MAKASSAR, 20 Februari 2026 (Dotnews) — Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mencatatkan sejumlah indikator ekonomi dan sosial yang menguat. Pertumbuhan ekonomi kota ini tercatat melampaui rata-rata nasional dan provinsi, sementara inflasi berhasil dijaga tetap rendah.
Data tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (20/2/2026).
“Pada kuartal III 2025, ekonomi Makassar tumbuh 5,39 persen secara tahunan (year on year). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional 5,01 persen dan Sulawesi Selatan 5,04 persen,” kata Ricky.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan Makassar berada pada jalur pertumbuhan yang solid dan konsisten, bahkan meningkat dibandingkan 2024 yang berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.
Kemiskinan dan Pengangguran Turun
Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti perbaikan indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan di Makassar turun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen pada 2025. Tingkat pengangguran juga menurun dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen.
Ricky menilai tren tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi mulai berdampak langsung pada masyarakat, meski masih membutuhkan konsistensi kebijakan untuk menjaga momentum.
“Yang penting adalah menjaga pertumbuhan tetap stabil dan berkualitas,” ujarnya.
Di sisi lain, inflasi Makassar juga terkendali pada level 1,19 persen sepanjang 2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen dan inflasi Sulawesi Selatan 2,8 persen.
Menurut Ricky, stabilitas harga ini didukung berbagai intervensi pemerintah daerah, termasuk program Gerakan Pangan Murah yang membantu menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.
Digitalisasi Dorong Transformasi Ekonomi
Selain stabilitas ekonomi, transformasi digital menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat kinerja Makassar. Salah satu terobosan adalah penerapan pembayaran nontunai dalam program Gerakan Pangan Murah, yang menjadikan Makassar sebagai pelopor di Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mempercepat inklusi keuangan masyarakat.
“Transformasi ini menjadi model bagi daerah lain, karena menggabungkan aspek sosial dan digitalisasi,” kata Ricky.
Ia menyebut lebih dari 70 persen aparatur sipil negara (ASN) di Makassar kini telah menggunakan layanan transaksi digital seperti mobile banking dan QRIS, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat luas.
Digitalisasi juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pembayaran retribusi pasar, parkir, dan layanan publik lainnya melalui sistem nontunai. Langkah ini dinilai memperkuat transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan pemerintah.
Makassar Semakin Dinamis dan Kompetitif
Ricky menambahkan, stabilitas ekonomi dan digitalisasi turut mendorong dinamika aktivitas kota, mulai dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga kegiatan komunitas yang semakin berkembang.
Aktivitas tersebut berdampak langsung pada peningkatan transaksi ekonomi, khususnya di sektor hotel, restoran, transportasi, dan UMKM.
“Makassar bukan hanya kota kerja, tetapi juga kota yang hidup, modern, dan semakin digital,” ujarnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, inflasi yang terkendali, serta percepatan digitalisasi, Makassar dinilai memiliki fondasi kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
