Tim yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra itu disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalabbi, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (23/10).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluator yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah.

Selanjutnya, kata Sekda Zulkifly proses evaluasi AKIP tahun ini mencakup sejumlah aspek utama, termasuk tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya.

Beberapa di antaranya meliputi review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target pada tahun berikutnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menyusun format standar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja yang terukur dan akurat. Laporan kinerja OPD pun dioptimalkan sebagai dasar penetapan strategi dan target kinerja tahun berikutnya.

“Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Andi Zulkifly, usai pelaksanaan Evaluasi AKIP 2025 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (23/10).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) juga menyampaikan pemerintah kota kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar dapat dilakukan evaluasi secara real time.

“Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya.

Kedatangan tim evaluator KemenPAN-RB turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kota Makassar, di antaranya Kepala Inspektorat Kota Makassar, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator.

Sekda Zulkifly lebih jauh menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Di mana, fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” tukasnya.

“Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tambahnya.

Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029.

Artikel Pemkot Makassar Terima Kunjungan Tim Evaluator KemenPAN-RB, Sekda Paparkan Capaian AKIP 2025 pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan bersama Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Balik Diwa, kampus yang dikenal fokus pada bidang perikanan, kemaritiman, dan bisnis berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menyampaikan Pemkot Makassar memberikan bantuan hibah kepada ITBM Balik Diwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi, khususnya di bidang riset dan inovasi kelautan.

“Ada bantuan hibah dari Pemerintah Kota Makassar untuk ITBM. Semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan pengembangan kegiatan akademik di kampus,” ujar Andi Zulkifly usai menerima Sivitas Akademika ITBM Balik Diwa di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (14/10).

Lebih lanjut, mantan Camat Ujung Pandang itu mengungkapkan pihaknya akan mengagendakan kunjungan ke ITBM Balik Diwa. Termasuk penjajakan kerja sama terkait pengembangan program-program strategis Pemkot Makassar, seperti urban farming dan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk melanjutkan studi di ITBM.

“Kalau ada undangan perkuliahan atau kegiatan kampus, bisa diundang Pak Wali. Sekaligus nanti kita bisa tandatangani MoU yang berkaitan dengan program-program mulia seperti urban farming maupun peningkatan kapasitas ASN,” tambahnya.

Terpisah, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Muh Ikramullah Akmal menyampaikan pihaknya mendukung dan siap berkontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya di Kota Makassar. Apalagi, saat ini Pemkot Makassar memiliki program urban farming.

Menurut Ikramullah, program urban farming yang dikembangkan Pemkot Makassar sangat relevan dengan fokus pengembangan pendidikan di ITBM Balik Diwa yang menitikberatkan pada bidang perikanan, kemaritiman, dan bisnis.

“ITBM Balik Diwa sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota, khususnya program urban farming. Saat ini tantangan terbesar kita adalah keterbatasan lahan dan ketersediaan pangan. Karena itu, kami siap memberikan dukungan dari sisi keilmuan dan riset,” ujar Ikramullah.

Ia menambahkan, ITBM Balik Diwa tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah edukasi dan konservasi lingkungan di Pulau Barrang Caddi, yang menjadi salah satu fokus kampus tersebut dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

“Kami aktif mengedukasi masyarakat di pulau, khususnya di Barrang Caddi. ITBM berkomitmen mendukung setiap langkah Pemkot Makassar dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan sadar akan pentingnya keberlanjutan sumber daya laut,” jelasnya.

Ikramullah juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ITBM Balik Diwa dan Pemerintah Kota Makassar. Ia berharap kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda yang unggul di bidang kelautan dan perikanan, sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam kegiatan berbasis lingkungan perkotaan seperti urban farming.

“Kami sangat senang ITBM dan Pemerintah Kota Makassar dapat menjalin MoU. Kami berharap kolaborasi ini dapat berlanjut, khususnya dalam mendukung lahirnya generasi muda yang aktif dan inovatif di sektor kelautan, perikanan, dan bisnis maritim,” pungkasnya.

Sebagai informasi, ITBM Balik Diwa Makassar merupakan perguruan tinggi yang berdiri dengan visi menjadi pusat unggulan pendidikan di bidang teknologi, bisnis, dan maritim di kawasan Indonesia Timur.

Kampus ini berkomitmen menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan industri kelautan dan ekonomi biru, serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan pesisir dan kepulauan.

Artikel Sekda Zulkifly Gandeng ITBM Bersinergi Sukseskan Program Mulia pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Sekda Zulkifly menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk program seragam sekolah gratis bagi peserta didik.

Dana tersebut bersumber dari hasil efisiensi belanja daerah, sesuai amanat berbagai regulasi pemerintah pusat maupun daerah.

Pengalokasian ini, sambung Sekda Zulkifly sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan penghematan pada sejumlah pos belanja.

“Selain itu, dasar hukum pengalihan anggaran juga diperkuat oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, SE Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900.1.3/1606/BKAD tertanggal 24 Februari 2025, serta SE Wali Kota Makassar Nomor 903./71/S.Edar/BPKAD/III/2025,” ungkap Sekda Zulkifly, Kamis (18/9).

“Dalam aturan tersebut ditegaskan, hasil efisiensi belanja daerah dialokasikan ke tujuh bidang prioritas, salah satunya pendidikan,” tambahnya.

Lebih jauh, kata mantan Camat Ujung Pandang itu, hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab VI, Subbab D, Point 1 huruf h, yang mengatur pergeseran anggaran dapat dilakukan pada kondisi tertentu dengan persetujuan kepala daerah dan dilaporkan kepada DPRD.

Kemudian, SE Mendagri Nomor 900/833/SJ menegaskan bahwa efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, penyediaan cadangan pangan, serta prioritas lain yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Zul–sapaan akrabnya–Wali Kota Makassar menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 tentang perubahan atas Perwali Nomor 57 Tahun 2024 mengenai penjabaran APBD TA 2025. Pergeseran anggaran ini telah diberitahukan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar untuk kemudian ditampung dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Hasil pengalihan anggaran tersebut juga sudah melalui proses review yang dituangkan dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Nomor 082/Insp/780.04/VI/2025,” ungkapnya.

Dalam laporan itu disebutkan, pengalihan efisiensi belanja telah menambah anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan program prioritas lainnya.

Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025 dinilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta usulan perubahan anggaran yang diajukan perangkat daerah terkait.

“Berdasarkan telaahan regulasi dan hasil evaluasi, efisiensi anggaran dimanfaatkan untuk program prioritas, salah satunya penyediaan seragam sekolah gratis yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar,” tukasnya.

Program ini dilaksanakan melalui mekanisme tender konsolidasi dengan jenis kontrak payung, sehingga, Zul berharap pelaksanaannya lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

“Dengan adanya alokasi ini, kami menegaskan komitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta meringankan beban orang tua siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu,” jelasnya.

Artikel Tegas, Sekda Zulkifly Pastikan Pembelian Seragam Sekolah Gratis Hasil Efisiensi Belanja Daerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.