Appi turut mengingatkan bahwa Kota Makassar saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap ruang kota, kebutuhan infrastruktur yang inklusif, tingginya permintaan layanan publik, hingga urgensi penciptaan lapangan kerja baru.
Tantangan ini diterjemahkan menjadi beberapa program yang dirancang berdasarkan riset data dan aspirasi warga.
“Kita harus menyelesaikan persoalan ini bersama di semua dinas, agar menghasilkan pelayanan prima bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sedangkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperhatikan target realisasi belanja tahun ini.
Berdasarkan data, realisasi belanja Kota Makassar hingga 13 Agustus 2025 baru mencapai 31 persen. Angka ini menurun 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 35 persen.
“Target kita tahun ini minimal 85 persen, sama seperti capaian dua tahun lalu. Ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh OPD,” tegas Dakhlan.
Ia menekankan, kegiatan-kegiatan yang sudah tidak mungkin dilaksanakan sebaiknya tidak lagi dicantumkan di APBD.
Menurutnya, mempertahankan program yang tidak akan terlaksana hanya akan menurunkan capaian realisasi belanja dan berpotensi menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri.
“Tiga tahun terakhir kita belum pernah mencapai 90 persen realisasi. Jadi pada saat asistensi anggaran perubahan, berikan kami kewenangan untuk memotong kegiatan yang sudah tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Terkait pembahasan APBD Perubahan, Dakhlan menyampaikan kemungkinan proses akan dimulai pada Minggu atau Selasa mendatang. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk hadir penuh selama pembahasan berlangsung.
