Wali Kota menyebutkan kebiasaan sebagian OPD yang masih melakukan pembayaran manual sehingga rawan kesalahan hingga manipulasi.
“Semua harus elektronik dan tercatat. Supaya kita tidak pusing rekap-rekap. Ada training operation work yang bisa memastikan semua elemen tercatat dengan detail,” jelansya.
Politisi Golkar itu secara lugas tegas menyampaikan, sikap sebagian ASN yang masih menyepelekan digitalisasi dan merasa sudah cukup dengan sistem yang ada.
“Kadang ini dianggap remeh, bahkan ada yang sok intervensi dengan pengetahuan sepotong-sepotong. Digitalisasi bukan sekadar pencet-pencet aplikasi,” tuturnya.
“Ini soal bagaimana data yang bikin pusing berubah jadi sesuatu yang mudah dan jelas,” sambung Appi.
Ia bahkan menyinggung masih rendahnya penetrasi penggunaan mobile banking di kalangan ASN.
Dari sekian ASN, mungkin hanya 30% yang punya mobile banking. Padahal tidak susah menggunakan digitalisasi untuk memudahkan pekerjaan kantor.
Menurut politisi Golkar itu, sistem manual bukan hanya tidak efisien, tetapi juga rawan fitnah dan manipulasi, terutama terkait pengelolaan keuangan.
“Semuanya harus digital dan tercatat. Kalau ada pemeriksaan, baik internal maupun eksternal, tinggal buka sistem. Tidak perlu lagi cari-cari kertas yang hilang,” imbuh mantan Bos PSM itu.
Dalam laporannya, perwakilan Bank Indonesia menyampaikan bahwa baru dua OPD di Pemkot Makassar yang telah menerapkan digitalisasi secara penuh. Hal ini membuat Appi semakin tegas bahwa percepatan transformasi harus dipaksa.
Dia menekankan bahwa digitalisasi menjadi standar minimal dalam pemerintahan modern dan tidak bisa ditawar-tawar.
“Kalau kita ikut alurnya seperti sekarang, digitalisasi tidak akan pernah maksimal. Harus dipaksa, karena tidak ada jalan lain,” tegasnya.
Appi melihat seluruh camat dan kepala SKPD sudah hadir pada High Level Meeting tersebut. Ia meminta agar seluruhnya mengikuti materi dengan serius karena banyak pengetahuan baru terkait digitalisasi akan dijelaskan oleh para ahli.
“Saya harap proses ini diikuti dengan baik. Banyak hal baru yang mungkin belum pernah terpikir oleh kita. Kita harus dorong digitalisasi secara menyeluruh agar pendapatan tidak menurun dan belanja tidak lagi tersendat,” pungkasnya.
Sedangkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, memastikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran pajak di lingkup Bapenda sudah berjalan jauh dan menunjukkan hasil yang signifikan.
Hal ini disampaikan menanggapi dorongan Wali Kota Makassar untuk mempercepat digitalisasi di seluruh OPD.
Menurutnya, pembayaran pajak secara online melalui aplikasi Pakinta telah menjadi salah satu lompatan paling nyata dalam transformasi layanan Bapenda.
“Kita sudah jalan, pembayaran pajak itu sekarang bisa dilakukan online melalui aplikasi PAKINTA,” ujarnya.
“Setiap tahun peningkatannya cukup signifikan, bahkan terakhir itu meningkat sekitar 400 persen penggunaan aplikasi online untuk membayar pajak,” tambah Asminullah.
Terkait apakah Bapenda menjadi salah satu OPD yang disebut oleh Bank Indonesia sebagai pengguna Kartu Kredit Indonesia (KKI), Asminullah menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari perbankan.
Asminullah menegaskan bahwa Bapenda berkomitmen memperluas digitalisasi ke seluruh jenis pajak daerah.
Ia menyebut Bapenda tengah mempersiapkan aplikasi yang lebih terpadu agar pembayaran pajak dapat dilakukan dalam satu ekosistem digital.
“Kami akan tingkatkan ke seluruh jenis pajak. Aplikasi yang kita siapkan juga akan lebih bagus, dan kami akan terhubung dengan tim IT. Dari Bank Sulselbar juga akan kami undang, agar sistem kami bisa terkoneksi langsung,” terangnya.
Asminullah berharap langkah digitalisasi yang semakin kuat tahun depan dapat semakin mendorong peningkatan PAD serta efisiensi pelayanan bagi wajib pajak.
“Tahun depan semua aplikasi akan kita satukan. Kominfo nanti menghubungkan Pakinta ke Lontara+. Jadi nanti masyarakat bisa membayar pajak melalui dua-duanya. Semua fitur akan kita buka,” tutup dia.
