JAKARTA, 11 Februari 2026 (Dotnews) — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik) pada 2025. Kenaikan level ini menjadi indikator perbaikan tata kelola dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Pemprov Sulsel.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”.
Secara angka, nilai SAKIP Sulsel meningkat dari 69,02 menjadi 70,26 poin. Meski kenaikannya tipis, lonjakan kategori ke level BB menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemprov Sulsel, Jayady, menjelaskan penilaian SAKIP dilakukan secara komprehensif dan ketat oleh Kementerian PANRB.
“Penilaiannya mencakup perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, sampai evaluasi internal. Ini bukan sekadar angka, tapi menggambarkan sejauh mana program pemerintah berdampak,” ujarnya.
Di tingkat daerah, implementasi SAKIP melibatkan sejumlah perangkat utama. Bappeda menangani perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab atas pelaporan, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal. Seluruh OPD disebut berkontribusi dalam peningkatan nilai tersebut.
Jayady menegaskan, capaian ini menjadi kerja kolektif jajaran Pemprov Sulsel. Namun, ia mengingatkan bahwa mempertahankan predikat BB akan menjadi tantangan berikutnya.
“Harapan Bapak Gubernur, seluruh OPD konsisten memperkuat penerapan SAKIP agar kualitas kinerja terus meningkat,” katanya.
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Akuntabilitas dan integritas birokrasi adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ajang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan pemerintah daerah penerima penghargaan.
Dengan capaian ini, Pemprov Sulsel memperbaiki posisinya dalam peta akuntabilitas nasional. Tantangan selanjutnya bukan hanya menjaga angka, tetapi memastikan peningkatan kinerja tersebut benar-benar terasa dalam pelayanan publik.
