Pada tahun 2025, IPM Kota Makassar melonjak secara signifikan hingga mencapai 85,66 persen.
Dengan capaian 85,66 persen tersebut, Kota Makassar tidak hanya berhasil mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, tetapi juga menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menempati peringkat ketujuh IPM tertinggi se-Indonesia.
Diketahui, capaian IPM tersebut ditopang oleh tiga pilar utama. Pertama, sektor kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup, menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan pola hidup masyarakat yang semakin baik.
Kedua, sektor pendidikan, yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, menggambarkan semakin luasnya akses dan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
Ketiga, standar hidup layak, yang dinilai dari pengeluaran per kapita, menjadi indikator meningkatnya daya beli serta kemampuan ekonomi masyarakat.
Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan.
Dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, demi mewujudkan Makassar sebagai kota maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional.
Oleh sebab itu, Roem menjelaskan, peningkatan IPM tersebut merupakan hasil dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, dukungan para pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan pada tiga dimensi utama IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Roem menuturkan bahwa sektor komunikasi dan informatika turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Makassar.
Melalui penguatan transformasi digital pemerintahan, Diskominfo terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di Dinas Komunikasi dan Informatika, kami secara konsisten mendorong transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif,” katanya.
“Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi yang berkualitas,” sambung Roem.
Dikatakan, salah satu upaya konkret yang dilakukan Diskominfo Kota Makassar, adalah melalui pengembangan dan pemanfaatan platform Lontara+, yang menjadi sarana integrasi layanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital.
