MAKASSAR, 11 Juni 2025 (Dotnews) – Pemerintah Kota Makassar menerima berbagai masukan dari DPRD terkait aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Isu utama yang mengemuka mencakup kebutuhan air bersih, akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), penanganan banjir, serta keberlanjutan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (KIS).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh aspirasi itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan program prioritas.
“Aspirasi ini harus kita dengarkan dan nanti akan dijawab pada saat hak jawab,” ujarnya pada Rabu (11/6/2025) di Kantor DPRD Kota Makassar.
Menurut Munafri, seluruh masukan dari masyarakat akan dimasukkan dalam program kerja, namun tetap harus melalui prosedur yang sesuai.
“Ini akan dimasukkan menjadi prioritas yang harus diturunkan kepada masyarakat. Tetapi ada beberapa prosedur yang harus kita contoh,” jelasnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan APBD dapat mengintervensi permasalahan masyarakat secara langsung.
“Apakah memungkinkan APBD ini mengintervensi orang-orang yang itu? Cara pengambilan datanya seperti apa dan bagaimana sistemnya? Nah, ini yang harus kita jalankan dengan baik,” katanya.
Munafri juga menyoroti persoalan iuran KIS yang tidak terbayar bagi warga kurang mampu. Ia menyatakan bahwa solusi harus dipilih antara membayar iuran mereka atau menyediakan lapangan kerja agar mereka bisa mandiri.
“Mana lebih bagus, dibayarkan KIS-nya atau dicarikan pekerjaan supaya bisa bayar KIS sendiri?” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya respons cepat dari aparat wilayah untuk mendeteksi persoalan di lapangan.
“Kalau ada hal-hal seperti itu, segera dilaporkan supaya bisa cepat terdeteksi,” tambahnya.
Ia mengibaratkan pendekatan tersebut seperti memberi ikan atau memberikan alat pancing.
“Menurut saya, lebih bagus kita membuka peluang pekerjaan, sehingga mereka bisa lebih mandiri,” tutup Appi.
