Kegiatan yang dipimpin Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, ini menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat soliditas kader dan simpatisan di bulan suci Ramadan.

Acara berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan. Sejumlah pengurus Partai Golkar dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota turut hadir. Tampak pula pengurus partai, kader, serta anggota Fraksi Golkar DPRD Makassar.

Munafri Arifuddin mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Golkar setiap Ramadan untuk mempererat silaturahmi antar kader sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai.

“Hari ini Golkar Makassar mengundang pengurus DPD I, elemen internal dan eksternal partai, serta ketua DPD II Golkar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang sempat hadir,” ujar Munafri.

Menurutnya, sekitar 1.500 kader dan simpatisan menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran mereka dinilai sebagai bukti eksistensi dan kekompakan Golkar, khususnya di Kota Makassar.

Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, setelah Idulfitri pihaknya akan kembali menggerakkan mesin politik partai melalui berbagai program dan konsolidasi organisasi, termasuk persiapan menghadapi Pemilihan Umum 2029.

“Roda mesin politik ini akan kembali kita putar setelah Idulfitri. Golkar Makassar akan terus menjadi lokomotif yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Makassar,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran kader Golkar yang duduk di parlemen agar terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Bagaimana teman-teman di DPRD dari Fraksi Golkar dapat terus menjadi bagian dalam membangun kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Makassar bersama pemerintah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Munafri turut menyinggung dinamika internal partai, termasuk terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Selatan. Ia meminta seluruh kader tetap tenang dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

“Kita yang ada di wilayah, khususnya Kota Makassar, harus tetap hormat dan patuh pada keputusan pimpinan. Biarkan semua berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Munafri menegaskan, soliditas dan loyalitas kader menjadi kunci utama dalam membesarkan partai. Ia mengingatkan agar seluruh kader tidak menciptakan kegaduhan yang berpotensi memecah kekompakan.

“Kita tidak ingin membuat gaduh atau membuat Golkar terpecah. Kekompakan dan solidaritas adalah marwah serta kekuatan Partai Golkar di mana pun partai ini berada,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Munafri mengajak seluruh kader Golkar untuk terus menjaga kebersamaan dan solidaritas demi mendukung pembangunan Kota Makassar.

“Mudah-mudahan solidaritas dan kebersamaan kader Golkar Makassar semakin kuat ke depan,” pungkasnya.

Artikel Golkar Makassar Gelar Buka Puasa Bersama, Appi Tekankan Konsolidasi Menuju Pemilu 2029 pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Kedua Puluh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar, dengan agenda Penyampaian Pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Kota Makassar, tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Serta perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap ketiga Ranperda tersebut, sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Makassar Tahun 2026.

Seluruh rangkaian rapat paripurna berlangsung di Ruang Sipakale’bbi, Kantor Balai Kota Makassar, pada Sabtu (27/12/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.

Persetujuan terhadap tiga Ranperda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat regulasi daerah, mendukung tertib administrasi pemerintahan.

Juga meningkatkan perhatian terhadap pendidikan keagamaan berbasis pesantren, serta memastikan kepastian hak keuangan dan administratif lembaga legislatif secara transparan dan akuntabel.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan, bahwa paripurna terhadap Ranperda ini, memiliki makna yang sangat penting karena merupakan tahapan akhir dari proses pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, proses ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Makassar dalam membangun sistem hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Rapat paripurna hari ini menjadi wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang sejalan dengan dinamika pembangunan daerah, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Munafri.

Artikel Pemkot dan DPRD Makassar Sepakati Tiga Ranperda Strategis, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

“Pembacaan putusan tanggal 8 Juli, pukul 15.30,” kata Anggota KPU Sulsel Divisi Hukum, Upi Hastati, Minggu 6 Juli 2025.

Upi Hastati menyatakan pihaknya selaku termohon sengketa PSU Palopo, siap melaksanakan apapun putusan hakim, termasuk jika permohonan pemohon ditolak.

Jika hakim MK menolak seluruh permohonan pengadu, KPU Sulsel tinggal menggelar rapat pleno untuk menetapkan paslon Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin sebagai calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Palopo.

Akan tetapi, penetapan itu tetap menunggu petunjuk dari KPU RI di Jakarta.

“Pasti KPU RI segera mengeluarkan surat, setelah pembacaan putusan,” jelas mantan Komisioner KPU Barru ini.

Seperti diketahui, sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota Palopo, Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada Rabu 2 Juli 2025, pengadu dari pihak Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta.

Pasangan itu menduga tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi milik Calon Wali Kota Naili Trisal yang digunakan untuk syarat administrasi pencalonan tidak absah.

Selain itu Calon Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin tidak jujur atas statusnya sebagai mantan terpidana.

Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot Palopo, KPU menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut: Paslon Nomor Urut 1 Putri Dakka-Haidir Basir sebanyak 269 suara, Paslon Nomor Urut 2 Farid Kasim-Nurhaenih sebanyak 35.058 suara, Paslon Nomor Urut 3 Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta sebanyak 11.021 suara, dan Paslon Nomor Urut 4 Naili-Akhmad Syarifuddin sebanyak 47.349 suara.

Artikel MK Akan Putuskan Sengketa PSU Pilwalkot Palopo 08 Juli Besok pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Hal itu diungkapkan saat membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) ke IV PPP Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Hotel Sheraton Makassar, Sabtu (28/6/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan AU, serta jajaran pengurus dan kader PPP se-Sulsel.

Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kota Makassar. Ia mengapresiasi kontribusi PPP dan berharap keberadaan partai berlambang Ka’bah itu dapat memberikan warna baru dalam dinamika pemerintahan dan politik daerah.

“Kota ini adalah kota yang sangat butuh kolaborasi. Kami berharap kehadiran teman-teman PPP, khususnya di Kota Makassar, mampu memberi warna baru dalam peta pemerintahan dan politik. Kami Pemerintah Kota, sangat terbuka menerima saran dan masukan,” ujar Munafri.

Politisi Golkar itu, menegaskan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak bisa dilakukan secara parsial. Dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur legislatif dari PPP di DPRD Kota Makassar, dinilai penting untuk memperkuat sinergi pemerintahan.

Artikel Hadiri Muskerwil PPP: Munafri Ajak Kader Perkuat Ekosistem Politik Pembangunan di Makassar pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, menegaskan bahwa langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diterima selama dijalankan dengan dasar profesional dan bukan sebagai ajang “ganti pemain”.

“Kan pasti begini, pertimbangannya kenapa ada keputusan, karena dianggap pegawai berlebih. Ukurannya tergantung program bisnis yang akan dijalankan PD Pasar,” kata Hartono, Sabtu, (21/6/2025).

Menurutnya, jika memang kebutuhan perusahaan tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja, maka rasionalisasi adalah langkah rasional demi perbaikan kinerja.

Namun proses ini harus dilakukan secara profesional dan transparan.

“Siapa yang boleh diputus, siapa yang boleh lanjut, itu harus jelas. Jangan sembarang copot ini, sambung itu. Harus dijelaskan bahwa memang hanya butuh pegawai sekian, kualifikasinya sekian,” tegasnya.

“Kalau ada pengurangan pegawai, harus ada juga peningkatan profit yang sebanding. Jangan sampai ada PHK massal tapi kondisi perusahaan tetap stagnan,” tegasnya lagi.

Politisi PKS ini juga menolak keras jika langkah PHK dipakai sebagai sarana mengganti orang-orang tertentu dengan kedekatan personal.

“Pastikan tidak ada misi ganti pemain. Dan kita percayalah, PD Pasar tidak sedang pada posisi itu. Kami Komisi B akan mengawasi ini agar efisiensi yang dilakukan benar-benar karena kebutuhan perusahaan,” katanya.

Sebelumnya, Plt Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Arif, menyatakan bahwa langkah perampingan pegawai dilakukan karena perusahaan mengalami kerugian bertahun-tahun.

“Sekarang kami benahi internal. Saya perbaiki SDM, semua laporan kami integrasikan, dari sisi keuangan hingga sistem digitalisasi,” kata Ali.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah membangun database pedagang di seluruh 18 pasar di bawah naungan PD Pasar.

Digitalisasi sistem ini diharapkan menutup celah kebocoran pendapatan.

“Dulu tiga bulan berturut-turut kita minus sampai Rp190 juta, sekarang sudah bisa kejar balik bahkan surplus Rp435 juta. Kalau tren ini terus, target profit Rp2 miliar tahun ini sangat mungkin,” ujarnya.

Menurut Ali, efisiensi SDM jadi prioritas karena lebih dari 500 karyawan dinilai membebani operasional.

Gaji pegawai yang sebelumnya mencapai Rp900 juta per bulan, kini sudah ditekan menjadi Rp800 juta.

Artikel DPRD Makassar Tegaskan 200 Karyawan PD Pasar yang Akan Dirumahkan Bukan Misi Kekuasaan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Lounching Makassar Creative Hub bagian dari program unggulan Pemkot Makassar dibawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, guna meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika mengatakan seluruh legislator siap mendukung MCH yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan membuka peluang lapangan kerja.

“program ini sangat bagus. MCH menjadi wadah bagi generasi muda dalam meluangkan ide-ide kreatifnya di Makassar,” kata Andi Suharmika.

Dengan dukungan legislative, Utamanya Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Makassar Creative Hub akan menjadi ruang kreasi dalam penguatan ekosistem Kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Artikel Hadiri Lounching Makassar Creative Hub, Wakil Ketua DPRD Makassar Dukung Kreatifitas Anak Muda pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Hal itu disampaikan saat Pelaksana Tugas (Plt) DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, usai memimpin Rapat koordinasi bersama jajaran struktural di lingkup Sekretariat DPRD Makassar.

Ia menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang kuat antarbagian, serta menyelaraskan visi demi mendukung kelancaran kerja lembaga.

Menurutnya, koordinasi yang baik adalah pondasi utama agar seluruh kegiatan kedewanan dapat berjalan sesuai aturan dan target.

“Setiap bagian harus saling mendukung dan terus meningkatkan etos kerja,” tuturnya.

Artikel Pimpin Rapat Koordinasi, Plt Sekwan Perkuat Internal Sekretariat DPRD Makassar pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Agenda ini digelar sebagai langkah awal dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas dan memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan kedewanan yang efektif, tertib, dan profesional.

Dalam arahannya, Plt. Sekwan menekankan pentingnya membangun komunikasi yang solid serta menyatukan visi dan langkah antara semua bagian di lingkungan sekretariat.

“Koordinasi ini menjadi kunci agar seluruh proses kegiatan kedewanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai regulasi. Saya harap ke depan semua bagian saling mendukung dan meningkatkan etos kerja,” ujar Andi Rahmat.

Ia juga mendorong evaluasi kinerja secara berkala serta pembenahan sistem kerja internal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola kelembagaan DPRD Makassar.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi forum konsolidasi yang rutin dilakukan, guna menjaga kesinambungan program serta memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai motor penggerak pelayanan administratif bagi para legislator.

Artikel Sekretariat DPRD Makassar Dorong Layanan Kedewanan yang Profesional pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam keterangannya di ruang kerja, Misbah menyoroti berbagai kendala yang dialami masyarakat dalam proses penerimaan siswa baru di Makassar.

Menurutnya, tahun ini skema PPDB mengalami penyempurnaan. Jika sebelumnya hanya terdapat jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, kini ditambah jalur mutasi dan domisili. Perubahan ini dilakukan menyusul temuan tahun lalu di mana lebih dari 1.000 calon siswa belum memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) karena tak terakomodasi di sistem Dapodik.

“Kementerian Pendidikan kini mengawasi ketat pelaksanaan PPDB di Makassar melalui empat jalur resmi ini,” ungkap Muhlis Misbah.

Ia juga menyoroti ketimpangan daya tampung antara SD dan SMP di kota ini. Misbah meminta Dinas Pendidikan Makassar menambah kapasitas ruang belajar agar daya tampung lebih memadai.

“Saat ini satu kelas SD diisi 28 siswa, sementara SMP 32 siswa. Kalau perlu seperti di Bandung, bisa sampai 50 siswa per kelas,” kata Muhlis.

Sebagai solusi jangka pendek, ia mendorong Pemkot mengalokasikan anggaran untuk membantu sekolah swasta agar dapat menampung siswa dari sekolah negeri tanpa biaya tambahan, seperti skema yang sudah berjalan di Jakarta.

Artikel DPRD Makassar Minta Sanksi Tegas Bagi Oknum Nakal di PPDB pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Legislator NasDem Makassar ini menjelaskan, setiap tahun terdapat sekitar 25 ribu lulusan SD negeri, sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 13 ribu kursi. Sehingga kata dia, sekitar 12 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri.
‎
‎“Ini bukan persoalan kecil. Dinas Pendidikan harus segera bertindak dan mengajukan penambahan rombel ke Kementerian agar tidak ada anak yang tercecer dari sistem pendidikan,” terang Ari.
‎
‎Ketua Fraksi NasDem Makassar ini menegaskan bahwa penambahan rombel tidak bisa lagi dilakukan sepihak oleh sekolah, karena aturan dari Kementerian kini sangat ketat.

Menurutnya, jika rombel ditambah tanpa izin resmi, siswa yang diterima di luar kuota tidak akan memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan berisiko tidak mendapatkan ijazah saat lulus.
‎
‎“Sekolah tidak bisa ambil risiko. Semuanya harus sesuai juknis. Penambahan rombel tanpa persetujuan hanya akan merugikan siswa,” tegasnya.

Ari berharap Dinas Pendidikan tidak hanya menunggu kebijakan pusat, tapi juga aktif melakukan pendekatan agar semua anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikan secara adil dan merata.
‎
‎“Jangan pasif. Ini soal masa depan ribuan anak. Dinas harus jemput bola ke Kementerian dan pastikan kuota SMP negeri bertambah tahun ini,” tutupnya.

Artikel Komisi D DPRD Makassar Desak Disdik Tambah Kouta Rombongan Belajar pertama kali tampil pada Dot NEWS.