MAKASSAR, 21 Februari 2026 (Dotnews) — Tepat setahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mencatat sejumlah perbaikan indikator makro pembangunan.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif pada sejumlah sektor, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga turunnya tingkat pengangguran sepanjang 2025.
BPS mencatat tingkat kemiskinan di Makassar turun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen pada 2025. IPM meningkat dari 85,23 menjadi 85,66. Sementara angka harapan hidup naik dari 75,33 tahun menjadi 75,60 tahun.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran menurun tipis dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025. Pengeluaran riil per kapita juga meningkat dari Rp18,38 juta menjadi Rp18,87 juta, yang mencerminkan membaiknya daya beli masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen kota, bukan semata kerja kepala daerah.
“Capaian ini adalah hasil sinergi Pemerintah Kota, dukungan DPRD, dunia usaha, akademisi, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan bukan kerja satu dua orang, tetapi kerja bersama,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Roem, dalam setahun terakhir pemerintah kota mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada percepatan, tetapi juga pemerataan. Pembenahan infrastruktur dilakukan untuk memperkuat konektivitas dan akses layanan dasar, termasuk hingga kawasan lorong dan wilayah pinggiran.
Di sektor pendidikan, pemerintah memperkuat sarana dan prasarana sekolah serta menghadirkan program afirmasi bagi keluarga kurang mampu. Sementara di sektor ekonomi, kebijakan pro-UMKM dan penguatan perdagangan serta jasa disebut membuka ruang produktivitas baru.
Roem menegaskan, arah pembangunan Makassar ke depan tetap bertumpu pada prinsip inklusif dan berkelanjutan.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Perjalanan masih panjang, tetapi arah kita sudah jelas: Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga memastikan peran Diskominfo dalam menjaga transparansi pembangunan melalui penyampaian informasi yang terbuka dan akuntabel kepada publik.
“Setiap capaian dan kebijakan harus diketahui, dirasakan, dan diawasi bersama,” tegasnya.
Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan pembangunan Makassar dalam setahun terakhir tidak hanya bergerak pada aspek fisik, tetapi juga memperlihatkan perbaikan pada indikator kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
