MAKASSAR, 06 Maret 2026 (Dotnews) — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah meninjau langsung kawasan permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemantauan kondisi kawasan yang masuk kategori kumuh dan membutuhkan penanganan serius melalui program penataan permukiman perkotaan.
Munafri—yang akrab disapa Appi—bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman warga yang berada tidak jauh dari Pasar Tradisional Pannampu. Mereka melihat langsung kondisi rumah-rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan sempit serta lingkungan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
Sejumlah bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan, mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi kawasan tersebut, mulai dari sanitasi, drainase, hingga kualitas hunian yang belum memadai.
Selain meninjau kondisi fisik lingkungan, rombongan juga berdialog dengan warga setempat untuk mendengar langsung kondisi kehidupan mereka di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Mahyuddin yang turut mendampingi dalam kegiatan itu mengatakan, kunjungan Wamen PKP bertujuan melihat langsung kondisi kawasan kumuh di Kecamatan Tallo sekaligus membahas langkah penanganannya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.
“Pak Wamen PKP melihat langsung kondisi kawasan kumuh di Kecamatan Tallo. Kami juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di sekitar pasar tersebut dengan dukungan pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.
Ia menjelaskan, konsep hunian vertikal dinilai menjadi solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.
Dengan konsep tersebut, kawasan di sekitar Pasar Pannampu diharapkan dapat ditata lebih rapi sekaligus menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar juga berharap sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga. Kepadatan penduduk tersebut turut memengaruhi kondisi permukiman, terutama di sekitar kawasan Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.
Dari hasil pendataan, masih terdapat 117 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditempati sekitar 154 kepala keluarga atau sekitar 575 jiwa.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah memperbaiki 20 unit rumah pada tahun 2025 dengan total anggaran Rp400 juta.
Untuk tahun 2026, program serupa kembali direncanakan dengan target perbaikan 10 unit rumah yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Selain perbaikan rumah, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut, termasuk pembangunan jalan lingkungan dan sistem drainase yang akan dialokasikan melalui APBD.
Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas lingkungan permukiman warga, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, dan layak huni.
