MANADO, 11 Februari 2026 (Dotnews) — Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menggandeng Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk memperkuat pengawasan distribusi energi, khususnya BBM subsidi, serta pengamanan proyek strategis nasional di wilayah tersebut.
Langkah itu dibahas dalam pertemuan manajemen Pertamina dengan Kepala Kejati Sulut di Manado, Rabu (11/2/2026). Isu penyaluran subsidi yang rawan penyimpangan hingga kesiapan pasokan energi jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 menjadi agenda utama.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan koordinasi dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan sesuai aturan, terutama pada periode konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Lebaran.
“Momentum RAFI selalu diikuti lonjakan kebutuhan energi. Pengawasan harus diperkuat agar distribusi tetap aman dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pengawasan BBM subsidi menjadi sorotan tersendiri. Selama ini, penyaluran solar dan pertalite kerap disorot akibat potensi penyimpangan, termasuk dugaan penggunaan oleh sektor industri yang tidak berhak. Pertamina menyatakan akan meningkatkan koordinasi untuk mencegah kebocoran subsidi.
Kepala Kejati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy menyatakan institusinya siap memberikan pendampingan hukum terhadap proyek strategis maupun pengawasan distribusi energi. Menurutnya, sektor energi menyangkut kepentingan publik sehingga perlu pengawalan bersama.
Sinergi ini juga terkait pengamanan proyek strategis nasional di sektor energi yang tengah berjalan di Sulawesi Utara. Pertamina berharap dukungan kejaksaan dapat meminimalkan risiko hukum sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan energi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat serta sorotan publik terhadap transparansi distribusi BBM subsidi.
