MAKASSAR, 07 Februari 2026 (Dotnews) — Upaya Pemerintah Kota Makassar menata wajah kota agar lebih bersih, tertib, dan berestetika mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan jajaran teknis Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan siap berkolaborasi mendukung program penataan kanal, trotoar, dan kawasan pinggiran sungai yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi di Balai Kota Makassar, Jumat (6/2/2026), yang dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Selatan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.
Hamka B. Kady menegaskan, dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan untuk menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup warga, sekaligus memperkuat citra kota yang berkelanjutan.
“Penataan kanal ini bukan hanya soal fungsi pengendalian banjir, tapi juga soal estetika kota. Kita ingin Makassar lebih bersih, lebih indah, dan nyaman,” kata Hamka.
Ia menyebut, Komisi V DPR RI bersama balai-balai teknis Kementerian PU siap menyinergikan program pusat dengan agenda prioritas Pemkot Makassar, termasuk penertiban aktivitas di sekitar kanal dan trotoar yang selama ini mengganggu fungsi ruang publik.
“Kalau kita sinkronkan pekerjaan, hasilnya lebih efisien dan dampaknya lebih terasa bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hamka, penataan kanal dan ruang publik menjadi krusial, terutama menjelang musim hujan. Koordinasi yang solid diyakini mampu meminimalkan risiko banjir sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.
Ia juga menyoroti tiga isu mendasar yang menjadi perhatian bersama, yakni pengelolaan sampah, pemenuhan air bersih, dan penataan kota secara terpadu. Ketiganya, kata Hamka, selaras dengan arah kebijakan Wali Kota Makassar.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dan jajaran balai teknis Kementerian PU. Menurutnya, sinergi lintas kewenangan menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkotaan yang kompleks.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan ini. Banyak isu penataan kota yang memang harus dibicarakan lintas sektor dan lintas kewenangan, terutama soal kanal, trotoar, dan kawasan pinggiran sungai,” kata Munafri.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah kebersihan dan pola penataan kanal agar tetap berfungsi optimal sekaligus mendukung estetika kota, termasuk pengelolaan IPAL Losari.
Selain itu, penataan pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di atas trotoar juga menjadi perhatian. Munafri menegaskan, penataan dilakukan untuk memastikan hak pejalan kaki tetap terlindungi.
“Trotoar harus kembali ke fungsinya. Ini soal menghormati hak masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi memastikan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Pemkot Makassar terkait pemeliharaan dan pembersihan kanal-kanal utama di kota ini.
“Kami berproses untuk kolaborasi penataan dan pembersihan kanal. Ini sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya dan akan kami lanjutkan hingga 2026,” ujarnya.
Menurut Heriantono, kebersihan kanal menjadi kunci agar sistem drainase berfungsi sesuai kapasitas desain, terutama saat musim hujan, sehingga potensi genangan dan banjir dapat ditekan.
“Kalau kanal bebas sampah, fungsi drainase akan berjalan optimal,” pungkasnya.
