Meski berbagai capaian telah diraih, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak ingin melangkah terlalu jauh pada perbandingan dengan kota-kota besar dunia.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan fondasi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dapat terbangun dengan kuat.
“Biarkan proses pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya berdampak oleh masyarakat. Jika manfaat itu nyata, maka apresiasi akan mengalir dengan sendirinya,” tukasnya.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membaca isu-isu strategis serta merespon aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Aliyah, forum diskusi dan refleksi akhir tahun menjadi ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan yang telah berjalan, sekaligus menyelaraskan langkah ke depan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Diskusi publik dan refleksi akhir tahun ini menjadi ruang yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja bersama, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Makassar,” ujar Aliyah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi yang harmonis antara DPRD sebagai representasi rakyat dengan Pemerintah Kota sebagai pelaksana kebijakan.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.
“Sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota adalah kunci dalam menghadirkan pembangunan yang responsif, transparan, dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Aliyah Mustika Ilham menilai bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang intensif, keterbukaan, serta kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan solutif.
Ia juga mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Kota Makassar.
Partisipasi publik, menurutnya, merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Dengan keterlibatan semua pihak, kita dapat memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab tantangan masa depan,” pungkas Aliyah.
