Pemerintahan

Munafri Angkat Isu Tapal Batas Makassar–Gowa di Forum Kemendagri, Minta Difasilitasi Pemerintah Pusat

×

Munafri Angkat Isu Tapal Batas Makassar–Gowa di Forum Kemendagri, Minta Difasilitasi Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini
Munafri Angkat Isu Tapal Batas Makassar–Gowa di Forum Kemendagri, Minta Difasilitasi Pemerintah Pusat

MAKASSAR, 25 Februari 2026 (Dotnews) — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengikuti forum Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang berlangsung secara daring itu dipimpin langsung Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Munafri—yang akrab disapa Appi—mengangkat sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar, salah satunya terkait batas wilayah dengan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Appi menegaskan, hubungan koordinasi antara Pemkot Makassar dan Ditjen Otda selama ini berjalan baik. Namun, ia berharap pola komunikasi pusat dan daerah terus diperkuat agar persoalan administratif di lapangan bisa segera diselesaikan.

“Kami harap pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bisa berjalan lebih maksimal lagi,” ujar Appi.

Tapal Batas Belum Tuntas

Dalam pemaparannya, Appi menjelaskan bahwa Pemkot Makassar tahun ini mulai menuntaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum memiliki kejelasan batas administrasi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu kebingungan warga, khususnya yang bermukim di kawasan perbatasan.

“Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya. Kami berharap ini bisa ditengahi,” katanya.

Appi menyoroti adanya sejumlah kompleks perumahan yang secara geografis berada di area irisan dua wilayah. Dampaknya, warga kerap mengalami kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun aktivitas ekonomi.

“Ketika pengurusan administrasi berbeda, ini yang memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut,” tegasnya.

Selain persoalan tapal batas, Appi juga mengusulkan penataan administrasi kependudukan bagi warga Makassar yang berdomisili di kawasan perbatasan namun secara geografis melintasi wilayah Kabupaten Gowa.

Wacana Kecamatan Baru dan Penyesuaian Dapil

Dalam forum itu, Appi turut mengemukakan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar sebagai respons atas pertumbuhan penduduk yang signifikan.

Ia juga menyinggung wacana penyesuaian atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang diselaraskan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan masih bersifat usulan dan akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.