Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (09/06/2025), sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan generasi Papua.

Menurut Melky Mambrasar, wilayah Raja Ampat bukan hanya dikenal sebagai surga bawah laut dunia, tetapi juga merupakan tanah adat yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi bagi masyarakat lokal.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan tidak sejalan dengan prinsip hidup masyarakat adat yang mengedepankan harmoni dengan alam.

“Kami, masyarakat Kampung Yenbuba, dengan tegas menolak segala bentuk aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Tanah ini bukan untuk dijual atau dirusak, ini warisan untuk anak cucu kami,” ujar Melky Mambrasar.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan investor untuk menghormati hak-hak masyarakat adat serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut dan darat di kawasan tersebut.

Penolakan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat adat, tokoh gereja, dan organisasi lingkungan. Mereka menyerukan agar Raja Ampat dilindungi sebagai kawasan konservasi yang berkelanjutan, bukan dijadikan target eksploitasi ekonomi jangka pendek.

Melky Mambrasar juga mengajak seluruh kampung di Raja Ampat untuk bersatu dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan tanah adat dari ancaman industri ekstraktif.

Artikel Ketua Badan Musyawarah Kampung Yenbuba Tolak Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala UPT PPSKW Mattiro Deceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Fitri Dwi Cahyawati, menekankan pentingnya peran Karang Taruna Kampus dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

Gubernur menyampaikan empat poin penting kepada pengurus yang dilantik, yaitu menjadi pusat pengembangan kepemimpinan dan karakter pemuda, menginisiasi program-program inovatif, memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak, serta menjaga marwah kampus dan daerah.

Ketua Karang Taruna Kampus Sulsel, Andi Raja Gau, menyampaikan rasa senangnya dengan pelantikan kepengurusan KTK yang merupakan kepengurusan pertama di Indonesia.

Ia berencana berkoordinasi dengan kampus-kampus di Sulawesi Selatan untuk membentuk kepengurusan Karang Taruna Kampus di seluruh kampus,” ujarnya.

KTK juga telah menandatangani MoU dengan BBPVP Kota Makassar dalam memberikan pelatihan ketenagakerjaan gratis untuk 300 anggota KTK di Sulawesi Selatan setiap tahunnya.

Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan, Harmansyah, berharap KTK dapat menjadi motor penggerak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di kampus-kampus.

Artikel Pengurus Karang Taruna Kampus di Sulsel Resmi Dilantik pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam pernyataannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dan menunjukkan bahwa Makassar adalah kota yang ramah bagi semua tamu yang datang.

“Sekali lagi saya sampaikan, kita harus menjadi tuan rumah yang sangat baik. Sudah 10.000 peserta yang akan berlari. Mudah-mudahan ini menjadi proses pemberdayaan masyarakat,” ujar Wali Kota.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak dapat turut serta dalam lari maraton kali ini karena sedang dalam kondisi kurang sehat.

Meski demikian, ia tetap memberikan semangat dan dukungan kepada seluruh peserta dan panitia.

“Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat berlari, hati-hati, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan cuaca mendukung. Mari kita jadikan Makassar sebagai kota maraton yang membanggakan,” tutupnya.

MHM 2025 mengusung “Loud and Proud” yang akan dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari, pada tanggal 31 Mei hingga 1 Juni 2025, mendatang.

MHM 2025 ini merupakan ajang lari tahunan ini menjadi salah satu terbesar di Indonesia Timur. Ditargetkan, peserta lari yang mengikuti MHM 2025 ini sebanyak 10 ribu peserta.

Para peserta 75 persen berasal dari Sulawesi Selatan, 34 persen adalah perempuan, dan 52 persen merupakan kelompok milenial.

Artikel Sambut Makassar Half Marathon, Munafri Ajak Warga Jadi Tuan Rumah yang Ramah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam bidang perawatan lansia serta pengembangan tenaga medis asal Makassar yang diperuntukkan bekerja di Jepang.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi atas inisiatif kerja sama tersebut.

Dan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan mengkaji lebih jauh berbagai aspek teknis dan regulasi yang diperlukan.

“Kami melihat peluang ini sebagai langkah strategis, namun perlu dikaji secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pihak swasta dalam mempersiapkan tenaga medis, termasuk melalui pelatihan bahasa dan budaya Jepang,” ungkap Aliyah Mustika Ilham.

Dalam pertemuan ini, Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hj. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Nielma Palamba, SH, M.AP, Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah, Dr. A. Zulkifly, S.STP, Kepala Bagian Kerja Sama, Andi Zulfira Dianta, S.IP., M.A, dan Sub Koordinator Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Riska Mahardika.

Kerja sama ini diharapkan menjadi jembatan bagi warga Makassar untuk mengembangkan kompetensi sekaligus meningkatkan taraf hidup tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam pelayanan.

Sementara, Mr. Abe Kazuya memperkenalkan sistem perawatan medis berkualitas tinggi yang dikembangkan oleh KAIKOUKAI Health Group.

Dimana menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi melalui inovasi dalam menjawab tantangan dunia kesehatan saat ini.

Ia juga turut menyoroti kebutuhan tenaga perawat lansia yang terus meningkat di Jepang.

“Sementara ketersediaan SDM yang kompeten masih terbatas,” ungkapnya.

Ia berharap ada kerja sama erat dengan pemerintah kota dalam seleksi, serta perlindungan bagi peserta dari praktik penyaluran yang merugikan.

KAIKOUKAI dikenal dengan layanan dialisis yang aman, nyaman, dan berkualitas, serta membuka peluang besar bagi tenaga medis internasional.

“Kami juga berkomitmen memberikan pelatihan bahasa dan budaya Jepang sebagai bekal penting sebelum pemberangkatan,” tandasnya.

Artikel Terima KAIKOUKAI Health Group, Aliyah Mustika Bahas Penguatan Layanan Lansia-Peluang Kerja pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Salah satu kelompok yang diajak kolaborasi adalah Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Kota Makassar.

“Keterlibatan pemuda dalam rangka pembangunan yang ada di Kota Makassar ini, dibutuhkan pemuda yang inovatif. Sehingga PPGT dilibatkan mengawal pembangunan ke depan,” kata Munafri, pada perayaan Paskah Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) 3 Klasis Kota Makassar, di Lapangan Golf Kodam XIV/Hasanuddin Makassar, Senin (12/5/2025).

Menurut pria yang karib disapa Appi ini, pemuda memiliki peran vital sebagai agen perubahan dalam membangun masa depan Kota Makassar. Bahkan sebagai pilar utama yang dapat membawa inovasi, semangat untuk mencapai kemajuan.

Lanjut dia, dalam era globalisasi kekinian, pemuda perlu untuk terlibat aktif dalam pembangunan di Kota Makassar, lima tahun akan datang.

“Ini yang kita harapkan ke depan, sehingga benar-benar pemuda menjadi agen pembaharuan. Pemuda yang punya visi, yang mampu memberikan manfaat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya,” jelas mantan Bos PSM itu.

Tak hanya itu, politisi Golkar itu berpandangan bahwa pemuda memiliki kekuatan untuk menggerakkan perubahan sosial dalam masyarakat.

Pemuda yang peduli terhadap isu-isu seperti pendidikan, lingkungan, dan ketidakadilan sosial dapat menjadi katalisator perubahan melalui aksi konkret.

Ditegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses memenuhi harapan masyarakat.

Oleh karena itu, peran pemuda Gereja Toraja sebagai generasi emas berkualitas diharapkan agar mampu mencari solusi atas persoalan yang terjadi, guna memberdayakan masyarakat.

“Generasi muda memiliki peran dalam membawa perubahan positif di tengah masyarakat dengan harapan pemuda memiliki kontribusi nyata bagi umat. Yang mampu memberikan konstribusi yang baik terhadap pembangunan, berkolaborasi dengan Pemerintah,” tukas Appi.

Artikel Wali Kota Munafri Harap Keterlibatan Pemuda Gereja Toraja Sebagai Agen Pembangunan  pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pada kesempatan ini, mantan Bos PSM itu mengingatkan pentingnya fair play dalam kegiatan olahraga. Baik cabang sepak bola, basket, bulu tangkis, hingga tenis.

Kata Munafri, fair play merupakan permainan yang adil. Akan tetapi, pemaknaan fair play dalam olahraga tidak hanya sekadar adil.

“Yang terpenting dalam kompetisi selama dua pekan kedepan, perlu menjaga fair play. Jangan kejar juara, tapi proses yang utama,” pesan politisi Golkar itu, sebelum membuka acara tersebut.

Selaku wali kota, Munafri mengakui datang ke acara Porsani di STIBA menyaksikan langsung ajang kompetisi tersebut. Ia menyebutkan sangat gemar berolahraga.

Ia menegaskan bahwa, yang paling penting adalah minat olahraga ini akan memberikan dampak yang sangat positif dan menjunjung sportivitas.

“Apalagi olahraga ini mengajarkan kita fair play. Saya sebelum jadi Wali Kota urus bola utamanya, bisnis sampingan,” katanya.

“Saya tertarik dengan olahraga karena di dalamnya banyak unsur kebugaran. Mulai dari kedisiplinan, konsisten, kejujuran dan lainnya,” tambah alumni FH Unhas itu.

Ia berharap semoga pekan olahraga ini akan memperlihatkan sebuah sportivitas bukan sebatas meraih juara. Tapi bagaimana proses menuju juara itu akan berjalan lancar dan aman.

Lanjut dia, fair play sangat penting dalam suatu kejuaraan. Lewat kesempatan ini, mempersiapkan generasi emas.

“Jangan kejar juara, tapi proses yang utama. Jangan sampai juara tujuan utamanya, kita harapkan adalah proses persiapan yang maksimal, juri harus jadi hakim yang baik memimpin pertandingan. Saya yakin kompetisi junior ini akan berjalan fair dan jujur,” tukasnya. (*)

Artikel Munafri Tekankan Pentingnya Fair Play dalam Kompetisi pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Adapun masuk dalam jajaran formatur Dewan Pengurus Pusat APEKSI periode 2025-2030, salah satunya adalah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Hal itu diumumkan dalam rapat sidang pleno IV di Grand City Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, didapuk sebagai pimpinan sidang sementara, bersama dengan Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam.

Wali Kota Makassar, Munafri mengatakan dirinya sangat mengapresiasi Pleno Munas APEKSI berjalan dengan baik dan lancar. Ia mengucapkan selamat kepada Wali Kota Surabaya atas amanah baru.

“Selesai Munas, pak Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) terpilih Ketua APEKSI. Selamat bekerja,” ucap Munafri.

Appi, sapaan akrab Munafri, menekankan pentingnya Munas sebagai momentum untuk membahas isu strategis perkotaan, memperkuat tata kelola pemerintahan serta komunikasi penyelesaian permasalahan yang dialami setiap daerah.

“Ini adalah suatu harapan baru bagi kita semua Pemerintah Kota yang ada di Indonesia untuk terus melakukan sinergitas dalam membangun Kota,” jelas politisi Golkar itu.

Harapan bahwa keberadaan pengurus APEKSI yang baru akan memberikan nilai yang baik untuk kemajuan semua Kota yang ada di Indonesia. Termasuk kolaborasi untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergitas sangat perlu. Tekad kami Kota Makassar dan daerah lain dalam menjalankan semua program Pak Presiden Prabowo Subianto,” tukas Appi.

Sebelumnya, usai terpilih Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, komitmen untuk mengelaborasi seluruh wali kota di Indonesia.

Tidak boleh ada kota yang tertinggal. Sebaliknya, kota yang memiliki kelebihan akan memberikan kontribusi kepada kota yang lain.

“Sehingga APEKSI ini menjadi rumah bersama. Dan menjadi rumah semua Wali Kota di Indonesia. Masing-masing Wali Kota berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,” katanya.

Pada kepengurusan di periode selanjutnya, Cak Eri mengagendakan sejumlah langkah dalam waktu dekat.

Artikel Masuk Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Munafri: Mari Sinergitas Membangun Daerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Operasi ini menyasar praktik premanisme yang kian marak dan dianggap meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional, Kamis (8/5/2025).

Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk melakukan penegakan hukum yang didukung oleh langkah intelijen, pre-emtif, dan preventif.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi. Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” tegas Irjen Sandi.

Penindakan difokuskan pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, pengrusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, hingga penculikan.

“Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif,” kata Irjen Sandi menambahkan, “

Sejumlah kasus menonjol telah berhasil diungkap selama operasi ini, di antaranya Polres Subang yang mengamankan sembilan pelaku premanisme di kawasan industri, Polresta Tangerang yang menangkap 85 preman, serta Polda Banten yang berhasil mengamankan 146 orang pelaku, Polda Kalteng yang melakukan pemanggilan terhadap Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP, dan Polres Metro Jaksel yang mengamankan 10 orang yang membawa sajam dan senjata api.

Untuk mendukung keberhasilan operasi ini, kepolisian mengambil sejumlah langkah strategis antara lain melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana, menggelar razia terhadap praktik pungli dan premanisme, melakukan pengecekan legalitas ormas yang terlibat, berkoordinasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan guna merumuskan langkah penanganan yang tepat, hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait pembekuan atau pembatalan izin terhadap ormas yang terbukti melakukan tindak pidana.

Polri juga terus menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberhasilan operasi ini dan menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Artikel Operasi Serentak Polri Sukses Tuntaskan 3.326 Kasus Premanisme pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Hal ini dikatakan Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Menurutnya, Kemenag secara rutin memberikan tunjangan insentif sebesar Rp250.000 perbulan yang dibayarkan dua tahap dalam setahun. Dengan demikian, masing-masing guru akan mendapatkan Rp1.500.000 dalam setiap tahap pencariannya (satu semester).

“Peningkatan kesejahteraan guru menjadi konsern Presiden Prabowo, salah satunya melalui pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan ASN pada RA dan Madrasah,” sebut Menag.

“Saat ini, Kemenag masih memverifikasi data GBASN RA dan Madrasah calon penerima dan sedang sinkronisasi sistem dengan bank penyalur agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Insya Allah pada Juni 2025 segera cair,” sambungnya.

Dirjen Pendidikan Islam Suyitno menambahkan bahwa ada 243.669 guru RA dan madrasah swasta non sertifikasi yang akan mendapatkan tunjangan insentif.

“Pada tahap pertama, anggaran yang akan disalurkan mencapai Rp365.503.500.000,” tegas mantan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM ini.

Berikut kriteria guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif:

1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar dalam sistem informasi pada Direktorat GTK Madrasah;

2. ⁠Belum lulus Sertifikasi;

3. ⁠Memiliki Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Kementerian Pendidikan;

4. ⁠Guru yang mengajar pada Satminkal binaan Kementerian Agama;

5. ⁠Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

6. ⁠Berstatus GTY atau GTTY yang melaksanakan tugas pada madrasah swasta untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada Satminkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;

7. ⁠Memenuhi Kualifikasi Akademik minimal S-1 atau D-IV;

8. ⁠Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di Satminkalnya;

9. ⁠Bukan penerima bantuan sejenis dari instansi lainnya atau yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;

10. ⁠Belum usia pensiun (60 Tahun);

11. ⁠Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah;

12. ⁠Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA dan Madrasah;

13. ⁠Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif; dan

14. ⁠Tunjangan insentif hanya diberikan kepada guru yang dinyatakan layak bayar berdasarkan sistem informasi pada Direktorat GTK Madrasah.

Artikel Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025 pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Modusnya cukup meyakinkan. Pelaku menghubungi korban lewat WhatsApp, mengaku sebagai Ibu Aliyah dan menawarkan program bantuan untuk masjid.

Tak berhenti di situ, oknum lain mengaku sebagai sekretaris pribadi beliau dan bahkan mengirimkan bukti transfer palsu sebesar Rp25 juta.

Setelah itu, korban diminta untuk “mengembalikan” uang sebesar Rp5 juta, katanya untuk keperluan sosial di tempat lain. Tentu saja semua ini palsu, dan murni upaya penipuan.

Menanggapi hal ini, Aliyah Mustika Ilham dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya maupun pihaknya tidak pernah meminta bantuan dana pribadi lewat pesan apa pun.

“Saya sangat prihatin. Ini mencemarkan nama baik dan bisa merugikan masyarakat. Kami hanya menyampaikan informasi resmi lewat saluran pemerintah,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

Aliyah juga mengimbau masyarakat Makassar untuk lebih waspada. Di era digital seperti sekarang, siapa pun bisa jadi sasaran.

Karena itu, ditegaskannya, penting bagi semua untuk selalu cek ulang identitas pengirim pesan. Jangan pernah sembarangan kirim data pribadi atau uang.

“Laporkan ke polisi jika merasa ada yang janggal. Mari kita saling jaga dan tidak memberi celah bagi para penipu. Jangan biarkan niat baik kita dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Makassar harus aman untuk semua,” tegasnya.

Artikel Waspada Modus Penipuan Catut Nama Pejabat Makassar Minta Transfer Uang pertama kali tampil pada Dot NEWS.