MAKASSAR, 12 Februari 2026 (Dotnews) — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melontarkan peringatan keras kepada jajaran birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Di tengah pembahasan rencana pembangunan 2026, ia justru menyoroti dugaan praktik transaksional dan ego sektoral yang dinilai menghambat jalannya program prioritas.
Pernyataan itu disampaikan Munafri saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar, Kamis (12/2/2026). Di forum tersebut, ia menegaskan pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika persoalan internal belum dibenahi.
“Bagaimana mau bicara kerja lintas sektor kalau internalnya sendiri belum solid,” tegas Munafri.
Ia bahkan menyinggung istilah deep state dan state capture dalam konteks pemerintahan daerah. Menurutnya, ada kecenderungan kelompok tertentu di dalam sistem birokrasi yang bisa memengaruhi arah kebijakan dan prioritas anggaran.
Munafri mengaku dalam hampir satu tahun masa kepemimpinannya menemukan indikasi praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ego sektoral antarperangkat daerah disebut masih kuat, sehingga beberapa program prioritas tidak berjalan optimal.
“Ini alarm bagi kita semua. Leadership diuji ketika laporan yang datang terlihat manis, padahal realitasnya belum tentu begitu,” ujarnya.
Ia memastikan akan melakukan pengawasan langsung dan cross check terhadap pelaksanaan program di tiap perangkat daerah. Bahkan, Munafri membuka kemungkinan melibatkan unsur non-pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
Selain menyoroti integritas, Munafri juga mengingatkan agar tidak ada lagi “kerajaan kecil” di masing-masing dinas. Ia meminta seluruh SKPD bergerak dalam satu irama dan menghindari praktik double budgeting maupun penyusunan target pendapatan yang terlalu rendah demi mengejar insentif.
Dalam forum tersebut, terungkap sebanyak 2.181 usulan program masuk dalam sistem perencanaan 2026, hasil Musrenbang yang terdiri dari usulan lingkungan dan sektoral. Ribuan usulan itu kini dalam tahap sinkronisasi untuk ditetapkan sebagai prioritas.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan seluruh perangkat daerah harus menyelaraskan program dengan visi pembangunan kota. “Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya singkat.
Sejumlah isu strategis juga mengemuka, mulai dari kebersihan kota, penataan ruang publik, hingga penguatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kreatif.
Munafri menutup arahannya dengan penekanan pada integritas. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal banyaknya program, tetapi bagaimana memastikan anggaran tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi warga.
“Yang kita kejar bukan sekadar serapan anggaran, tapi hasil yang dirasakan masyarakat,” katanya.
