“Saya hadir di lokasi, memimpin jalannya paripurna. Setelah Wali Kota membacakan penjelasan terkait nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan 2025, saya yang menutup sidang paripurna,” tegas Suharmika, Selasa (2/9/2025).
“Rapat resmi ditutup sekitar pukul 21.30 WITA. Setelah itu, saya dan pimpinan dewan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Baru kemudian massa aksi masuk dan melakukan tindakan anarkis,” tamba Suharmika.
Ia membantah keras tudingan bahwa Wali Kota dan DPRD bermaksud tidak menemui pendemo. Menurutnya, situasi saat itu sama sekali berbeda dengan dinamika demonstrasi pada umumnya.
Aksi yang terjadi di Gedung DPRD tidak memiliki struktur, tidak ada koordinator lapangan, serta tidak ada penyampaian maksud dan tujuan aksi sebagaimana lazimnya sebuah demonstrasi.
“Demo itu biasanya ada pemberitahuan, ada korlap, ada tuntutan yang jelas. Tapi yang terjadi malam itu berbeda. Mereka datang tiba-tiba, tanpa komunikasi dengan pimpinan Dewan, tanpa menyampaikan aspirasi, justru melakukan perusakan, pembakaran, hingga penjarahan. Itu bukan demonstrasi, tapi tindakan kriminal,” tegasnya.
Suharmika menambahkan, massa aksi yang masuk ke DPRD melakukan tindakan brutal, mulai dari membakar gedung, merusak fasilitas, menjarah kendaraan, hingga menimbulkan korban jiwa.
Kondisi itu membuat nyawa Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta anggota dewan yang berada di lokasi ikut terancam, sehingga mereka harus segera menyelamatkan diri.
Ini bukan kontrol sosial atau penetrasi gerakan mahasiswa. Ini murni chaos dan anomali bar-bar.
“Kalau memang niatnya menyampaikan aspirasi, tentu bisa dilakukan dengan cara baik-baik, melalui dialog, dengan membawa tuntutan jelas. Bukan dengan cara merampok, menjarah, dan menghilangkan nyawa,” jelasnya.
