Ribuan peserta didik mengikuti kegiatan ini langsung di sekolah masing-masing, yang dipandu secara terpusat melalui Zoom Meeting.

Gerakan besar ini diinisiasi oleh
Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan Forum K3S serta pegiat lingkungan dan komunitas pembuat Eco enzym di Kota Makassar.

Ketua Dewan Lingkungan Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam sambutannya menegaskan bahwa momentum Hari Guru adalah waktu yang tepat untuk menguatkan kembali nilai-nilai pendidikan karakter.

Lanjut dia, Pendidikan bukan hanya tentang pelajaran di kelas, tetapi juga tentang membangun karakter dan kebiasaan baik sejak dini.

“Melalui gerakan makan buah, kita menanamkan gaya hidup sehat kepada anak-anak kita,” ujarnya.

Melinda, yang juga Ketua TP PKK Kota Makassar, menambahkan bahwa gerakan pembuatan 10.000 liter Eco enzym adalah bentuk nyata partisipasi sekolah dalam menjaga lingkungan.

Menurutnya, melibatkan anak-anak sejak dini dalam aksi peduli lingkungan akan menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan kota.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para guru atas dedikasi dan ketulusan mereka dalam melahirkan generasi yang berpengetahuan, berakhlak, sehat, dan peduli lingkungan.

“Kami berharap kegiatan ini bermanfaat, dan komitmen untuk terus belajar dan menjaga kota kita bersama,” pungkasnya.

Melalui gerakan sederhana namun berdampak besar ini, Makassar kembali menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari sekolah, dan dari tangan para guru yang menanamkan cinta pada bumi sejak usia dini.

Pembukaan kegiatan melalui zoom meeting tersebut juga dihadiri oleh anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, di antaranya Fadly Arifuddin, Marini Ambo Wellang, dan Mashud Azikin.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa gerakan kolaboratif “Pembuatan 10.000 Liter EcoEnzym dan Gerakan Makan Buah Serentak”, ini bertujuan mengajak anak-anak memahami pengelolaan sampah organik sejak dini, sekaligus mengurangi volume sampah buah yang dihasilkan di sekolah.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan ini peserta didik diajak untuk mempraktikkan langsung bagaimana kulit buah dapat diolah menjadi ecoenzym yang bermanfaat bagi pembersihan lingkungan, sanitasi, pertanian, hingga pengolahan limbah.

“Selain itu, gerakan ini sekaligus membangun budaya hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan makan buah setiap hari,” katanya.

Seluruh proses dipandu oleh guru pendamping yang sebelumnya telah mengikuti Technical Meeting dan menerima SOP pelaksanaan dari panitia.

Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi lintas sekolah ini. Menurut Achi, keterlibatan serentak ratusan SD menjadi contoh nyata pembelajaran kontekstual, di mana siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga berlatih mengurangi sampah dari sumbernya melalui aksi sederhana tetapi bermakna.

Gerakan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama menuju Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus mendukung visi besar menjadikan Makassar sebagai Kota Lumbungnya Organik Dunia.

“Seluruh ecoenzym yang dihasilkan akan dihimpun dan dimanfaatkan dalam berbagai program lingkungan kota, di antaranya pembersihan saluran, perawatan taman kota, serta kegiatan edukasi lanjutan di sekolah-sekolah,” jelasnya.

Pada momentum Hari Guru Nasional 2025, Pemerintah Kota Makassar bersama Forum K3S menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh guru yang terus menghadirkan inovasi pembelajaran.

Kegiatan ekologis seperti ini dinilai sebagai wujud nyata dedikasi guru dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan.

Ditambahkan, hari Guru bukan hanya momentum merayakan peran pendidik, tetapi juga menginspirasi langkah nyata.

“Dengan ecoenzym, guru-guru Makassar menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana, dilakukan bersama, dan menghasilkan manfaat besar bagi kota,” pungkasnya.

Artikel Makassar Gelar Gerakan 10.000 Liter Eco Enzym dan Makan Buah Serentak di 400 Sekolah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pengadaan telah dijalankan sesuai ketentuan, namun tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi apabila ditemukan penyimpangan pada kualitas maupun spesifikasi barang.

“Saya sudah melaporkan kepada Wali Kota Makassar soal proses tender hingga distribusi seragam. Prinsipnya, jika ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyedia akan dievaluasi. Itu tegas,” ujar Achi Soleman, usai bertemu, Wali Kota Makassar, di kantor Balai Kota, Senin (28/7/2025).

“Kalau ditemukan tidak sesuai spesifikasi, maka kami lakukan langkah-langkah sesuai prosedur,” tambah Achi.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan quality control terhadap barang yang disalurkan penyedia. Proses pengecekan ini tidak hanya menyasar seragam yang sudah beredar.

Tetapi juga memeriksa langsung kepada penjahit yang terlibat dalam kontrak payung. Evaluasi bisa berupa teguran kepada penyedia yang tidak memenuhi spek.

“Selain itu, ada tim distrik yang sedang melaksanakan cross-check lapangan. Kami pastikan bahwa seragam yang diterima siswa sesuai standar kualitas,” tuturnya.

Artikel Disdik Makassar Akan Evaluasi Penyedia Seragam Sekolah Gratis Jika Bermasalah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pada penyaluran perdana ini, sebanyak delapan sekolah menjadi sasaran awal, menandai komitmen Pemkot dalam meringankan beban ekonomi orang tua siswa sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan.

Sebanyak 1.000 pasang seragam dibagikan di delapan sekolah pada tahap awal program yang menjadi salah satu prioritas dalam visi besar “MULIA” Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.

Penyerahan simbolis dilakukan di SMP Negeri 3 Makassar, akan disaksikan langsung oleh Wali Kota Munafri dan Wakil Wali Kota Aliyah (Munafri-Aliyah).

Selain SMPN 3, distribusi juga berlangsung serentak di tiga SMP lainnya (SMPN 40, SMP 46, dan SMP 48) serta empat SD, yakni SD Aroepala, SD Sambung Jawa, SD Lariang Bangi, dan SD Gunung Sari Baru.

“Besok penyerahan simbolis di 4 sekolah yakni. SMP 3, SMP 46. Dan SD Sambung Jawa, SD Lariang Bangi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, Minggu (20/7/2025).

Menurutnya, komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan terjangkau mulai dibuktikan melalui realisasi program seragam sekolah gratis bagi siswa baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tahun ajaran 2025/2026.

Artikel Delapan Sekolah di Makassar, Akan Terima 1.000 Pasang Seragam Sekolah Gratis pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan juga menghormati setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, namun memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pusat dan dapat dipantau secara daring melalui website resmi sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Seluruh proses penerimaan siswa baru dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip keterbukaan informasi.

“Setiap hasil seleksi dapat diakses langsung melalui situs resmi SPMB masing-masing sekolah. Ini komitmen kami untuk memastikan transparansi data dan akuntabilitas proses penerimaan,” ujar Achi Soleman, Selasa (15/7/2025).

Dia menegaskan, komitmen terhadap integritas dan keterbukaan, Disdik memastikan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara transparan, berbasis sistem daring, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Ia juga meluruskan bahwa, pihak Dinas Pendidikan mengajak para demontrasi agar duduk bersama dan membahas apa yang menjadi pokok permasalahan. Namun, tak direspon para pendemo.

“Padahal kami di Disdik siapkan data untuk paparakan sesuai apa menjadi aspirasi pendemo,” jelasnya, meluruskan tudingan yang berkembang.

Achi kemudian memaparkan sejumlah poin penting untuk meluruskan informasi liar yang beredar di masyarakat.

Pertama, regulasi yang jelas. Achi menjelaskan bahwa mekanisme SPMB tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP.

“Tahun ini sudah tidak lagi menggunakan istilah PPDB seperti sebelumnya, seluruh prosedur dilaksanakan sesuai ketentuan baru,” tegasnya.

Kedua, pelaksanaan berbasis prinsip transparansi. Dimana kata dia, SPMB dijalankan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Seluruhnya mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Jumlah kuota yang masih tersedia bisa dilihat langsung di masing-masing sekolah, jadi masyarakat bisa memantau sendiri secara real time,” katanya.

Ketiga, begitu juga isu 2.000 Anak terancam tidak Sekolah, dianggap tidak berdasar. Achi menanggapi kabar ribuan anak terancam tidak tertampung di sekolah negeri, ia memastikan informasi itu tidak benar.

Karena, Pemerintah Kota Makassar melalui arahan Wali Kota sudah menyiapkan langkah antisipasi.

“Pak Wali Kota dan bu Wawali telah menjamin kepastian hak pendidikan anak-anak, baik melalui pengajuan penambahan rombongan belajar (rombel) maupun skema subsidi pendidikan di sekolah swasta,” jelasnya.

Keempat, pendaftaran sistem Online untuk cegah praktik nepotisme.

Dinas Pendidikan juga membantah keras tuduhan nepotisme dalam proses pendaftaran.

Achi menekankan bahwa pendaftaran dilaksanakan mandiri oleh orang tua atau wali murid melalui sistem daring resmi.

“Sistem online ini justru diterapkan untuk meminimalkan peluang intervensi atau praktik titip-menitip. Kami pastikan tidak ada ruang untuk kecurangan,” tuturnya.

Dinas Pendidikan Kota Makassar mengajak masyarakat untuk mengakses informasi resmi melalui kanal daring sekolah dan laman SPMB, serta tidak mudah terprovokasi isu yang belum terbukti kebenarannya.

“Kami terus berkomitmen menjaga proses penerimaan siswa baru berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan anak-anak di Kota Makassar,” imbuh Achi Soleman.

Ia juga meluruskan, polemik pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru di Kota Makassar masih menjadi sorotan publik. Achi Soleman, memastikan program pembagian seragam terus berproses dan akan segera terealisasi.

“Diperkirakan akhir bulan ini atau awal Agustus mendatang seragam sudah mulai dibagikan,” kata Achi.

Ia menjelaskan, untuk sementara pihak sekolah diminta mengatur kebijakan pemakaian pakaian yang wajar bagi siswa baru. Selain itu, Dinas Pendidikan juga telah mengeluarkan surat edaran resmi tentang ketentuan seragam harian.

“Senin sampai Kamis, SD menggunakan putih merah, SMP memakai putih biru. Aturan ini dibuat agar orang tua tidak terbebani membeli seragam lain,” bebernya.

Di tengah harapan pembagian seragam gratis, informasi maraknya jual beli seragam di sekolah kembali mencuat di media sosial. Achi menegaskan, pihak sekolah dilarang memperjualbelikan seragam dalam bentuk apa pun.

“Larangan ini untuk menghindari potensi pungli dan melindungi sekolah sesuai amanah KPK. Masyarakat bebas memilih sendiri tempat membeli seragam sesuai kemampuan,” ujarnya.

Menurutnya, alasan bahwa seragam khusus seperti batik atau baju olahraga untuk menunjukkan identitas sekolah juga tidak relevan.

“Identitas sekolah sudah jelas tercantum pada atribut nama sekolah di seragam. Tidak perlu harus membeli baju khusus,” tegasnya.

Achi juga meminta sekolah fokus pada peningkatan mutu pendidikan, bukan urusan seragam. Yang lebih penting adalah kualitas pembelajaran, karakter anak-anak, sarana prasarana, dan kompetensi guru.

Bagi sekolah yang merasa perlu mengklarifikasi dugaan praktik jual beli seragam, Disdik membuka ruang konfirmasi.

“Kalau ada laporan yang masuk, kami akan cek. Jika terbukti, akan dilanjutkan ke Inspektorat. Silakan masyarakat melapor,” tandasnya.

Artikel Bantah Isu Titip Siswa, Disdik Makassar Pastikan SPMB 2025 Bersih dan Terbuka pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Setelah sempat terkendala gangguan teknis pada hari pertama akibat server yang mengalami overload, hari kedua dan ketiga berlangsung tanpa hambatan berarti. Para orang tua dan calon peserta didik pun dapat mengunggah dokumen persyaratan dengan lebih mudah.

SPMB 2025 dibuka serentak di seluruh sekolah negeri sejak 30 Juni hingga 4 Juli mendatang. Dinas Pendidikan Kota Makassar terus berupaya memaksimalkan seluruh potensi dan sumber daya agar pelaksanaan pendaftaran siswa baru berjalan efektif, efisien, dan transparan.

Kendati demikian, Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Makassar kembali mencatat fenomena penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah favorit, sementara sekolah lain justru kekurangan murid.

Kondisi ini diakui Ketua Panitia SPMB Dinas Pendidikan Makassar, Syarifuddin, sebagai situasi yang selalu terjadi setiap tahun. Apalagi ini baru tahapan jalir domisili, belum jalur lainya.

“Hingga hari ketiga pendaftaran (kemarin), beberapa sekolah sudah menerima jumlah pendaftar yang melebihi kapasitas,” ujar Syarifuddin, Kamis (3/7/2025).

Salah satu contohnya SMP 30, yang jumlah pendaftarnya sudah mencapai 600 orang. Padahal, daya tampung untuk 11 rombongan belajar (rombel) hanya sekitar 356 siswa, atau separuhnya sekitar 170 siswa.

“Ini baru hari kedua dan masuk hari ketiga. Kalau kotanya 356, yang mendaftar sudah 600. Berarti kuotanya pasti lebih,” ujar Syarifuddin.

Sebaliknya, di sekolah lain, kuota jalur domisili dalam kota masih banyak yang belum terpenuhi. Sebagai contoh, SMP 49 di Kopa, dari total kuota 95 kursi untuk jalur kota, baru terisi 15 pendaftar.

“Namun pada jalur perbatasan, justru pendaftar sudah mencapai 100 orang, padahal jatahnya hanya enam kursi,” ungkapnya.

Saat ini, tidak ada penambahan rombel, hanya pendistribusian. Syarifuddin menegaskan, pihaknya tidak akan membuka rombel baru pada sekolah-sekolah favorit yang pendaftarnya menumpuk.

Solusi yang ditempuh adalah pendistribusian siswa ke sekolah lain yang kekurangan pendaftar.

“Kita tidak menambah rombel, tetapi mendistribusikan siswa yang tidak tertampung ke sekolah yang kuotanya masih kurang,” katanya.

Proses pendistribusian dilakukan dengan memanggil langsung orang tua calon siswa, atau mengumumkan daftar sekolah yang masih memiliki kursi kosong.

Calon siswa yang belum tertampung tidak perlu mendaftar ulang secara online, sebab seluruh data mereka sudah terekam dalam sistem SPMB.

“Misalnya, siswa yang tidak tertampung di SMP 13 dapat diarahkan ke SMP 21 yang lokasinya berdekatan dan masih kekurangan tiga kelas,” tuturnya.

“Begitu pula beberapa sekolah lain yang menjadi penyangga, seperti SMP 23, SMP 52, atau SMP 53,” tambah dia.

Oleh sebab itu, pihaknya fokus sosialisasi dan penyangga baru tahun depan. Dimana, selaku mewakili Dinas Pendidikan. Ia menilai salah satu penyebab membludaknya pendaftar di sekolah tertentu adalah kecenderungan masyarakat untuk memusatkan pilihan pada sekolah-sekolah favorit.

Karena itu, tahun depan akan dilakukan pemetaan dan pembukaan 7 sekolah SMP Negeri baru melalui mekanisme regrouping (penggabungan) beberapa Sekolah Negeri yang kekurangan murid.

Rencana ini akan difokuskan pada kawasan padat penduduk yang akses SMP-nya masih jauh, misalnya wilayah Cenderawasih, sekitar Pertamina Senggola, dan beberapa lokasi lain.

“Kita akan mendirikan 7 sekolah baru untuk menyangga sekolah yang menumpuk pendaftarnya. Tahun ini proses administrasinya kita tuntaskan, supaya tahun ajaran baru 2026 sudah bisa mulai menerima siswa,” terang Syarifuddin.

Pendirian sekolah-sekolah baru ini tidak membutuhkan biaya pembangunan fisik yang besar. Lahan yang sudah tersedia dan gedung SD yang kurang murid akan diregroup menjadi SMP.

“Langkah ini lebih cepat dan efisien dibanding pembangunan sekolah baru yang memakan biaya hingga puluhan miliar rupiah,” imbuhnya.

Ia mengimbau ke orang tua tetap tenang. Syarifuddin meminta para orang tua calon peserta didik untuk tidak hanya memprioritaskan sekolah favorit.

Pemerintah telah memastikan mutu pendidikan di sekolah lain tetap terjaga. Ia juga memastikan bahwa hingga hari terakhir pendaftaran, seluruh siswa tetap akan difasilitasi untuk mendapatkan sekolah sesuai ketentuan zonasi dan kuota yang tersedia.

“Masih ada waktu hingga akhir pendaftaran. Kami pastikan anak-anak tetap terakomodir dengan pemerataan distribusi di sekolah-sekolah yang kuotanya belum penuh,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 55 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Makassar. Sesuai ketentuan terbaru Permendikbud Ristek Nomor 3 Tahun 2025, untuk SMP, jalurnya meliputi domisili, afirmasi, mutasi, serta prestasi.

Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada jalur pendaftaran lain di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

Artikel Atasi Penumpukan Siswa, Disdik Makassar Siapkan “Regrouping” SMP Baru pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Membludaknya jumlah pendaftar yang mengakses portal secara bersamaan membuat proses pendaftaran sempat terkendala.

Merespon kendala teknis yang terjadi pada website server Disdik, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, menjelaskan pihaknya terus mencari solusi dalam menangani problem tersebut.

Ia menegaskan, untuk memastikan seluruh calon peserta didik tetap terlayani, Disdik Makassar memutuskan memperpanjang masa pendaftaran jalur domisili khusus jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

“Langkah ini kami lakukan agar hak masyarakat memperoleh pendidikan tetap terjamin tanpa hambatan teknis,” jelasnya, Senin (30/6/2025).

Adapun langkah kini dilakukan, Dinas Pendidikan Kota Makassar terus berupaya mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait kendala akses pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Kendala ini terjadi akibat tingginya jumlah pendaftar yang mengakses portal secara bersamaan. Diakui, Achi Soleman, bahwa gangguan sistem bukan hanya disebabkan oleh kerusakan teknis, melainkan juga lonjakan akses.

“Terkait adanya keterlambatan dari server kami hari ini, ini karena overload dari penerimaan murid baru untuk jenjang SMP, ditambah lagi dengan pengumuman jalur domisili untuk jenjang SD,” ungkap Achi.

Karena ini bersamaan masuk di dalam sistem, ini yang membuat keterlambatan. Sistemnya sendiri tetap aman.

Achi menambahkan, saat dicek, sistem masih berjalan, meski lebih lambat dari biasanya.

“Alhamdulillah ini bisa berjalan meskipun agak lambat. Kita tunggu 1–2 hari ini. Jika masyarakat masih sulit mengakses, kami akan melakukan penambahan hari pendaftaran,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pendaftaran 24 Jam, verifikasi pada jam kantor. Pendaftaran secara daring dibuka 24 jam. Namun, proses verifikasi dokumen oleh operator sekolah hanya berlangsung pada jam kerja.

“Silakan pendaftaran dilakukan kapan saja. Hanya verifikasinya dari tim sekolah mulai jam 8 pagi sampai 4 sore,” tuturnya.

Aturan jalur pendaftaran, sesuai Permendikbud Ristek Nomor 3 Tahun 2025, jalur pendaftaran dibagi sebagai berikut. SD jalur domisili, afirmasi, mutasi

Kemudian, SMP jalur domisili, afirmasi, mutasi, prestasi. Kemudian, di juknis itu tidak dikenal jalur solusi.

Untuk jalur domisili, pendaftaran awalnya dijadwalkan hingga 3 Juli 2025. Namun, jika akses belum pulih, akan diperpanjang sehari. Adapun kuota jalur domisili sebanyak 14.814 orang.

“Sekiranya masih lambat diakses, kami akan memperpanjang sampai tanggal 4 Juli nanti. Selanjutnya, pendaftaran jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi akan dibuka secara bergiliran,” imbuh mantan Kadis PPPA Itu.

Selain itu, pengelolaan Kapasitas Server. Saat ditanya mengenai kapasitas server, Achi mengakui pihaknya sudah mengantisipasi lonjakan pendaftar dengan bekerjasama bersama Diskominfo.

Namun, karena akses jenjang SD dan SMP dilakukan bersamaan, beban server tetap tinggi.

“Kami sebenarnya sudah mengurai akses SD dan SMP. Tapi karena pengumuman dan pendaftaran terjadi pada hari yang sama, kapasitasnya agak menurun,” ucap Achi.

Adapun solusi lain. Pihak Disdik membuka layanan posko bantuan dan pengaduan. Meski tidak membuka posko khusus, Dinas Pendidikan telah menyiapkan tiga jenis layanan pendampingan.

Dimana, pertama, Link pengaduan daring yang bisa diakses masyarakat. Kedua, Helpdesk operator sekolah yang membantu warga mengakses portal. Ketiga, Barcode layanan yang memudahkan masyarakat memindai dan langsung terhubung ke sistem.

“Di sekolah juga sudah tersedia barcode untuk layanan. Segala kemungkinan sudah kami siapkan, baik di sekolah maupun di kantor Dinas Pendidikan,” tutur Achi.

Masyarakat yang mengalami kesulitan dipersilakan mengakses link pengaduan, bantuan barcode, atau langsung mendatangi operator sekolah terdekat.

Achi menegaskan, seluruh proses SPMB dilakukan transparan dan terbuka, tanpa celah bagi jalur calo atau praktik pungli.

“Kami tegaskan, tidak ada jalur calo, bayar-bayar, dan lain-lain. Semua transparan. Kalau ada masyarakat yang tidak puas dengan layanan, silakan masuk di link pengaduan,” tegasnya.

Evaluasi dan pembenahan ke depan, Achi menyebut peristiwa overload kali ini akan menjadi bahan evaluasi. Ini jadi masukan untuk perbaikan ke depannya.

“Kami sudah berusaha mengurai proses pendaftaran tahap demi tahap. Tapi hari ini memang overload,” pungkasnya.

Artikel Disdik Buka Posko pengaduan SPMB, Komitmen Pastikan Hak Akses Pendidikan Merata pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Melalui program pendidikan kesetaraan yang dijalankan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ujung Pandang, berbagai ruang dan peluang dibuka lebar bagi mereka yang sebelumnya sempat terputus dari pendidikan formal.

Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan bertajuk “Kreativitas dan Gelar Karya” yang dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ujung Pandang, Selasa (24/6/2025).

SKB Ujung Pandang menjadi saksi semangat luar biasa para peserta didik yang tidak hanya menerima ijazah Paket A, B, dan C, tetapi juga menampilkan hasil karya dan keterampilan yang mereka asah selama proses belajar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan, ini bukan sekadar seremoni penyerahan ijazah, melainkan sebuah panggung yang menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan bukan pilihan kedua, tetapi jalur penuh martabat yang membuka harapan dan masa depan semua orang.

“Lewat Kreativitas dan Gelar Karya, semacam penamatan sekolah paket A, B dan C. Dari menjahit, memasak, hingga menyablon, kreativitas para lulusan terpampang nyata dalam gelar karya yang digelar bersamaan,” ujarnya.

Artikel Pemkot Makassar Wujudkan Pendidikan Kesetaraan Lewat Satu Paket Bagi Semua Anak pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Sebuah program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar pendidikan, seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, di Makassar.

Di tengah semangat memajukan pendidikan, Pemerintah Kota Makassar hadir memberi harapan. Memasuki 100 hari kerja, dengan mengalokasikan dana sebesar 11.494.300.000 rupiah atau setara Rp11,49 miliar bersumber dari hasil recofusing dan efisiensi anggaran.

Kepala Dinas Pendidikan, Andi Bukti Djufri, mengatakan, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP Negeri.

“Ini adalah bagian dari program 100 hari kerja pak Wali Kota. Anggaran hasil recofusing efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan, Rp11,49 miliar untuk perlengkapan seragam sekolah gratis SD dan SMP di Makassar,” ujarnya, Sabtu (31/5/2025).

Dijelaskan, program ini bukan sekadar bantuan material. Ini adalah wujud nyata kepedulian bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak melangkah ke sekolah.

Ini adalah bagian dari janji Appi-Aliyah, bahwa pendidikan harus inklusif, merata, dan tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena soal biaya.

“Kami menargetkan, seluruh seragam telah selesai didistribusikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli mendatang,” terangnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP Negeri. Sebuah langkah nyata untuk memastikan tak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Program ini bukan sekadar bantuan, melainkan bagian dari tekad Appi-Aliyah agar setiap anak di Makassar bisa menatap masa depan melalui pintu sekolah — setara, percaya diri, dan penuh semangat,” jelas Andi Bukti.

Menurutnya, dengan adanya program ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mendorong semangat belajar para siswa di lingkungan pendidikan dasar.

Ditambahkan, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Kota terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi muda. Appi-Aliyah ingin memastikan tidak ada anak yang terhalang sekolah hanya karena tidak memiliki seragam atau perlengkapan.

“Program ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya para orang tua siswa, yang merasa terbantu dengan adanya bantuan peralatan Sekolah untuk mengurangi beban keluarga,” tuturnya.

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung Program 100 Hari Makassar untuk kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), pemerintah Kota Makassar meluncurkan langkah strategis dengan melibatkan lebih dari 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk menjahit seragam sekolah bagi siswa kelas 1 SD dan SMP.

Pemberdayaan ini nantinya akan melibatkan 52 ketua kelompok untuk mengoordinasi proses produksi dan pengadaan melalui e-Katalog. Setelah pendaftaran lewat website.

“Untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal, pemerintah Kota Makassar meluncurkan program pengadaan seragam sekolah yang dijahit langsung oleh para pelaku UMKM lokal di Kota ini,” terang Andi Bukti.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) itu, program ini bukan hanya menekan biaya melalui efisiensi anggaran, tetapi juga memutus ketergantungan terhadap produk dari luar daerah.

Ia menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari pola hidup yang mendukung UMKM lokal. Sebanyak kurang lebih 500 UMKM penjahit dilibatkan dalam proses produksi seragam bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 1 SMP.

“Program ini terbuka untuk umum. Semua peserta yang mendaftar akan diberikan akses melalui e-Katalog dan LPSE. Mereka yang terlibat sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan, sesuai mekanisme yang ditetapkan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, proses pengadaan barang nantinya, sebanyak 52 ketua kelompok dipercayakan untuk mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan.

Para ketua kelompok ini bertanggung jawab mendaftarkan para penjahit yang mereka bawahi dan melakukan pembelian melalui e-Katalog sesuai jumlah siswa yang akan menerima seragam.

Adapun total seragam yang dibagikan kepada sebanyak 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP akan menerima dua pasang seragam yang seluruhnya dijahit oleh tangan-tangan warga Makassar sendiri.

“Adapun seragam akan didistribusikan kepada sekitar 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP, dengan total dua pasang seragam per siswa, sehingga keseluruhan mencapai 66 ribu pasang seragam,” tutupnya.

Artikel Gebrakan 100 Hari, Munafri-Aliyah Alihkan Dana Hasil Efisiensi ke Seragam Gratis Sebesar Rp11,49 Miliar pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Tujuannya, upaya mempercepat transformasi pendidikan di era digital. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pemanfaatan perangkat Chromebook, akun belajar.id, serta pelatihan kecerdasan buatan (AI) bagi guru dan siswa.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, langkah ini tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat Makassar dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, aman, dan berdaya saing global.

“Dengan program ini, maka pelatihan guru dan didukung infrastruktur memadai, Kota Makassar siap menjadi pusat inovasi pendidikan digital di Indonesia,” jelas Appi, saat menerima M. Edward Ranggong
(Education Specialist Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (26/5/2025).

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong transformasi pendidikan digital dengan menetapkan target pendirian sekolah unggulan berbasis teknologi di setiap Kecamatan.

Sebagai langkah awal, lanjut dia, rencana ini akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025 dan mencakup guru-guru bersertifikasi ke sekolah digital yang ditunjuk.

“Kita targetkan untuk SD 1 Sekolah per kecamatan diterapkan di kelas 4-6. Sedangkan SMP, bisa di 5 kecamatan sesuai dapil, mulai kelas 1-3,” tutur Appi.

Program ini, lebih khusus lagi bagi guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi digital yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut.

Mereka juga akan mendapatkan insentif khusus sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Sekolah digital ini dirancang menjadi pusat pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan Chromebook dan akun belajar.id, serta dilengkapi dengan program pelatihan AI dari Google for Education.

“Pemerintah kota juga akan melakukan uji coba awal untuk memetakan kebutuhan jumlah guru dan murid di sekolah tersebut,” katanya.

“Anak-anak dari pulau pun akan kita fasilitasi untuk bisa masuk dalam sekolah digital ini. Kita akan uji coba, tes seberapa besar kebutuhan guru dan sebaran muridnya,” tambahnya.

Sedangkan, M. Edward Ranggong, dari Education Specialist untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, memaparkan bahwa Google Indonesia kini tengah menggulirkan program pelatihan berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan target satu juta guru dalam tiga tahun ke depan.

Dalam kerja sama terbaru dengan Kementerian Pendidikan, Google akan melatih para guru melalui platform AI bernama Gemini. Sebagai penunjang, pemerintah kota dan dinas pendidikan telah memfasilitasi infrastruktur berupa laptop Chromebook, yang dipilih karena keamanannya dan efisiensinya dalam kegiatan belajar mengajar.

“Chromebook ini hanya bisa diakses melalui akun belajar.id. Di luar itu tidak bisa masuk. Bahkan di kota Madiun, siswa diperbolehkan membawa Chromebook pulang karena keamanannya sangat tinggi,” jelas Edward, memaparkan program transformasi digital pendidikan di hadapan Wali Kota Munafri.

Ia menjelaskan, Chromebook juga memiliki fitur berbagi pakai, sehingga satu perangkat bisa digunakan oleh banyak siswa selama memiliki akun belajar.id masing-masing. Bahkan, dalam pelaksanaan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), laptop ini dapat masuk ke mode ujian secara otomatis dan terintegrasi dari pusat.

Untuk sekolah yang memiliki perangkat lama, Google juga menyediakan solusi lewat Chrome OS Flex (bisa instal) yang dapat dipasang secara gratis untuk menghidupkan kembali perangkat usang.

“Selain perangkat, peningkatan kapasitas guru juga menjadi perhatian, dengan lebih dari 700 ribu guru telah mengikuti pelatihan, dan 25 ribu guru telah bersertifikasi Google, termasuk lebih dari 47 guru di Makassar,” terangnya.

Dijelaskan, program unggulan lainnya adalah Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG), yang ditujukan untuk sekolah negeri. Sekolah yang ingin menjadi KSRG harus memiliki minimal 60 unit Chromebook, 30% guru bersertifikasi Google, serta komitmen untuk berinovasi dalam pembelajaran.

“Sekolah yang terpilih menjadi KSRG akan mendapatkan pendampingan langsung, hak menggunakan logo Google, dan berkesempatan untuk kolaborasi lintas negara seperti yang sudah dilakukan dengan sekolah di Malaysia,” terangnya.

KSRG di 22 provinsi dan 49 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sinjai dan Soppeng. Beberapa daerah lain seperti Bantaeng, Parepare, Jeneponto, dan Maros juga tengah mempersiapkan sekolah untuk bergabung dalam program ini.

“Kami berharap dalam waktu dekat, kota Makassar juga bisa turut menyusul menjadi bagian dari transformasi digital pendidikan nasional melalui program KSRG,” harap dia.

Dia menjelaskan alur dan persyaratan bagi sekolah yang ingin menjadi Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG), sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan di Indonesia.

“Program KSRG ini kami tujukan untuk sekolah-sekolah negeri yang siap berinovasi dan berkomitmen dalam pembelajaran digital,” ujar Edward.

Berikut alur dan syarat utama untuk menjadi KSRG:

1. Ketersediaan Perangkat Chromebook:
Sekolah harus memiliki minimal 60 unit Chromebook yang digunakan aktif dalam proses pembelajaran. Idealnya, perangkat ini mencakup dua kelas aktif.

2. Sertifikasi Guru:
Setidaknya 30% guru di sekolah tersebut harus memiliki sertifikasi Google (Level 1, Level 2, Trainer, Coach, atau Inovator), yang menunjukkan kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.

3. Inovasi Pembelajaran:
Sekolah harus menunjukkan praktik inovatif dalam kegiatan belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi digital.

4. Komitmen Sekolah:
Pihak sekolah harus menyatakan komitmen tertulis untuk bertransformasi menjadi sekolah rujukan dan siap berbagi praktik baik dengan sekolah lain.

5. Sinkronisasi dan Pendampingan:
Setelah memenuhi persyaratan awal, sekolah akan melalui proses sinkronisasi dan mendapat pendampingan langsung dari tim Google for Education Indonesia.

Artikel Pemkot Makassar Percepat Transformasi Digital Sekolah dengan Chromebook dan AI Google pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Makassar menunjukkan bahwa lebih dari 8.000 lulusan SD akan gagal melanjutkan ke SMP negeri karena ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas yang tersedia.

Fenomena ini bukan hanya soal angka, melainkan cermin dari stagnasi kebijakan pendidikan kota.

Setiap tahun, permasalahan serupa terulang, sekolah negeri dibanjiri pendaftar sementara ruang belajar terbatas, dan pembangunan infrastruktur pendidikan tak kunjung mengejar pertumbuhan jumlah penduduk.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menilai kondisi ini sebagai sinyal darurat yang harus segera direspons dengan pendekatan kolaboratif dan realistis.

“Beginilah keadaan pendidikan kita hari ini. Sementara waktu, solusi paling konkret adalah memaksimalkan peran sekolah swasta yang sudah ada,” kata Fahrizal saat di konfirmasi, Kamis 22 Mei 2025.

“Kalau kita paksakan tambah siswa di dalam satu kelas, risikonya adalah pelanggaran terhadap aturan sistem Dapodik. Dampaknya, siswa bisa tidak terdaftar secara sah. Itu kan berbahaya,” jelasnya.

Ia menilai bahwa solusi jangka pendek semata tidak cukup. Pemerintah Kota Makassar harus segera merancang kebijakan jangka panjang berupa pembangunan unit sekolah baru yang berkualitas.

Pasalnya, Pemkot tidak bisa terus mengandalkan tambal sulam solusi musiman. Diperlukan kebijakan jangka panjang yang menyasar akar persoalan.

“Harus kita bangun sekolah-sekolah baru yang kualitasnya setara, atau bahkan lebih baik dari sekolah-sekolah negeri favorit yang sudah ada. Kita tidak bisa terus mengandalkan sistem darurat seperti ini setiap tahun,” ujarnya.

Meski begitu, Fahrizal tidak mau solusi dari persoalan ini dilakukan dengan gegabah, perlu pembenahan serius terhadap sistem penerimaan murid baru.

“Kita harus pastikan bahwa SPMB tahun ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai ada praktik titipan atau permainan kuota yang akhirnya mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Fahrizal.

Sebelumnya, Ketua Panitia SPMB 2025, Sutardin, menyampaikan bahwa jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 21.795 siswa. Rinciannya, sebanyak 16.584 berasal dari SD negeri dan 5.211 dari SD swasta.

Sementara itu, daya tampung SMP negeri di Makassar hanya tersedia untuk 13.696 siswa, yang tersebar dalam 428 rombongan belajar (rombel), dengan kapasitas maksimal 32 siswa per kelas.

“Dengan kondisi ini, sekitar 8.099 siswa harus mencari sekolah alternatif di luar SMP negeri,” ujar Sutardin.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan solusi dengan menggandeng sekolah swasta sebagai penampung tambahan.

Namun demikian, tidak semua orang tua menyambut baik opsi ini. Keterbatasan finansial menjadi kendala utama, mengingat biaya pendidikan di sekolah swasta relatif lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri.

Disdik Makassar menegaskan bahwa kuota di SMP negeri tidak bisa ditambah sembarangan karena akan berdampak pada kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar.

Sutardin menekankan bahwa pemaksaan kapasitas hanya akan menimbulkan masalah baru, seperti minimnya sarana pendukung dan menurunnya kenyamanan belajar siswa.

Artikel DPRD Makassar Dorong Pemkot Siapkan Kebijakan Jangka Panjang, Imbas SPMB 2025 pertama kali tampil pada Dot NEWS.