MAKASSAR, 20 Februari 2026 (Dotnews) — Satu tahun kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham di Makassar menunjukkan capaian positif secara statistik. Pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen, tingkat pengangguran menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan realitas sosial kota. Akademisi Sosiologi Universitas Hasanuddin, Dr. Sawedi Muhammad S.Sos, M.Sc, menegaskan bahwa kota tidak bisa dipahami semata melalui indikator makro dan angka-angka pembangunan.
“Kota bukan sekadar statistik. Makassar adalah ruang hidup, tempat interaksi, emosi, dan aspirasi masyarakat saling bertemu. Karena itu, refleksi satu tahun kepemimpinan ini harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi,” ujar Sawedi saat memaparkan perspektif sosiologis di Lapangan Karebosi, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan IPM memang penting, tetapi belum cukup untuk membaca kompleksitas dinamika sosial di lapangan. Ada persoalan pemerataan pembangunan, kualitas ruang publik, hingga tantangan generasi muda yang perlu mendapat perhatian serius.
Sawedi mengakui bahwa capaian ekonomi Makassar dalam setahun terakhir menunjukkan tren positif. Tingkat pengangguran menurun dan IPM mencapai 85,66 persen, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan indikator pemerataan, seperti rasio gini, yang mencerminkan distribusi kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti masih adanya kawasan permukiman kumuh di wilayah utara Makassar, termasuk Kecamatan Tallo, yang menjadi indikator ketimpangan pembangunan perkotaan.
“Kota adalah arena kontestasi berbagai kepentingan dan akses sumber daya. Angka-angka kemajuan bisa menjadi prestasi, tetapi juga peringatan agar pembangunan tetap inklusif,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan generasi muda yang dinilai rentan terlibat dalam konflik sosial dan kekerasan. Data aparat kepolisian menunjukkan masih tingginya kasus kriminalitas yang melibatkan kelompok usia muda, sehingga diperlukan pendekatan sosial yang lebih sistematis.
Sawedi menekankan pentingnya mendorong pembangunan kota yang unggul dan inklusif, yakni memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Ia menilai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen perlu diimbangi dengan penguatan sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat perkotaan.
Selain itu, ia menggarisbawahi pergeseran paradigma tata kelola dari model government yang hierarkis menuju governance yang kolaboratif. Pemerintah, menurutnya, perlu membuka ruang dialog publik dalam setiap kebijakan strategis.
Ia mencontohkan pembangunan trotoar ramah pejalan kaki yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sebagai langkah positif karena melibatkan aspirasi masyarakat dan berorientasi pada kualitas ruang publik.
Namun, ia juga memberikan sejumlah catatan penting bagi pemerintah kota, mulai dari perlunya riset perilaku generasi muda untuk mencegah konflik sosial, pengurangan kemacetan secara sistematis, hingga penguatan program penanganan banjir yang lebih konkret.
“Pertumbuhan ekonomi dan inovasi digital adalah modal penting. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan Makassar berkembang sebagai kota yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya,” ujar Sawedi.
Refleksi satu tahun kepemimpinan Munafri–Aliyah, kata dia, menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa transformasi Makassar tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan secara nyata dalam kualitas hidup masy
