MAKASSAR, 24 Februari 2026 (Dotnews) — Kehadiran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni, di Balaikota Makassar menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat tata kelola fiskal yang lebih akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Fatoni hadir, Selasa (24/2/2026), didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, dalam agenda sosialisasi sistem pengelolaan keuangan daerah kepada jajaran Pemkot Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pengarahan langsung dari pemerintah pusat menjadi ruang pembelajaran penting untuk memastikan APBD Kota Makassar dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu sangat baik dan memberi makna mendalam, terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.
Ia menekankan, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar urusan administrasi dan prosedur, melainkan menyangkut kepercayaan publik. Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah bersumber dari masyarakat dan wajib dikembalikan dalam bentuk program yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Munafri juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif memahami detail regulasi agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam percepatan realisasi belanja.
“Kesempatan ini harus dimaksimalkan. Aturan-aturan tidak selalu menjelaskan secara utuh, sehingga perlu dipahami dan dipertanyakan agar tidak menjadi ranah abu-abu,” katanya.
Tujuh Aspek Pengelolaan Keuangan
Dalam paparannya, Agus Fatoni menekankan bahwa pengelolaan anggaran memegang peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Ia mengingatkan, di tengah tekanan fiskal dan tren penurunan di sejumlah sektor, pemerintah daerah dituntut lebih optimal dalam mengelola keuangan.
“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat kondisi fiskal sedang mengalami tekanan, optimalisasi harus dimaksimalkan,” jelasnya.
Fatoni memaparkan sistematika pengelolaan keuangan daerah dalam tujuh aspek utama, mulai dari kewenangan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi.
Ia juga mengulas strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, faktor penyebab lambatnya realisasi belanja, serta langkah percepatan penyerapan APBD 2025.
Tak hanya itu, Fatoni turut memetakan arah kebijakan fiskal nasional melalui postur APBN 2026 dan program prioritas pemerintah pusat sebagai acuan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Makassar diharapkan mampu memperkuat disiplin fiskal, mempercepat realisasi belanja, serta memastikan setiap kebijakan anggaran berdampak nyata bagi masyarakat.
