Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pihaknya akan menyesuaikan pelaksanaan open house sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengimbau pengurangan kegiatan seremonial saat Lebaran.

“Pemerintah Kota Makassar sudah menerima edaran dari Kemendagri untuk mengurangi kegiatan open house saat Lebaran. Artinya, kita harus mengikuti aturan tersebut,” ujar Munafri saat silaturahmi bersama awak media di Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (19/3/2026).

Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor 400.6/3245/SJ yang juga mengacu pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-40/MS/HL.00/03/2026 terkait pelaksanaan halalbihalal dan open house Idulfitri.

Dalam edaran itu, pemerintah pusat mengimbau agar kegiatan seremonial dikurangi dan dialihkan pada aktivitas yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti kegiatan sosial dan pemberian santunan.

Munafri menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar akan membatasi pelaksanaan open house hanya pada hari pertama Idulfitri dengan durasi yang lebih singkat.

“Open house hanya digelar satu hari, tepatnya hari pertama Lebaran, mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WITA, terbuka untuk masyarakat umum,” jelasnya.

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Setelah waktu yang ditentukan, tidak ada lagi agenda open house lanjutan.

Menurut Munafri, pembatasan ini juga mempertimbangkan kondisi nasional, termasuk masih adanya sejumlah daerah yang terdampak bencana.

“Dalam edaran pemerintah pusat ditegaskan bahwa masih banyak daerah terdampak bencana, sehingga kegiatan seremonial perlu dibatasi,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Makassar sempat merencanakan open house berlangsung selama dua hari. Namun rencana tersebut direvisi setelah terbitnya surat edaran dari pemerintah pusat.

Munafri juga mempersilakan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong peningkatan kepedulian sosial serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat dalam momentum Hari Raya Idulfitri.

Artikel Pemkot Makassar Batasi Open House Lebaran 2026, Hanya Digelar Sehari pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan yang digelar di Gedung Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (13/3/2026) itu merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kegiatan tersebut, Aliyah hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muh Roem.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menekankan pentingnya data statistik sebagai dasar utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Menurutnya, banyak kepala daerah memiliki visi pembangunan yang baik, namun tidak selalu dilengkapi dengan parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program yang dijalankan.

“Semua kepala daerah memiliki visi yang bagus, tetapi kadang tidak memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program. Karena itu, data statistik dari BPS harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” ujar Andi Sudirman.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pihaknya akan terus berkontribusi dalam pembangunan nasional maupun daerah melalui penyediaan data statistik yang berkualitas.

Ia menilai penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara BPS dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadirkan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Statistik yang berkualitas harus menjadi kompas pembangunan bagi Sulawesi Selatan maupun seluruh kabupaten dan kota di wilayah ini,” katanya.

Menanggapi hal itu, Aliyah Mustika Ilham menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi data antara pemerintah daerah dan lembaga statistik.

“Data yang akurat sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan dukungan data statistik yang kuat, program pembangunan dapat dirancang lebih terukur dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Aliyah juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendukung penyediaan dan pemanfaatan data statistik, termasuk dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kota Makassar.

Artikel Wawali Makassar Hadiri Penandatanganan MoU Data Statistik Pembangunan Sulsel pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Arahan tersebut disampaikannya saat memimpin apel siaga Dishub yang digelar di Lapangan Karebosi Makassar, Kamis (23/10/2025), siang.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa Dishub merupakan salah satu unsur pemerintah yang berada di garis terdepan dalam pelayanan dilapangan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari, khususnya dalam pengaturan lalu lintas dan penataan transportasi kota.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh personel Dishub agar memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, sekaligus mampu menjadi representasi wajah Pemerintah Kota Makassar di lapangan.

“Tugas Bapak Ibu di Diahub adalah tugas yang berada di garis depan, yang langsung berhubungan dengan masyarakat,” jelasnya.

“Karena itu saya berharap perilaku yang ditunjukkan benar-benar mencerminkan bahwa kita adalah bagian dari pemerintah,” tegasnya, melanjutkan pesan di hadapan ratusan personel Dishub.

Munafri mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas, aparat Dishub sering berhadapan dengan berbagai karakter masyarakat yang beragam.

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan yang komunikatif, persuasif, dan tetap menjaga etika pelayanan publik.

Dirinya bahkan menolak sikap arogansi petugas saat bertugas di lapangan.

“Kalau ada orang datang marah-marah, jangan kita ikut marah duluan. Api kalau ketemu api makin besar, tapi kalau api ketemu air dia akan padam. Jadi, harus sikap humanis dalam menghadapi masyarakat,” ujarnya memberi perumpamaan.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Appi itu menekankan bahwa ketegasan dalam menjalankan aturan bukan berarti petugas boleh bersikap kasar.

Dia mencontohkan bahwa saat mengatur lalu lintas, petugas tidak perlu menggunakan gestur atau bahasa tubuh yang menunjukkan sikap arogan.

“Tegas boleh, tapi tidak kasar. Tegas itu berbeda dengan galak. Harus ada sisi humanis dalam setiap tindakan kita di lapangan,” tuturnya.

“Jangan menunjuk orang dengan kasar, jangan memaki, jangan menakuti. Tapi tetap jalankan aturan dengan benar,” sambung Appi.

Selain aspek pelayanan, Munafri juga menekankan persoalan disiplin dan integritas petugas, terutama dalam penegakan aturan yang kerap bersinggungan dengan kepentingan kelompok tertentu di masyarakat.

Politisi Golkar itu menegaskan agar seluruh jajaran Dishub tidak takut bersikap saat menghadapi pelanggaran, tetapi juga menghindari gaya premanisme atau sikap sok berkuasa.

“Misalnya soal parkir liar. Kalau memang melanggar, ya ditertibkan. Jangan malah ikut bermain. Tapi juga jangan jadi sok jagoan. Selesaikan dengan cara yang bijak dan sesuai aturan,” ucapnya mengingatkan.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta Dishub untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Kepolisian dan TNI, agar berbagai persoalan di lapangan bisa ditangani lebih cepat dan efektif.

“Menurut saya, hubungan antar-instansi harus berjalan harmonis demi pelayanan publik yang optimal,” imbuh mantan Bos PSM itu.

Orang nomor satu Kota Makassar itu kembali mengingatkan pentingnya menjaga etika sebagai aparatur pemerintah.

Ia menilai sikap dan gestur petugas Dishub di lapangan menjadi sorotan masyarakat dan dapat memengaruhi citra pemerintah.

Selain itu, menyinggung temuan di lapangan terkait petugas yang terlihat duduk santai sambil merokok saat bertugas.

Tak hanya memberikan pembinaan mental dan etika kerja, Munafri juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi kelengkapan perlengkapan kerja personel Dishub Makassar yang ia nilai belum maksimal.

Dia mencontohkan seragam petugas yang tidak seragam dan kendaraan operasional yang tidak memadai.

Oleh karena itu, ia memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk segera mengalokasikan anggaran pengadaan sarana pendukung yang layak dalam pembahasan APBD.

“Saya minta ini dimasukkan dalam pembahasan anggaran. Kita butuh mobil derek, mobil patroli, kendaraan yang layak, termasuk sistem kontrol traffic light. Bagaimana mau patroli kalau kendaraan begitu,” tegasnya.

Ia juga menilai fenomena maraknya aksi vandalisme yang merusak tiang lampu jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) di beberapa titik kota.

Untuk itu, sebagai Wali Kota, ia meminta Dishub melakukan patroli rutin dan memastikan fasilitas lalu lintas kota berfungsi dengan baik setiap hari.

Menariknya, Munafri juga mendorong Dishub memanfaatkan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda listrik atau motor listrik untuk kawasan tertentu seperti Car Free Day (CFD).

“Tidak pantas kalau di CFD petugas justru pakai motor konvensional yang mengeluarkan asap,” ucapnya.

Di pengujung arahannya, Munafri juga meminta Kepala Dinas Perhubungan memperhatikan kesejahteraan petugas, termasuk memastikan tersedianya vitamin atau dukungan kesehatan bagi petugas yang bertugas di lapangan.

“Terlalu banyak potensi bahaya di lapangan. Jaga kesehatan. Saya minta ini disupport, minimal vitamin untuk petugas lapangan harus tersedia,” pungkasnya.

Artikel Pesan Munafri Ke Dishub: Jadi Pelayanan Publik, Humanis, Tanpa Arogansi pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam kesempatan tersebut, LCM Rajawali menyampaikan inisiatifnya untuk menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah SD dan SMP di Kota Makassar.

Program outing class ini dirancang sebagai sarana edukasi dan rekreasi bagi pelajar, dengan tujuan memperkenalkan sejarah dan kekayaan budaya di wilayah Makassar, Gowa, dan Maros.

Pimpinan LCM Rajawali, Yusuf Sanjaya, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga diharapkan mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Makassar, serta dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan demi kelancaran pelaksanaan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas gagasan edukatif yang diusung LCM Rajawali.

“Kami menyambut baik inisiatif ini. Saya menyarankan agar terlebih dahulu dilakukan pemetaan dan pengumpulan data terkait lokasi bersejarah yang akan menjadi tujuan outing class. Setelah itu, kita bisa koordinasikan lebih lanjut dengan dinas terkait agar kegiatan ini dapat berjalan maksimal,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Turut hadir, Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Makassar, Haeruddin, Kabid SMP, Syarifuddin, Kabid Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Zulkifli Salam, Kabid Cagar Budaya, Haryanti Ramli, dan Kasubbag Tata Usaha, Inah Vahrina.

Sementara dari pihak LCM Rajawali hadir pimpinan Yusuf Sanjaya bersama para crew, yakni Rahmat Hidayat, Wulan, Rina, dan Fahmy.

Dengan adanya pertemuan ini, Pemerintah Kota Makassar membuka peluang sinergi positif dalam mendukung kegiatan edukatif yang tidak hanya memperkaya wawasan pelajar, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya lokal.

Artikel Masifkan Pengenalan Sejarah dan Budaya di Sekolah, Aliyah Mustika Ilham Dukung Penuh Program Outing Class pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Hal itu disampaikan saat membuka seminar parenting bertema “Dampak Pengasuhan dan Disiplin Positif Sejak Usia Dini pada Pengembangan Karakteristik Anak yang Inklusif” di Hotel Aryaduta, Rabu (10/9/2025).

Dalam sambutannya, Melinda Aksa membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang ibu dari lima anak. Ia menuturkan perjalanan panjang dalam mendidik anak membuatnya menyadari bahwa fokus pendidikan tidak semata pada pencapaian akademik.

“Ketika anak pertama dan kedua, saya selalu berpikiran bagaimana mereka harus pintar, bisa bahasa Inggris, bisa membaca sejak TK. Tapi ternyata anak-anak bukan hanya itu,” ungkapnya.

Melinda menceritakan saat mengikuti kelas khusus orang tua pada sekolah anaknya, membuka pandangannya bahwa pendidikan anak tidak hanya tanggung jawab sekolah, melainkan juga peran besar dari orang tua.

“Di sana saya belajar, orang tua juga harus ikut mendidik. Ada tanggung jawab besar bagaimana cara berbicara dengan anak, bagaimana memberikan pengasuhan yang benar dan penuh kasih sayang. Itu yang sering kita lupakan,” ujarnya.

Lanjutnya, saat mengikuti kelas orang tua selama empat minggu penuh di sekolah anaknya. Dari situlah ia memahami pentingnya disiplin positif dalam pengasuhan.

“Ketika anak lahir, Allah sudah memberikan sel syaraf otak yang belum tersambung. Di usia dua tahun pertama, sambungan itu sangat pesat berkembang. Kalau kita salah mendidik, itu akan berdampak besar,” paparnya.

Untuk itu, Ia menekankan pentingnya masa pengasuhan usia emas, yakni dari usia 0 hingga 5 tahun. Pada fase inilah, kata Melinda, penguatan PAUD menjadi kunci keberhasilan anak dalam menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya.

“Kalau PAUD-nya kuat, maka anak-anak lebih siap ketika masuk SD, SMP, bahkan SMA. Itulah bekal menuju masa dewasa yang lebih baik,” jelasnya.

Melinda pun mengajak para orang tua untuk terus belajar, karena setiap fase usia anak memiliki tantangannya masing-masing. “Anak saya yang besar sudah SMA, jelas cara mendidiknya berbeda dengan anak yang masih kecil. Karena itu, jangan pernah berhenti belajar menjadi orang tua,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, Titin Florentina P, menjelaskan bahwa tujuan seminar ini adalah meningkatkan pemahaman orang tua, pendidik, dan masyarakat tentang konsep pengasuhan positif serta disiplin positif.

“Selain itu, kami ingin mendorong terciptanya suasana belajar di rumah dan sekolah yang ramah, aman, dan inklusif bagi semua anak. Seminar ini juga jadi wadah berbagi pengalaman antar orang tua, pendidik, dan praktisi,” ucap Titin.

Seminar yang dihadiri 450 peserta ini melibatkan perwakilan guru, kepala sekolah, orang tua murid PAUD se-Kota Makassar, komunitas orang tua anak penyandang disabilitas, forum anak, serta organisasi perempuan di Makassar.

Adapun narasumber yang hadir yakni Ketua Yayasan Pendidikan Kharisma, Ola Z. Pontoh, yang membawakan materi tentang “Tumbuh Bahagia dalam Pengasuhan dan Disiplin Positif”, serta Dr. Asniar Khumas, dosen Psikologi Universitas Negeri Makassar, yang mengupas strategi pengasuhan berbasis kekuatan anak.

Selain seminar, Ketua Panitia Ni Nyoman Anna Marthanti juga menginisiasi partisipasi pelaku UMKM, komunitas kreatif, hingga penerbit buku nasional seperti Erlangga yang menghadirkan literatur pendukung pengasuhan anak.

Artikel Buka Seminar Parenting, Bunda PAUD Makassar Dorong Orang Tua Terapkan Disiplin Positif Sejak Usia Dini pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (4/9/2025) siang, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar Supratman bersama Wakil Ketua DPRD Andi Suharmika dan Anwar Faruq.

Rapat paripurna yang berlangsung secara hybrid ini turut diikuti jajaran Pemerintah Kota Makassar dari Balai Kota, di antaranya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Sekretaris Daerah Zulkifly Ananda.

Dalam persetujuan bersama tersebut, total nilai APBD Perubahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,128 triliun, dengan rincian pendapatan daerah Rp4,89 triliun dan belanja daerah Rp5,12 triliun.

Selisih keduanya menghasilkan defisit sebesar Rp230,19 miliar, yang kemudian ditutup melalui pembiayaan daerah dengan nilai yang sama sehingga tidak menyisakan sisa pembiayaan anggaran pada tahun berjalan. Pengeluaran Rp0.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan apresiasi kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 hingga akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah.

“Meskipun dalam suasana keterbatasan akibat munculnya demonstrasi dan tragedi terbakarnya gedung DPRD, namun berkat kebersamaan dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, semua proses dapat kita lalui bersama,” jelas Appi.

Menurutnya, pengesahan APBD Perubahan 2025 menjadi bukti nyata komitmen eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan kebijakan yang strategis, meski prosesnya diwarnai dinamika hingga tragedi terbakarnya gedung DPRD Makassar beberapa waktu lalu.

“Setiap dinamika yang berkembang dibahas dengan keterbukaan untuk membangun persepsi yang sama demi kepentingan masyarakat,” tuturnya, dalam rapat paripurna.

Ia menyadari bahwa proses pembahasan telah menguras banyak energi, waktu, serta pemikiran para anggota dewan.

Namun, kerja keras tersebut mencerminkan semangat kemitraan yang tinggi demi mewujudkan kepentingan rakyat.

Munafri juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas saran, masukan, serta kritik konstruktif yang diberikan DPRD dalam proses pembahasan.

Menurutnya, hal itu sangat berarti dalam meningkatkan kinerja pemerintah kota saat ini maupun di masa mendatang.

“Apa yang kita lakukan bersama hari ini adalah bukti komitmen untuk saling membantu membangun dan menata masa depan Kota Makassar,” jelasnya.

“Pandangan dan sikap kritis DPRD menjadi motivasi sekaligus pendorong semangat kami dalam mengabdi kepada masyarakat,” tambahnya.

Lebih jauh, Wali Kota menekankan bahwa pengesahan APBD Perubahan 2025 merupakan kristalisasi dari cita-cita bersama untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Politisi Golkar itu, juga mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas, keamanan, serta ketertiban kota agar pembangunan dapat berjalan lancar.

“Mari kita tetap menjaga kondisi sosial dan stabilitas keamanan di Kota Makassar, demi kemajuan kota tercinta,” tutupnya.

Artikel DPRD-Pemkot Sepakati APBD Perubahan 2025, Rp5,1 Triliun Untuk Program Kesejahteraan Masyarakat pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Meski Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan, inovasi masih didominasi oleh lima OPD utama.

Karena itu, Kemendagri meminta agar budaya berinovasi tidak berhenti pada sektor tertentu saja, melainkan merata ke seluruh OPD demi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Strategis Kebijakan Digitalisasi dan Inovasi Daerah, Akbar Ali, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus memperkuat budaya inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kunjungannya, bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota. Akbar Ali menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkot Makassar yang selama ini konsisten menghadirkan berbagai inovasi.

“Kami dari pusat mendukung penuh. Kami mendorong agar setiap OPD tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga melahirkan inovasi baru yang bisa direplikasi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, di kantor Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).

Mantan PJ. Wali Kota Parepare itu menambahkan, Kota Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan.

Dari 108 inovasi yang diusulkan Pemkot Makassar, sebanyak 88 berhasil terverifikasi di tingkat pusat. Dan lima OPD masuk inovasi terbaik.

Adapun lima OPD yang tahun ini mendapat predikat terbaik dalam inovasi adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dukcapil, dan Dinas Pariwisata.

“Kami berharap, ke depan tidak hanya lima OPD itu saja. OPD lain juga harus menumbuhkan semangat yang sama, sehingga variasi inovasi semakin beragam dan berdampak luas,” harapnya.

Akbar juga menegaskan, pencapaian inovasi Makassar ini akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan konsistensi Pemkot Makassar dalam mempertahankan tren positif sejak 2024.

“Inovasi ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai visi-misi kota,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar perlu memanfaatkan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk menilai sekaligus mendorong OPD agar lebih kreatif melahirkan program.

Kemendagri memiliki database lebih dari 100 ribu inovasi. Harapannya, inovasi-inovasi ini bisa diadopsi dan direplikasi di Makassar, sehingga tidak hanya berhenti pada lima OPD saja.

“Bapak Wali Kota bisa menjadikan inovasi sebagai salah satu alat ukur dalam menilai kinerja jajaran. Selain ada Inovasi Award, Kemendagri juga menyiapkan insentif daerah bagi pemerintah yang berhasil menjaga konsistensi,” tukasnya.

Artikel Makassar Masih Unggul di Sulsel, Kemendagri Tekankan Inovasi Harus Merata di Semua OPD pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kunjungan ini tidak semata bagian dari agenda resmi pemerintahan, tetapi menjadi ruang dialog dan tukar gagasan antara dua pemimpin daerah yang sama-sama mengusung semangat kolaborasi dan penguatan antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia.

“Kami saat bahagia atas kunjungan ini, berharap kedepannya dapat terjalin kolaborasi,” tutur Aliyah Mustika Ilham.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifli Nanda, dan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Helmi Budiman serta perwakilan dari Dinas Pemukiman dan Dinas Pariwisata.

Suasana rapat berlangsung akrab namun tetap substantif, membahas berbagai isu strategis perkotaan yang menjadi perhatian bersama.

Dalam perbincangan, Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya nilai budaya sebagai fondasi kerja sama antardaerah.

Hal ini tampak saat Sudirman mengapresiasi keberadaan lontara, yang terpajang di ruangan. Lontara menjadi simbol kuat peradaban literasi dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan.

“Budaya bukan sekadar warisan, tapi juga bisa menjadi pintu masuk membangun sinergi yang lebih bermakna antar daerah,” tutur Aliyah Mustika Ilham.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman menyampaikan bahwa Makassar menjadi kota pertama yang ia kunjungi usai dilantik.

Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Bagi Sudirman, Makassar adalah kota yang penuh inspirasi.

“Makassar adalah salah satu kota yang kami pandang progresif. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari sini, terutama dalam menghadapi tantangan perkotaan seperti pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih,” ungkap Sudirman.

Selain berbagi pengalaman, pertemuan ini juga membuka peluang kerja sama yang lebih konkret di masa depan.

Kedua pemimpin berharap, hubungan antar kota tidak berhenti pada seremonial, tetapi berlanjut dalam bentuk komunikasi aktif, saling dukung, dan kolaborasi lintas program.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan pemberian cendera mata dari Pemkot Makassar sebagai simbol persahabatan dan semangat membangun kemajuan bersama.

Artikel Kunjungi Pemkot Makassar, Wakil Wali Kota Kendari Terkesima Tulisan Lontara yang Menjadi Identitas Masyarakat Sulawesi Selatan pertama kali tampil pada Dot NEWS.