“Dan pembangunan kawasan Karebosi, dan proyek infrastruktur lain yang diperkirakan sulit selesai hingga akhir 2025,” ungkap politisi Golkar itu.
Begitu pun belanja tak Terduga, dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar atau berkurang 75%, dengan tetap menjaga ketersediaan dana untuk penanganan darurat dan bencana.
Langkah efisiensi ini, kata Munafri, sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD.
“Kami menajamkan program prioritas agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” tegasnya.
Wali Kota menegaskan bahwa pengurangan belanja tidak mengurangi fokus Pemkot pada 10 program prioritas, di antaranya.
Perencanaan stadion, sekolah, puskesmas, fasilitas kepulauan, Makassar Creative Hub, seragam sekolah gratis, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, Universal Health Coverage (UHC), urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar atau 23,25% akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, Pemkot tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal pada BUMD.
Fokus diarahkan pada restrukturisasi organisasi dan persiapan dasar pemberian modal agar lebih produktif di tahun mendatang.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Di akhir penjelasannya, Munafri menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi-fraksi DPRD.
“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” tutupnya.
