Pemerintahan

Makassar Raih UHC Award 2026, Bukti Komitmen Pemkot Perluas Akses Layanan Kesehatan

×

Makassar Raih UHC Award 2026, Bukti Komitmen Pemkot Perluas Akses Layanan Kesehatan

Sebarkan artikel ini
Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat.

JAKARTA, 28 Januari 2026 (Dotnews) — Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Makassar dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kota Makassar dinilai berhasil menunjukkan capaian signifikan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah (MULIA), Makassar berhasil meraih UHC Prioritas kategori Pratama.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap tingkat kepesertaan dan keaktifan peserta JKN yang tinggi di Kota Makassar. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, dan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, yang mewakili Wali Kota Makassar.

Acara penganugerahan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026). Turut hadir mendampingi dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Hatim Salam.

dr. Nursaidah Sirajuddin menjelaskan bahwa UHC kategori Pratama diberikan kepada daerah yang mampu memenuhi sejumlah indikator utama, di antaranya cakupan kepesertaan JKN yang telah melampaui 98 persen dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta yang berada di atas 80 persen.

“Penghargaan ini sejalan dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang sehat, humanis, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.

Selain capaian kepesertaan, Pemkot Makassar juga dinilai memiliki komitmen anggaran yang kuat untuk mendukung keberlanjutan program JKN hingga tahun 2026 dan seterusnya. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

Menurut Nursaidah, program UHC Prioritas merupakan salah satu program unggulan Pemkot Makassar yang difokuskan untuk menjamin akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Melalui program ini, warga Kota Makassar dapat mengakses layanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari pelayanan dasar di puskesmas hingga rujukan lanjutan di rumah sakit, dengan dukungan penuh BPJS Kesehatan.

Ke depan, Pemkot Makassar menargetkan peningkatan status UHC dari kategori Pratama ke kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.

“Kami berharap ke depan Makassar bisa mencapai UHC kategori Utama. Untuk itu, penguatan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus dilakukan,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Dukcapil menjadi kunci penting dalam menjaga validitas data kependudukan serta memastikan seluruh warga yang berhak memperoleh jaminan kesehatan tetap terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN.

“Kolaborasi lintas OPD akan terus kami optimalkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar,” tutup Nursaidah.