SEMARANG, 10 Februari 2026 (Dotnews) — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar tahun 2026 harus menghasilkan capaian konkret, bukan sekadar agenda formal yang menghabiskan anggaran.
Penegasan itu disampaikan Munafri Arifuddin—akrab disapa Appi—saat membuka Rakor PAD yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/2/2026).
“Rakor ini jangan hanya jadi seremonial. Kita harus mampu merealisasikan apa yang dibahas. Harus ada hasil yang bisa dicapai,” kata Appi di hadapan peserta rakor.
Ia menyebut Rakor PAD sebagai komitmen bersama seluruh jajaran Pemkot Makassar. Menurutnya, kesepakatan yang dibangun dalam forum tersebut mengandung tanggung jawab moral yang tidak boleh diabaikan.
“Ini bukan sekadar janji, tapi akad. Kalau akad tidak dijalankan, ada konsekuensinya,” ujarnya.
Appi menilai akan sangat disayangkan jika peserta hanya hadir mengikuti kegiatan tanpa mampu menerjemahkan materi dan diskusi menjadi langkah nyata di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Naif kalau kita datang, menghabiskan anggaran, tapi tidak memaksimalkan apa yang kita dapatkan dari forum ini,” tegasnya.
Ia menilai Rakor PAD menyimpan banyak potensi gagasan dan pembelajaran yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan maupun terobosan konkret, khususnya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Karena itu, Appi mendorong seluruh OPD, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, untuk lebih berani menghadirkan inovasi dalam menggali potensi PAD.
“Kita harus punya inovasi-inovasi baru. Setiap OPD punya potensi yang bisa digali jika dikelola dengan serius,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga optimistis potensi PAD Kota Makassar sangat besar. Dalam kondisi saat ini, ia meyakini pendapatan daerah tidak akan berada di bawah Rp2,7 triliun.
“Angka itu harus kita kejar dan kita capai dengan kerja yang terukur,” ujar Appi.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, ia menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pengelolaan dan optimalisasi PAD, mulai dari transparansi hingga efektivitas pemungutan pendapatan.
“Digitalisasi menjadi salah satu pendekatan penting yang harus kita dorong,” imbuhnya.
Rakor PAD 2026 ini diharapkan menjadi titik awal penguatan strategi peningkatan pendapatan daerah, sekaligus mengonsolidasikan komitmen seluruh OPD dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Makassar.
