Ia juga menegaskan bahwa lokasi yang diserang massa adalah Gedung DPRD, bukan Balai Kota. Sehingga, tudingan yang menyebut Wali Kota menolak menemui pendemo pun tidak relevan.
“Jangan dipelintir. Rapat paripurna sudah selesai dan ditutup secara resmi. Jadi bukan kabur atau melarikan diri. Fakta di lapangan jelas, bahwa yang terjadi adalah aksi kriminal, bukan demonstrasi,” tutupnya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, membantah informasi yang beredar bahwa rapat paripurna DPRD pada 29 Agustus lalu tidak diselesaikan akibat aksi demonstrasi.
Menurutnya, paripurna tetap berjalan sesuai agenda hingga resmi ditutup sebelum para legislatif dan eksekutif meninggalkan gedung.
“Paripurna diselesaikan dulu baru kita bubar. Jadi sudah selesai, ditutup secara resmi. Jadi, pak Wali, bu Wawali sudah meninggalkan lokasi,” tegas Anwar.
Politisi PKS itu menilai, informasi yang menyebut DPRD panik dan meninggalkan sidang sebelum tuntas, tidak benar dan justru menyesatkan publik.
Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti jalannya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Ia menegaskan, demonstrasi tersebut sudah disusupi pihak tertentu sehingga berubah menjadi tindakan anarkis.
“Demo itu sudah disusupi, ada yang melempar, membakar, dan menjarah. Jadi demo itu tidak murni, tapi sudah tindakan brutal,” ungkapnya.
Seperti diketahui, demonstrasi di Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu berakhir ricuh. Selain menyebabkan gedung terbakar, sejumlah fasilitas publik juga ikut rusak, bahkan beberapa kendaraan hangus terbakar.
