Saat di lokasi TPA, Wali Kota Munafri berbincang dengan Dewi Chomistriana. Diskusi santai itu, membahas solusi agar penanganan sampah di lokasi TPA yang sudah menggunung diatasi oleh Pemerintah Kota nantinya.

Termasuk pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas pengelolaan di TPA. Serta metode pengelolaan sampah yang modern, efektif sesuai regulasi.

Wali Kota Makassar, Munafri menuturkan bahwa sejauh ini sudah ada beberapa langkah disiapkan Pemerintah Kota sebagai solusi untuk penanganan sampah.

Baik pengelolaan secara terpadu, maupun metode lain sesuai dengan sistem energi terbarukan.

“Langkah untuk membenahi sampah, terutama yang ada di TPA sangat diperlukan. Kunjungan ini, menjadi bagian dari solusi terbaik dalam hal pengelolaan sampah ke depan,” jelasnya.

Dengan kedatangan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU untuk melihat langsung situasi di lapangan, akan menjadi komitmen kuat Pemkot Makassar, dalam menuntaskan persoalan sampah dengan konsep menata ulang sistem infrastruktur dan pengelolaan sampah yang ada di TPA.

“Ini merupakan bagian dari upaya evaluasi sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar,” tukasnya.

Adapun Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ferdy Mochtar, mengatakan ada beberapa poin penting dari kunjungan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama Wali Kota Makassar di TPA Antang.

“Melihat kondisi TPA, soal akses jalan menghambat proses pembuangan sampah ke TPA. Poin inti penanganan TPA dengan baik, pengelolaan sampah lebih efektif,” katanya.

Persoalan sampah ini perlu kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. Mulai dari memilah sampah di rumah dan mengurangi timbunan sampah akan sangat membantu.

“Tempat pengelolaan sampah terpadu, bisa disiapkan Pemkot Makassar. Yang mana sampah organik bisa di daur ulang bermanfaat untuk ekonomi,” tutupnya.

Artikel Tinjau TPA Antang, Dirjen Cipta Karya dan Pemkot Makassar Siapkan Solusi pertama kali tampil pada Dot NEWS.

IPAL Metropolitan Invesment Project (Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu) Losari di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Makassar komitmen agar terus memaksimalkan sumberdaya potensi yang ada untuk penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Kota dalam meningkatkan layanan air baku serta sanitasi di Kota Makassar.

“Tadi, kami bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PU meninjau IPAL Losari di Makassar. Ini tentu bagian dari program pusat dan Pemerintah Kota yang terus kita tingkatkan sesuai kebutuhan,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

IPAL Losari telah diresmikan oleh mantan Presiden RI, Joko Widodo di Makassar, tanggal 22 Februari 2024 lalu. Tujuanya, sistem pengolahan air terpusat ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas air baku.

IPAL Losari ini dibangun dari tahun 2019-2023 dan diresmikan 2024. IPAL tersebut berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari, dengan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 kilometer dan bisa melayani 41 ribu kepala keluarga.

Selaku Wali Kota, Appi menegaskan komitmen penuh pemerintah kota dalam mendukung operasional IPAL, termasuk perluasan layanan ke kecamatan lain yang belum terjangkau.

“IPAL ini hanya melayani 5 wilayah, dari 15 kecamatan. Dengan semangat kolaboratif seperti hari ini, saya optimis cakupan layanan akan terus meluas dan tuntas,” katanya.

Meski begitu, Appi mengungkapkan pentingnya adanya kepastian hukum yang jelas dalam pengelolaan fasilitas ini, terutama terkait dengan pengelolaan biaya operasional dan status pengelolaan antara PDAM dan pemerintah kota.

Ia berharap dengan adanya kepastian tersebut, pengelolaan IPAL Losari dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan di masa depan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat perluasan jaringan dan penyambungan IPAL keseluruh kecamatan demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat,” harap politisi Golkar itu.

Pada kesempatan ini, Appi menambahkan, IPAL membantu mengurangi pencemaran air dan tanah. Lingkungan yang bersih secara langsung berkontribusi pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

“Kehadiran IPAL ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam kesehatan, utamanya pada masalah lingkungan agar tidak tercemar. Mengurangi risiko bahan kimia,” tukasnya.

Kunjungan kerja Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, di hadiri sejumlah pejabat Pemkot Makassar.

Selain Wali Kota Munafri, hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhelsi Zubir, dan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad.

Pada kesempatan yang sama. Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menyampaikan apresiasi atas dedikasi PDAM dan Pemkot Makassar. Ia menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong optimalisasi pemanfaatan IPAL Losari.

“Kami percaya dengan komitmen yang ada dari PDAM dan dukungan penuh dari Pemkot Makassar, IPAL Losari akan menjadi contoh pengelolaan sanitasi yang berhasil di Indonesia,” tuturnya.

Saat ini, IPAL Losari baru melayani 489 sambungan rumah dari target 14.000. Ia menegaskan pentingnya percepatan sambungan layanan agar investasi negara dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Menurutnya, IPAL ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi wujud nyata upaya menjaga lingkungan, kualitas air tanah, dan kesehatan masyarakat.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah kota agar pengelolaan ini optimal dan berdampak luas,” ujarnya.

Dewi Chomistriana, menambahkan pentingnya pembentukan regulasi dan penetapan tarif yang jelas agar operasional IPAL bisa berjalan secara efisien.

“Operasional IPAL memerlukan biaya besar, hingga Rp3 miliar per tahun, sehingga skema pembiayaan harus melibatkan APBD dan potensi tarif dari pengguna layanan, baik domestik maupun komersial,” tukasnya.

Sedangkan, Dirut PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, menegaskan komitmen penuh PDAM dalam mengelola IPAL Losari secara profesional.

Ia menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, pengoperasian IPAL berjalan dengan baik berkat dedikasi para petugas di lapangan.

Selama ini mengelola dengan penuh tanggung jawab, walau belum ada legalitas formal yang mengatur peran PDAM sebagai operator.

“Kami berharap kunjungan ini menjadi titik terang agar ke depan ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional,” harap Hamzah.

Menurutnya, PDAM telah mengalokasikan dana operasional sekitar Rp9 miliar selama tiga tahun terakhir. Namun tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini kerap menjadi temuan audit.

Karena itu, Hamzah menyampaikan adanya regulasi atau payung hukum yang memperkuat kerjasama antara PDAM dan Pemerintah Kota Makassar.

“Semoga kunjungan ini menjadi titik terang agar ke depan ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional,” tuturnya.

Artikel Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Wali Kota Munafri Bersama Dirjen Cipta Karya Pekerjaan Umum Tinjau IPAL Losari, untuk Perluasan Layanan pertama kali tampil pada Dot NEWS.