JAKARTA, 27 Januari 2026 (Dotnews) — Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Di sela rangkaian agenda pemerintahan di Ibu Kota, Munafri menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia untuk membangun komunikasi dan kolaborasi strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif.
Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor Kemendagri RI, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Kehadiran Wali Kota Makassar disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, yang baru saja dilantik.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog. Kedua pihak membahas berbagai isu strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, hingga peluang kolaborasi yang dapat mendorong percepatan pembangunan di Kota Makassar.
Dalam kunjungan tersebut, Munafri Arifuddin didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah. Kehadiran jajaran ini menandai keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai sektor pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintahan ke depan. Ia juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah atas amanah barunya sebagai Dirjen Otonomi Daerah.
“Ini bagian dari silaturahmi. Pak Cheka baru dilantik, sehingga kami datang untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Munafri.
Menurutnya, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas penguatan hubungan pusat dan daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan searah dan saling mendukung. Ia menilai, sinergi yang solid menjadi kunci agar kebijakan daerah dapat diimplementasikan secara optimal.
“Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di kawasan timur Indonesia tentu membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah pusat, baik dalam aspek kebijakan, regulasi, maupun penguatan kapasitas pemerintahan,” jelasnya.
Munafri berharap, komunikasi yang terjalin dengan Kemendagri dapat menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan daerah tetap selaras dengan arah pembangunan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih responsif.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan. Diskusi difokuskan pada penguatan tata kelola yang adaptif, efisien, dan berbasis sistem.
Salah satu topik yang turut menjadi perhatian adalah pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan ASN, termasuk penerapan sistem e-Mutasi. Platform ini dinilai mampu mempercepat dan mengefisienkan proses mutasi pegawai antar daerah secara transparan dan akuntabel.
“Melalui sistem e-Mutasi, proses mutasi ASN diharapkan bisa lebih cepat, tertib, dan mengurangi birokrasi yang berbelit,” ungkap Andi Ardi.
Di sisi lain, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus memberikan pembinaan dan dukungan kepada pemerintah daerah, termasuk Kota Makassar. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi kebijakan, penguatan regulasi, hingga peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
“Pada prinsipnya, Kemendagri akan terus mendorong pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik,” ujar Cheka.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kerja sama yang lebih intens antara Pemerintah Kota Makassar dan Kemendagri, dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk membahas peluang kerja sama internasional, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai potensi unggulan Kota Makassar.
