“Perhitungan kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil, sehingga target bisa terukur,” kata Munafri.
Pendapatan Asli Daerah (PAD): turun dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau berkurang Rp306,76 miliar (12,35%). Penurunan ini dipicu kebijakan subsidi listrik 50% oleh pemerintah pusat yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PBJT).
Lanjut dia, penyesuaian opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas.
Pendapatan Transfer, terkoreksi dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun atau turun Rp179,13 miliar (6,18%).
“Penyebabnya berasal dari pengurangan komponen bagi hasil pajak berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Meski demikian, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset.
Koreksi pendapatan otomatis berdampak pada sisi belanja. Munafri menyebutkan, belanja daerah pada APBD Perubahan 2025 disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun lebih dari sebelumnya Rp5,684 triliun lebih. Artinya, terdapat pengurangan Rp555 miliar lebih.
Selain itu, belanja Operasi, turun tipis Rp28,82 miliar (0,69%) dari Rp4,167 triliun menjadi Rp4,138 triliun. Efisiensi dilakukan pada belanja pendukung yang tidak memengaruhi langsung capaian program.
Kemudian, belanja Modal, turun signifikan Rp496,83 miliar (33,64%) dari Rp1,477 triliun menjadi Rp980,28 miliar. Program terdampak antara lain pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik.
