Kegiatan malam ke-29 Ramadan ini menjadi penutup agenda safari setelah hampir sebulan penuh jajaran Pemkot Makassar menyapa masyarakat di seluruh kecamatan, termasuk wilayah kepulauan dengan tantangan geografis tersendiri.

Dalam kunjungan tersebut, Munafri bersama rombongan melaksanakan salat Isya dan Tarawih berjamaah. Ia menegaskan Safari Ramadan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, kami telah hadir di seluruh kecamatan tanpa terkecuali. Dan malam ini kita tutup di Kepulauan Sangkarrang, khususnya Pulau Barrang Lompo,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di masjid-masjid memberi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus mengidentifikasi persoalan di lapangan.

Selama Ramadan, Pemkot Makassar juga menggelar berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari salat Subuh berjamaah, buka puasa bersama, hingga Tarawih. Khusus 10 malam terakhir, turut dilaksanakan qiyamul lail di Masjid Balai Kota Makassar.

Pada kesempatan itu, Munafri juga menyerahkan bantuan pangan untuk Februari dan Maret bekerja sama dengan Perum Bulog, serta bingkisan bagi marbot dan masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Selain itu, ia memaparkan sejumlah program prioritas untuk wilayah kepulauan, salah satunya program “Pete-pete Pulau” berupa layanan kapal gratis antar pulau yang disiapkan Dinas Perhubungan.

“Ini untuk memudahkan mobilitas masyarakat tanpa harus memikirkan biaya transportasi,” jelasnya.

Pemkot Makassar juga menyiapkan insentif tambahan bagi tenaga kesehatan dan pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan, dengan skema berdasarkan kategori pulau.

Di sektor infrastruktur, peningkatan jalan dan paving menjadi fokus utama. Sementara untuk kebutuhan dasar, Munafri menargetkan pasokan listrik di Pulau Barrang Lompo dapat menyala 24 jam paling lambat tahun depan.

“Insya Allah tahun depan listrik bisa 24 jam. Ini penting karena banyak aktivitas masyarakat terganggu akibat keterbatasan listrik,” tegasnya.

Munafri berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin erat, sehingga setiap kebutuhan warga dapat direspons cepat dan tepat.

“Yang kita inginkan adalah kedekatan dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.

Artikel Safari Ramadan Ditutup di Barrang Lompo, Wali Kota Makassar Siapkan Program Transportasi Gratis Antar Pulau pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar mencatat jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan pengangkatan ini merupakan langkah awal pemerintah kota dalam menata tenaga non-ASN sekaligus memberikan kepastian status kerja bagi ribuan pegawai yang sebelumnya berstatus honorer.

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Dari total formasi Kota Makassar sebanyak 8.963, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Menurut Kamelia, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif bagi tenaga kontrak melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini membuka ruang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri Arifuddin menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Penataan tenaga kerja dinilai bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Ibu Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” kata Kamelia.

Proses pengangkatan PPPK di lingkungan Pemkot Makassar dilakukan secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Selanjutnya tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah lebih besar, yakni mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan memperkuat sistem pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

Upaya penataan tenaga kerja tersebut mulai berdampak pada penurunan angka pengangguran di Kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Makassar turun dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan tersebut menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam satu tahun terakhir.

Artikel Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Turun pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kebijakan awal Disdik tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 400.3.5/60/Disdik/II/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Bulan Suci Ramadan 1447 H Tahun Pelajaran 2025/2026. Edaran itu menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, hingga SMP negeri dan swasta se-Kota Makassar.

Dalam edaran tersebut, siswa dijadwalkan libur awal Ramadan selama enam hari, 16–21 Februari 2026. Kegiatan belajar tatap muka kembali berlangsung 23 Februari hingga 14 Maret 2026 dengan penyesuaian suasana pembelajaran selama bulan suci.

Sementara itu, libur Idulfitri semula ditetapkan 16–24 Maret 2026, dengan rencana masuk sekolah kembali pada 25 Maret 2026.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan jadwal tersebut akan direvisi agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat melalui SEB Tiga Menteri.

“Surat edaran kami terbit lebih awal sebelum kebijakan nasional keluar. Sekarang akan dilakukan penyesuaian agar jadwal libur mengikuti ketentuan pusat,” ujar Achi, Senin (16/2/2026).

Berdasarkan SEB Tiga Menteri, libur awal Ramadan ditetapkan 18–21 Februari 2026. Adapun libur Idulfitri berlangsung 16–20 Maret 2026 dan dilanjutkan 23–27 Maret 2026. Dengan skema itu, siswa tercatat menikmati libur Lebaran selama 10 hari dan kembali masuk sekolah pada 30 Maret 2026.

Achi memastikan pihaknya segera menerbitkan surat edaran terbaru agar seluruh sekolah mengikuti jadwal nasional secara tertib dan seragam.

Di luar pengaturan jadwal, Disdik Makassar juga menekankan bahwa pembelajaran selama Ramadan tidak semata berfokus pada materi akademik, tetapi diarahkan pada penguatan pendidikan karakter.

“Ramadan adalah momentum pendidikan karakter. Sekolah kami dorong memperbanyak kegiatan yang membentuk akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial,” katanya.

Sekolah diminta mengisi kegiatan Ramadan dengan tadarus Alquran, pesantren kilat, kultum, hingga bakti sosial. Tujuannya membangun suasana religius sekaligus menanamkan nilai empati dan kebersamaan di lingkungan pendidikan.

Disdik juga mengimbau orang tua tetap mengawasi aktivitas anak selama masa libur agar waktu di rumah dimanfaatkan secara positif.

Surat edaran penyesuaian tersebut nantinya akan ditembuskan kepada Wali Kota Makassar sebagai laporan resmi pelaksanaan kebijakan pendidikan selama Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah Kota berharap proses pembelajaran tetap berjalan optimal sekaligus menjadikan Ramadan sebagai momentum pembentukan karakter generasi muda di Makassar.

Artikel Disdik Makassar Sesuaikan Jadwal Libur Ramadan–Lebaran 2026, Ikuti SEB Tiga Menteri pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan kehadiran 12 ribu pelari dari berbagai daerah, bahkan mancanegara, untuk memadati kota berjuluk Anging Mammiri tersebut.

Ajang lari bergengsi ini tak sekadar menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan wajah Makassar yang ramah, dinamis, dan siap menyambut tamu.

MHM 2026 diharapkan menjadi magnet baru bagi geliat pariwisata dan ekonomi lokal. Hal itu, disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka registrasi MHM 2026 dalam acara Press Launch yang digelar di Mall Ratu Indah, Minggu (11/1/2026).

Turut hadir di acara pembukaan tersebut Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Founder MHM Ki Harry, Co Founder MHM Arief Rachman Nur, Race Director Safrita Aryana, Kadispora Makassar Syamsul Bahri, Kadisdik kota Makassar Achi Solaeman, CEO dan Para club Runners.

Launching tersebut menandai dimulainya penjualan 8.000 tiket reguler MHM 2026 setelah sebelumnya kuota early bird sebanyak 4.000 peserta ludes terjual dalam waktu singkat.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan MHM yang dinilai semakin diminati pelari dari berbagai daerah. Ia mengungkapkan, sejak pelaksanaan tahun lalu, Ia telah berdiskusi dengan para founder MHM untuk mendorong peningkatan jumlah peserta.

“Target kita tahun ini 12.000 pelari. Di 2027 kita ingin naik ke 15.000. Artinya, akan ada puluhan ribu orang berkumpul di Kota Makassar dalam satu momentum,” ujar Munafri.

Munafri menegaskan, dari sisi penyelenggaraan lomba, ia memberikan kepercayaan penuh kepada panitia dan founder MHM. Namun, tanggung jawab pemerintah kota adalah memastikan seluruh aspek pendukung berjalan optimal.

“Bola sekarang ada di pemerintah kota. Bagaimana menyiapkan jalanan yang mulus, lampu yang terang saat subuh, pengamanan jalur, hingga kesiapan tenaga kesehatan. Itu bagian kami,” tegasnya.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, Munafri menekankan bahwa MHM merupakan event strategis untuk memperkenalkan wajah Kota Makassar kepada ribuan tamu dari luar daerah, bahkan mancanegara. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menunjukkan keramahan dan hospitality khas Makassar.

“Bagaimana tamu mau belanja kalau kita tidak ramah? Bagaimana mereka mau happy kalau kita tidak memberikan kesan yang baik. Ini tugas kita bersama,” ujarnya.

Munafri juga menyoroti dampak ekonomi yang dihasilkan dari event berskala besar ini, mulai dari sektor UMKM, kuliner, hingga perhotelan. Ia optimistis efek domino MHM akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk itu, Ia menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat standar kebersihan dan sanitasi, khususnya bagi restoran dan rumah makan di Kota Makassar.

“Saya ingin restoran-restoran kita memperhatikan sertifikasi higienis dan sanitasi. Jangan sampai tamu dari luar kota atau luar negeri mendapatkan kesan yang tidak baik,” pesannya.

Munafri juga mengapresiasi MHM sebagai salah satu race paling ditunggu oleh komunitas lari nasional, serta menjadi satu-satunya ajang lari di Indonesia Timur yang rutenya telah tersertifikasi PB PASI.

Ke depan, ia bercita-cita menjadikan Makassar sebagai kota tujuan utama para pelari di Indonesia, dengan penguatan event olahraga berkelanjutan. Komitmen tersebut ia teguhkan dengan menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mulai menggelar kegiatan lari rutin setiap pekan.

“Setelah Lebaran, kedepan saya minta setiap minggu start dan finish di Balai Kota. Kita tunjukkan bahwa Makassar siap menyambut para pelari,” katanya.

Terakhir, Munafri meminta agar panitia menyediakan skema pendaftaran alternatif bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendaftaran daring, serta membuka ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas.

“Tidak ada yang bisa menjamin suksesnya acara ini kecuali kita semua. Pemerintah, panitia, dan seluruh warga Kota Makassar,” tutupnya.

Adapun MHM 2026 dijadwalkan berlangsung pada 30–31 Mei 2026 di kawasan Pantai Losari, dengan rangkaian kegiatan mulai dari Race Pack Collection, Shake Out Run, Kid Dash, hingga Race Day. Event ini diharapkan menjadi penggerak sport tourism sekaligus pengungkit ekonomi Kota Makassar.

Artikel MHM 2026 Diluncurkan, Wali Kota Makassar Perkuat Positioning Kota Sport Tourism Indonesia Timur pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Langkah tersebut bukan hanya tidak tepat, tetapi juga keliru secara hukum karena PTUN tidak memiliki kewenangan menguji sebuah peraturan.

Bahkan pihak penggugat salah memahami mekanisme hukum yang berlaku, sebab Perwali sebagai produk hukum normatif tidak dapat dijadikan objek gugatan di peradilan tata usaha negara.

Bahwa jalur yang benar untuk mempersoalkan Perwali adalah melalui judicial review ke Mahkamah Agung (MA), bukan melalui gugatan ke PTUN.

Polemik seputar Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar terkait Pemilihan RT/RW kembali memantik perhatian publik. Namun, komentar tajam datang dari Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus pakar hukum tata negara Unhas, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, yang menilai gugatan terhadap Perwali tersebut “salah alamat” dan tidak tepat secara hukum.

Pakar hukum tata negara ini angkat suara setelah munculnya gugatan yang diajukan ke PTUN Makassar oleh Muhammad Yusuf Ismail, yang mempersoalkan Perwali No. 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua RT/RW, khususnya pasal 8 huruf (P) yang mengatur bahwa calon (Pj RT).

Menurut Prof. Ilmar, aturan yang digugat tersebut justru memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah.

Karena itu, gugatan yang diajukan dianggap tidak tepat sasaran dan tidak memahami struktur kewenangan dalam penyusunan regulasi daerah.

Ia menegaskan pula bahwa pesta demokrasi pada pemilihan tingkat akar rumput, yang digagas Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, sejatinya sudah lama dinanti masyarakat.

Menanggapi adanya gugatan terhadap Perwali Pemilihan RT/RW, Prof. Ilmar mengatakan bahwa gugatan terhadap Perwali bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau Perwali mau digugat ke PTUN, itu salah alamat,” tegas guru besar Fakultas Hukum Unhas itu, Senin (1/12/2025).

Ia kembali menekankan, langkah diambil oleh pihak penggugat sama sekali tidak tepat. “Jadi, itu salah alamat ki,” sambung dia.

Menurut Prof. Ilmar, upaya membawa Perwali ke PTUN bukanlah jalur yang tepat secara hukum. Ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Iya, mestinya bukan menggugat, tapi seharusnya istilah dipakai menguji Perwali di Mahkamah Agung,” ujarnya, memberikan penegasan bahwa Perwali sebagai produk hukum bersifat regulatif tidak dapat dipersoalkan melalui gugatan di peradilan tata usaha negara.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai mekanisme yang benar, Prof. Ilmar menjelaskan bahwa pengujian terhadap peraturan seperti Perwali seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

“Iya, istilah dipakai menguji. Pengujian peraturan itu mestinya ke Mahkamah Agung,” kata Prof. Ilmar, yang juga pernah menjadi tim hukum Prabowo-Gibran di MK, saat sengkata Pilpres 2024.

Dia menegaskan, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menguji sebuah peraturan, termasuk Perwali. Jalur yang ditempuh penggugat dianggap keliru sejak awal.

” Iya. Jadi, kalau di PTUN itu kan cuma menguji keputusan, bukan menguji peraturan,” tegasnya, menegaskan batas kompetensi absolut peradilan TUN.

Prof. Ilmar menuturkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Karena itu masuk dalam ranah kompetensi absolut.

“Kalau itu dilakukan, pasti melanggar kompetensi absolut peradilan TUN. Jadi, mestinya bukan, kan yang bisa digugat di TUN itu kan adalah tindakan perbuatan absah atau tidak dalam bentuk keputusan, bukan peraturan,” paparnya.

Dia juga kembali menegaskan bahwa langkah yang ditempuh penggugat tidak berada pada jalur hukum yang benar.

Setelah memaparkan batas kewenangan peradilan tata usaha negara, Prof. Ilmar menyimpulkan bahwa gugatan tersebut jelas keliru secara prosedural. Perwali, sebagai produk hukum yang bersifat normatif, tidak dapat digugat ke PTUN.

“Jadi, salah alamat, ki. Harusnya ke Mahkamah Agung. Mestinya dibawa ke pengujian judicial review ke Mahkamah Agung,” tutupnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) bersiap melaksanakan pesta demokrasi tingkat warga, yakni Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di seluruh wilayah Kota Makassar.

Momentum ini menjadi ajang penting bagi warga untuk berpartisipasi aktif memilih pemimpin lingkungan yang mampu mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan tahapan, pemungutan dan perhitungan suara serta penandatanganan berita acara hasil pemilihan Ketua RT digelar pada Rabu, tanggal 3 Desember 2025.

Artikel Pakar Hukum Unhas: Gugatan Perwali Pemilihan RT/RW ke PTUN “Salah Alamat” pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan yang diinisiasi Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi ajang pertemuan para pelaku UMKM dan perajin dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina bersama jajaran pemerintah provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Melinda Aksa hadir mewakili Kota Makassar sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sektor kriya dan produk kreatif lokal.

Ketua Dekranasda Kota Makassar itu mengatakan Expo Kreatif Andalan menjadi ruang penting bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kualitas produk, serta memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat seperti yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dekranasda Kota Makassar beberapa waktu lalu.

Usai seremoni pembukaan, Melinda Aksa menyempatkan berkeliling mengunjungi sejumlah booth. Ia meninjau langsung karya-karya perajin dari berbagai kabupaten/kota, termasuk produk UMKM Makassar.

Mulai dari kerajinan tenun, anyaman, hingga tas eceng gondok, semuanya patut diapresiasi. Ia berharap keikutsertaan para perajin Makassar dalam pameran ini mampu meningkatkan promosi dan daya saing produk di pasar regional maupun nasional.

“Keberagaman produk UMKM kita adalah kekuatan. Melalui expo seperti ini, kita ingin pelaku kreatif semakin percaya diri, semakin inovatif, dan semakin siap bersaing,” ujarnya.

Expo Kreatif Andalan dijadwalkan berlangsung selama 5 hari dan dirangkaikan dengan workshop, demo produk, parade wastra, dan sesi bincang kreatif yang melibatkan pelaku industri kreatif serta komunitas lokal.

Parade wastra dari 24 kabupaten/kota menjadi sorotan di acara hari ini. Dengan balutan busana wastra dari masing-masing daerah, semua mendapat respon positif dan antusiasme yang luar biasa dari para pengunjung, salah satunya adalah penampilan Dekranasda Kota Makassar yang sukses tampil memukau di panggung acara tersebut.

Melinda Aksa turut memberikan apresiasi atas penampilan para perwakilan daerah. Ia menyampaikan bahwa parade wastra bukan sekadar pertunjukan busana, tetapi cerminan kekayaan budaya dan identitas setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Antusiasme pengunjung membuktikan bahwa wastra lokal memiliki daya tarik dan potensi besar untuk terus dikembangkan menurut Ketua Dekranasda Kota Makassar itu.

Ia juga menekankan pentingnya regenerasi perajin serta inovasi dalam desain agar wastra Nusantara semakin relevan, diminati generasi muda, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dekranasda Kota Makassar menegaskan kesiapan untuk terus mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi UMKM lokal dan optimistis bahwa potensi wastra dan kerajinan daerah akan semakin dikenal dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.

Artikel Promosikan Wastra dan UMKM Lokal, Melinda Aksa Ramaikan Expo Kreatif Andalan 2025 pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pemberdayaan Lansia Produktif yang digelar oleh Pokja I TP PKK Kota Makassar, di Auditorium Gedung PKK, Rabu (5/11/2025).

Dalam sambutannya, Melinda mengatakan lansia meruapakan bagian penting dari masyarakat. Ia menilai usia lanjut adalah masa yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda.

“Lansia merupakan usia yang memiliki potensi luar biasa. Mereka adalah sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi muda,” ujar Melinda.

Melinda memgatakan kegiatan pemberdayaan seperti ini menjadi bukti nyata kepedulian TP PKK terhadap kesejahteraan para lansia. “Melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, edukasi kesehatan, hingga kegiatan sosial, diharapkan para lansia dapat terus aktif, produktif, dan bahagia di masa senja,” tambahnya.

Ia menekankan Pemerintah kota bersama TP PKK Makassar berkomitmen untuk menjadi kota ramah lansia, yaitu kota yang tidak hanya menghargai, tetapi juga memberikan ruang bagi para lansia untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan keluarga.

“Kita percaya bahwa keluarga yang sejahtera dan harmonis dimulai dari penghargaan terhadap setiap anggotanya, termasuk para orang tua dan lansia kita,” ucapnya.

Untuk itu, Melinda menegaskan program pemberdayaan lansia akan terus dikembangkan agar semakin banyak warga lanjut usia yang dapat menikmati masa tua yang sehat, produktif, dan bermartabat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap lansia di Makassar merasa dihargai, diberdayakan, dan dicintai. Karena mereka adalah pilar penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang tangguh,” tambahny

Dalam kesempatan tersebut, Melinda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK dan pendamping lansia atas dedikasi serta kerja keras mereka dalam memberdayakan kelompok lansia di berbagai kelurahan di Makassar.

“Terima kasih kepada seluruh kader PKK dan para pendamping lansia atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga semangat kita dalam memberdayakan lansia terus menyala, menjadi contoh bagi masyarakat luas, dan membawa manfaat bagi semua,” tuturnya.

Kegiatan pemberdayaan ini menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif. Narasumber pertama, Prof. Apiaty K. Amin Syam, membawakan materi bertajuk “Mengukir Makna di Usia Emas”. Dalam paparannya, Prof. Apiaty banyak memberikan motivasi kepada para peserta tentang pentingnya menjaga semangat, kesehatan, dan kontribusi positif di usia lanjut.

Selanjutnya, Sarlin Nur, Kepala Sekolah Lansia Produktif Mandiri Masagena binaan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan materi tentang “Pemberdayaan Kelompok Lansia dengan Membentuk Sekolah Lansia”. Ia menjelaskan bagaimana konsep sekolah lansia mampu menjadi wadah pembelajaran, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas lansia agar tetap mandiri dan berdaya.

Sebagai penutup, Iva Fakhriani Amiruddin, seorang fisioterapis, membawakan materi tentang “Peran Fisioterapi dalam Pencegahan Penurunan Kognitif pada Lansia”. Ia menekankan pentingnya aktivitas fisik teratur dan latihan otak untuk menjaga fungsi kognitif serta mencegah demensia.

Di hari pertama kegiatan ini, dihadiri oleh Ketua TP PKK kecamatan, kelurahan, dan Kader Lansia Produkti Pokja I TP PKK pada 5 Kecamatan yakni Kecamatan Mamajang, Mariso, Ujung Pandang, Makassar dan Rappocini.

Artikel TP PKK Makassar Dorong Pemberdayaan Lansia Menuju Kota Ramah Lansia pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Wali Kota Munafri turun langsung meninjau lokasi bersama jajaran pejabat Pemkot, termasuk Sekda Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Hudli Huduri, untuk memastikan percepatan pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru berjalan sesuai rencana.

Dalam keterangannya, Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar bertanggung jawab pada pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai. Langkah ini juga melibatkan koordinasi dengan pihak pengembang GMTD.

“Hari ini kami memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” ujar Munafri.

Jembatan Barombong yang memiliki panjang 350 meter dan lebar enam meter setiap harinya dilalui ribuan kendaraan. Pembangunan jembatan baru atau jembatan kembar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas lalu lintas dan mengurai kemacetan yang sudah menahun.

Munafri menargetkan proyek ini bisa mulai dikerjakan pada awal tahun 2026, sebagai wujud komitmen Pemkot dalam menghadirkan solusi konkret terhadap masalah mobilitas perkotaan dan memperkuat konektivitas ekonomi antara Makassar dan Takalar.

“Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan di kawasan ini,” pungkasnya.

Artikel Wali Kota Munafri Gerak Cepat Atasi Kemacetan Barombong: Pemkot Makassar Siapkan Pembangunan Jembatan Baru pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Mengusung tema “Optimalisasi Pengisian Metadata untuk Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Akurat, Efektif & Terpadu”, acara ini diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku produsen data.

Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik, Dinas Kominfo Makassar, Suhendra, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya kualitas data dalam penyusunan kebijakan.

“Data yang bernilai bukan hanya sekadar angka di atas kertas. Nilai sejati data terletak pada bagaimana ia dikelola, didokumentasikan, dan dimaknai secara benar untuk mendukung kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan data yang profesional akan memperkuat fondasi kebijakan berbasis bukti.

Suhendra menegaskan, penerapan prinsip Satu Data Indonesia menjadi langkah penting mewujudkan tata kelola data yang efektif dan terpadu.

Melalui kegiatan ini, Dinas Kominfo berharap kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Makassar semakin meningkat.

“Kami ingin memastikan setiap data yang dihasilkan OPD memiliki nilai, akurasi, dan manfaat bagi pembangunan kota,” tutup Suhendra.

Diketahui, kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan pengisian metadata statistik sektoral Kota Makassar. Metadata tersebut akan menjadi dasar penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral Tahun 2025.

Selain itu, juga untuk memenuhi indikator kinerja kunci (IKK) Pemerintah Kota Makassar. Terutama pada aspek ketersediaan metadata statistik sektoral dan penerapan prinsip Satu Data Indonesia.

Dua narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dihadirkan untuk memperkuat pemahaman peserta. Mereka adalah Wiena Hardian Pratama dan Daris Azhar.

Wiena menjelaskan pentingnya keseragaman standar metadata antarinstansi. Menurutnya, metadata yang lengkap akan memastikan data lebih mudah dibaca, diverifikasi, dan diintegrasikan.

Sementara itu, Daris Azhar menekankan peran koordinasi antar-OPD dalam menjaga konsistensi data sektoral.

“Sinergi menjadi kunci agar data dari berbagai sektor dapat dipadukan secara efektif,” ujarnya.

Para peserta tampak antusias mengikuti sesi diskusi terkait metadata. Mereka juga mendapat arahan langsung terkait teknis penyusunan format metadata sektoral.

Artikel Kominfo Makassar Gelar Bimtek Satu Data untuk Tingkatkan Akurasi Statistik Sektoral pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II ASITA yang akan digelar pada 5–7 Mei 2026 di Makassar.

Kegiatan berskala nasional ini diproyeksikan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata Makassar kepada khalayak yang lebih luas.

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasinya kepada DPD ASITA Sulsel yang telah memilih Makassar sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.

Ia menilai langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

“Kami tentu sangat berterima kasih atas silaturahmi ini dan menyambut baik rencana Rakernas II ASITA di Kota Makassar. Pemkot Makassar akan mendukung kegiatan positif seperti ini, apalagi yang berdampak langsung terhadap promosi pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Lebih lanjut, Ketua FKPPI Sulsel itu menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak tamu dari luar daerah memiliki dampak positif terhadap sektor usaha lokal, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif.

“Event seperti Rakernas ASITA ini memberikan peluang besar bagi Makassar untuk menunjukkan daya tariknya sebagai kota destinasi. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu membawa manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat,” tambahnya.

Pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Aliyah Mustika Ilham didampingi oleh Irwin R. Ohorella, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Sementara dari DPD ASITA Sulsel, hadir Ketua Didi Leonardo Manaba, Wakil Ketua Mars Agung, Sekretaris Umum Rita Noorita, Koordinator Litbang Bambang Haryanto, dan Dewan Penasehat Hj. Titiek.

Rakernas II ASITA 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam membangun citra positif Kota Makassar sebagai kota tujuan wisata unggulan di kawasan timur Indonesia.

Artikel Aliyah Mustika Ilham Apresiasi ASITA Pilih Makassar Sebagai Tuan Rumah Rakernas 2026 pertama kali tampil pada Dot NEWS.