Terbaru, desakan itu datang dari Pengurus Karang Taruna Kabupaten (PKTK) Wajo. Mereka menyesalkan sikap Kadis Sosial Sulsel yang dianggap terus memelihara konflik dalam internal Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP) Sulsel.

Ketua PKTK Wajo, Amran Ab Dai mengaku kecewa, kadis sosial Sulsel harusnya bisa berkolaborasi dengan PKTP Sulsel dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatan sosial. Bukan justru tidak menganggap kehadiran organisasi pemuda bentukan Kementerian Sosial tersebut.

Salah satu yang paling mengecewakan, kata dia, kadis sosial Sulsel sampai saat ini masih menganggap PKTP Sulsel terjadi dualisme. Padahal yang sah dan memiliki payung hukum adalah kepengurusan di bawah komando Ketua PKTP Sulsel, Harmansyah.

“Lebih parah lagi karena Kadis sosial Sulsel terang-terangan melarang keterlibatan PKTP Sulsel dalam berbagai kegiatan yang seharusnya melibatkan mereka. Ini sama saja kadis sosial Sulsel melawan Kemensos,” kata Amran kepada wartawan, Sabtu (4/8/2025).

Amran menambahkan, tindakan kadis sosial Sulsel seperti ini terbukti telah menghambat kerja-kerja organisasi Karang Taruna dalam menyukseskan program dan kegiatan Kemensos.

Kadis sosial Sulsel sama saja mengabaikan Permensos Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur bahwa gubernur adalah pembina umum Karang Taruna, sedangkan pembina teknisnya adalah kepala dinas sosial di daerah.

“Harusnya kalau kadis sosial Sulsel paham dengan fungsinya, dia akan mendukung kerja-kerja Karang Taruna, bukan terkesan menghambat dan menghalangi seperti yang terjadi sekarang,” sesalnya.

Untuk itu, Amran menegaskan, kadis sosial Sulsel wajib untuk dievaluasi. Bahkan, gubernur harus segera melakukan pencopotan sesuau dengan desakan banyak pengurus Karang Taruna di berbagai kabupaten/kota.

“Kadis sosial Sulsel wajib dievaluasi oleh gubernur, jangan sampai konflik yang dibuat serta gejolak yang ditimbulkan bisa mengganggu kerja pemerintah provinsi secara keseluruhan. Mengingat Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang basisnya tersebar hingga ke desa-desa,” tegasnya.

Artikel Karang Taruna Wajo Sebut Kadis Sosial Sulsel Melawan Kemensos pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Menurut Hasri, Kadinsos Sulsel terbukti tidak menjalankan peran pembina organisasi sesuai ketentuan Permensos, bahkan bertindak provokatif dengan mencoba memecah belah kepengurusan Karang Taruna.

“Banyak kegiatan resmi yang mestinya melibatkan atau berkolaborasi dengan Karang Taruna Provinsi justru diabaikan. Lebih parah lagi, Kadinsos Sulsel secara sepihak melarang keterlibatan Karang Taruna sah, lalu menggantikan dengan pihak lain yang tidak jelas. Ini bentuk provokasi dan jelas melanggar aturan,” tegas Hasri Jack kepada wartawan.

Selain persoalan organisasi, Hasri juga menyoroti lemahnya pengawasan Kadinsos Sulsel terkait dugaan pemotongan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jeneponto, dan saya yakin ini juga terjadi di kabupaten lain.

Kasus itu, kata Hasri, menunjukkan kegagalan Kadinsos dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengawas dana bantuan sosial, yang seharusnya dilindungi hukum.

“Bantuan PKH itu hak rakyat miskin yang dilindungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta peraturan turunannya. Jika ada pembiaran dugaan pemotongan, maka Kadinsos jelas gagal mengawasi dan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, jangan sampai ini mengarah pada korupsi berjama’a” tegas Hasri Jack yang juga sebagai Lawyer.

Hasri Jack menyatakan, jika Gubernur Sulsel tidak segera mencopot Abd Malik Faisal, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Menurutnya, tindakan Kadinsos bisa dikategorikan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP, serta kelalaian dalam pengawasan program sosial yang berpotensi masuk dalam ranah pidana maupun perdata.

“Jika Gubernur tidak berani bertindak, kami siap menempuh jalur hukum, baik laporan ke aparat penegak hukum maupun gugatan perdata. Karang Taruna bukan alat politik pejabat, melainkan organisasi sosial yang dilindungi oleh hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, desakan agar Kadinsos Sulsel dievaluasi juga datang dari Karang Taruna Makassar dan Jeneponto. Mereka menilai sikap Kadinsos tidak hanya merusak hubungan pembinaan, tetapi juga menimbulkan polemik di masyarakat akibat lemahnya fungsi pengawasan, terutama terkait dana PKH.

Hasri menegaskan, konsolidasi Karang Taruna se-Sulsel sudah digalang, dan aksi besar bisa terjadi jika aspirasi ini diabaikan.

“Gubernur Sulsel harus mendengar suara pemuda. Jangan sampai rakyat turun ke jalan hanya karena seorang pejabat yang gagal dan arogan. Solusi paling bijak adalah segera copot Kadinsos Sulsel,” tutup Hasri.

Artikel Hasri Jack Desak Copot Kadinsos Sulsel, Ancam Bawa ke Ranah Hukum pertama kali tampil pada Dot NEWS.