MAKASSAR, 19 Februari 2026 (Dotnews) — Pemerintah Kota Makassar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menertibkan lapak pedagang yang masih berdiri di atas saluran drainase, trotoar, dan badan jalan. Langkah ini ditempuh untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus meminimalkan potensi banjir, kemacetan, dan gangguan ketertiban.
Melalui jajaran kecamatan dan kelurahan, pemerintah tidak langsung melakukan pembongkaran paksa. Aparat wilayah justru turun langsung berdialog dengan pedagang, memberikan edukasi, serta mengajak mereka membongkar lapak secara mandiri dan bersedia direlokasi ke lokasi yang sesuai.
Pendekatan ini diterapkan di sejumlah wilayah, salah satunya Kecamatan Panakkukang. Camat Panakkukang, Syahril, turun langsung menemui pedagang di Jalan Pettarani II, tembusan Racing Center, untuk menyampaikan imbauan secara langsung.
“Kami mengedepankan pendekatan humanis. Kami datang berdialog dan memberikan pemahaman agar pedagang secara sadar membongkar sendiri lapaknya yang berdiri di atas drainase,” kata Syahril, Kamis (19/2/2026).
Ia menegaskan, keberadaan lapak di atas saluran air berpotensi menghambat aliran drainase dan memicu genangan hingga banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Selain itu, penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan juga melanggar hak pejalan kaki dan mengganggu ketertiban umum.
Menurutnya, pemerintah kecamatan memberi ruang bagi pedagang untuk menertibkan lapaknya secara mandiri sebagai bentuk penghormatan terhadap aspek kemanusiaan dan keberlangsungan usaha warga.
Langkah serupa juga dilakukan di Kecamatan Bontoala. Camat Bontoala, Fataullah, menegaskan pihaknya mengedepankan edukasi dan peringatan kepada pedagang yang masih berjualan di bahu jalan maupun area terlarang.
“Kami memberikan teguran dan peringatan terakhir agar pedagang tidak lagi berjualan di badan jalan serta mematuhi kesepakatan bersama,” ujarnya.
Tim kecamatan bersama kelurahan dan Perusahaan Daerah Pasar juga melakukan pembersihan area pasar dari tumpukan sampah dan material lapak yang selama ini digunakan di badan jalan. Penataan ini bertujuan mengembalikan kelancaran lalu lintas serta menjaga kebersihan dan estetika lingkungan.
Di Kecamatan Tallo, pendekatan persuasif diterapkan di kawasan Jalan Sunu dan Jalan Datuk Patimang. Camat Tallo, Andi Husni, mengatakan pihaknya telah memberikan teguran dan sosialisasi kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas umum.
“Kami sudah turun langsung memberikan teguran dan edukasi. Harapannya pedagang bisa membongkar atau memindahkan lapaknya secara sukarela setelah diberikan pemahaman,” kata Andi Husni.
Sementara itu, di Kecamatan Ujung Pandang, penataan dilakukan secara bertahap melalui dialog dan solusi relokasi. Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut salah satu lapak ikan bakar di Jalan Emitailan yang telah berdiri sekitar 20 tahun akan direlokasi ke Pasar Baru.
“Pendekatan kami tetap mengedepankan komunikasi dan solusi. Pedagang tidak dilarang berusaha, tetapi diarahkan agar menempati lokasi yang sesuai peruntukannya,” ujar Nanin.
Selain itu, penertiban juga dilakukan di Jalan Sungai Poso, Jalan Penghibur, hingga kawasan Sungai Pareman yang masih terdapat lapak berdiri di atas drainase dan trotoar.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan, penataan dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengedepankan komunikasi terbuka dengan masyarakat. Relokasi disiapkan sebagai solusi agar pedagang tetap bisa menjalankan usaha tanpa melanggar aturan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah kota untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menciptakan kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.
