JAKARTA, 28 Januari 2026 (Dotnews) — Pemerintah Kota Makassar terus memantapkan langkah menuju sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif. Upaya tersebut diperkuat melalui keikutsertaan aktif dalam forum strategis nasional yang membahas arah kebijakan mobilitas perkotaan di Indonesia.
Komitmen itu ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan menghadiri forum Indonesia on the Move – Urban Mobility Forum yang digelar melalui kolaborasi Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Forum tersebut secara resmi dibuka oleh Direktur Regional I Kedeputian Pengembangan Regional Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor transportasi dan infrastruktur.
Wali Kota Makassar menilai forum ini memiliki nilai strategis bagi daerah, khususnya dalam memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan di tengah laju pertumbuhan kota yang semakin dinamis.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat perencanaan mobilitas perkotaan sekaligus menyiapkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Munafri Arifuddin.
Menurutnya, diskusi dalam forum Indonesia on the Move juga membuka peluang untuk menyiapkan proyek-proyek transportasi perkotaan agar lebih siap didukung oleh skema pembiayaan dan investasi sektor swasta. Dukungan tersebut dinilai penting guna mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani fiskal daerah secara berlebihan.
Selain itu, forum ini turut mendorong pendekatan pembangunan kawasan berbasis angkutan umum atau Transit Oriented Development (TOD), serta penataan ruang kota yang ramah bagi pejalan kaki dan seluruh lapisan masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Munafri mengungkapkan, Makassar sebenarnya telah memiliki pengalaman awal dalam pengembangan transportasi kawasan melalui proyek Mamminasata. Namun ke depan, Pemkot Makassar berkomitmen memaksimalkan peluang tersebut agar sistem moda transportasi perkotaan dapat dibangun secara lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita pernah terlibat dalam proyek Mamminasata. Sekarang tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan itu agar benar-benar membentuk sistem moda transportasi yang terintegrasi,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa hingga saat ini Makassar masih menghadapi keterbatasan moda transportasi publik yang memadai. Karena itu, Pemkot Makassar mulai merancang langkah-langkah awal secara bertahap melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Membangun transportasi perkotaan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan masukan dari daerah yang sudah lebih dulu berpengalaman, serta dukungan kuat dari pemerintah pusat, khususnya Bappenas,” tegas Munafri.
Ia menilai forum yang difasilitasi KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia tersebut menjadi wadah strategis untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta membuka peluang kolaborasi lintas sektor.
“Kegiatan ini membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan transportasi. Ini sangat penting bagi Makassar,” katanya.
Munafri juga menyampaikan harapannya agar ke depan Makassar memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, seperti layanan bus dengan halte yang jelas dan terhubung antar kawasan, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang.
“Harapan kami, suatu saat warga Makassar bisa bepergian dengan transportasi umum yang nyaman tanpa harus selalu menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya.
Selain pembangunan moda transportasi, Munafri menekankan pentingnya penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama. Penataan tersebut bertujuan menciptakan keteraturan antara jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Penataan ruang bukan untuk mematikan usaha masyarakat, tetapi menempatkan setiap aktivitas sesuai peruntukannya agar hak pengguna ruang lainnya tetap terjaga,” jelasnya.
Ia menambahkan, penataan koridor jalan dan pedestrian juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang kota yang inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas, sehingga seluruh warga dapat menikmati ruang publik dengan aman dan nyaman.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar telah memasukkan pengembangan dan perbaikan sejumlah koridor pedestrian dalam rencana pembangunan kota ke depan, sebagai fondasi awal menuju sistem mobilitas perkotaan yang tertata dan ramah bagi semua kalangan.
Diketahui, melalui program KIAT, telah disusun tiga dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap di kawasan metropolitan prioritas. Dokumen tersebut telah diterima dan diperkuat dengan persetujuan pemerintah daerah serta Bappenas.
Dokumen SUMP dirancang dengan pendekatan terpadu antara tata ruang dan transportasi, dengan fokus pada pengembangan angkutan massal, transportasi aktif, inklusi sosial, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Program ini juga mendukung implementasi kebijakan nasional dalam RPJMN dan pengembangan angkutan umum massal.
Di Sulawesi Selatan, kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan memiliki peran strategis sebagai simpul ekonomi dan perkotaan utama di kawasan Indonesia Timur.
