JAKARTA, 28 Januari 2026 (Dotnews) — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah pembangunan daerah dengan menjalin koordinasi aktif bersama Pemerintah Pusat. Salah satu upaya tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, dalam rangka membahas penguatan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (28/1/2026) itu menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis Wali Kota Makassar dalam memastikan arah pembangunan kota berjalan selaras dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan ke depan.
Munafri Arifuddin menegaskan, komunikasi intensif dengan kementerian teknis menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas fiskal daerah.
“Kami berdiskusi dengan Pak Agus Fatoni terkait sejumlah isu strategis, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar,” ujar Munafri.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Makassar didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah. Kehadiran jajaran perangkat daerah ini menunjukkan keseriusan Pemkot Makassar dalam menguatkan tata kelola keuangan sebagai fondasi pembangunan yang berdaya saing.
Munafri menjelaskan, pembahasan bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah mencakup sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, termasuk dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di Kota Makassar.
“Salah satu fokus utama adalah bagaimana menjaga dan mengelola keuangan daerah agar tetap akuntabel, berkelanjutan, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menyebutkan, diskusi awal menitikberatkan pada sistem serta skema pengelolaan keuangan daerah ke depan, guna memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Munafri juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin inovatif dan efektif dalam mengelola APBD.
“Kondisi ini menuntut daerah untuk lebih cermat dan kreatif dalam mengoptimalkan anggaran yang ada, tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan laju pembangunan,” ungkapnya.
Selain pengelolaan APBD, pertemuan tersebut turut membahas rencana perubahan nama Perusahaan Daerah (Perseroda) milik Pemkot Makassar, termasuk mekanisme keuangan serta penyertaan modal yang akan diterapkan ke depan. Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap berjalan sesuai regulasi.
Munafri juga secara resmi mengundang Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung ke Kota Makassar, guna memberikan arahan dan pembekalan kepada aparatur sipil negara terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berbasis kinerja.
“Kami berharap Pak Dirjen dapat berkunjung langsung ke Makassar untuk memberikan penguatan kepada ASN, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Wali Kota Makassar turut meminta pandangan dan masukan terkait pengelolaan serta penataan jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai salah satu BUMD strategis dalam pelayanan dasar masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkot Makassar yang aktif memperkuat koordinasi fiskal dengan Pemerintah Pusat. Ia menyatakan dukungan terhadap upaya optimalisasi APBD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendukung optimalisasi APBD, termasuk pemanfaatan aset daerah dan penguatan BUMD, selama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus Fatoni.
Ia menambahkan, optimalisasi keuangan daerah juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga di sektor-sektor potensial, sebagai strategi meningkatkan efisiensi belanja dan pendapatan asli daerah (PAD).
Rangkaian pertemuan ini melengkapi agenda koordinasi Wali Kota Makassar dengan Kementerian Dalam Negeri, setelah sebelumnya juga bertemu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Langkah tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang efektif, adaptif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
