Dotnews.co.id, Makassar — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian lintas sektor. Mengantisipasi potensi peningkatan risiko akibat perubahan cuaca dan kerawanan wilayah, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mengikuti rapat koordinasi nasional bersama sejumlah pejabat pusat melalui konferensi video, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Vicon Puskodalops Kodam XIV/Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, itu diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Koordinasi tersebut difokuskan pada penguatan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca serta tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.
Sejumlah unsur strategis turut terlibat, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI-Polri, BNPB dan BPBD, serta instansi terkait di seluruh Indonesia.
Deteksi Dini dan Kesiapan Personel Jadi Prioritas
Dalam koordinasi tersebut, kesiapan menghadapi potensi karhutla menjadi perhatian utama. Langkah yang perlu diperkuat meliputi pemantauan wilayah rawan, deteksi dini, kesiapan personel, serta dukungan sarana dan prasarana penanganan.
Sinergi antarlembaga juga diperlukan agar langkah antisipasi dapat dilakukan secara terpadu dan respons di lapangan berjalan cepat ketika muncul titik kebakaran.
Karhutla tidak hanya berpotensi merusak kawasan hutan dan lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi.
Keikutsertaan Pangdam XIV/Hasanuddin dalam koordinasi nasional ini menjadi bagian dari dukungan Kodam terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
Melalui koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan instansi terkait, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, potensi kebakaran dapat ditekan dan penanganan di lapangan bisa berlangsung secara cepat, tepat, serta terkoordinasi.
