Agenda ini digelar sebagai langkah awal dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas dan memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan kedewanan yang efektif, tertib, dan profesional.

Dalam arahannya, Plt. Sekwan menekankan pentingnya membangun komunikasi yang solid serta menyatukan visi dan langkah antara semua bagian di lingkungan sekretariat.

“Koordinasi ini menjadi kunci agar seluruh proses kegiatan kedewanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai regulasi. Saya harap ke depan semua bagian saling mendukung dan meningkatkan etos kerja,” ujar Andi Rahmat.

Ia juga mendorong evaluasi kinerja secara berkala serta pembenahan sistem kerja internal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola kelembagaan DPRD Makassar.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi forum konsolidasi yang rutin dilakukan, guna menjaga kesinambungan program serta memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai motor penggerak pelayanan administratif bagi para legislator.

Artikel Sekretariat DPRD Makassar Dorong Layanan Kedewanan yang Profesional pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam keterangannya di ruang kerja, Misbah menyoroti berbagai kendala yang dialami masyarakat dalam proses penerimaan siswa baru di Makassar.

Menurutnya, tahun ini skema PPDB mengalami penyempurnaan. Jika sebelumnya hanya terdapat jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, kini ditambah jalur mutasi dan domisili. Perubahan ini dilakukan menyusul temuan tahun lalu di mana lebih dari 1.000 calon siswa belum memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) karena tak terakomodasi di sistem Dapodik.

“Kementerian Pendidikan kini mengawasi ketat pelaksanaan PPDB di Makassar melalui empat jalur resmi ini,” ungkap Muhlis Misbah.

Ia juga menyoroti ketimpangan daya tampung antara SD dan SMP di kota ini. Misbah meminta Dinas Pendidikan Makassar menambah kapasitas ruang belajar agar daya tampung lebih memadai.

“Saat ini satu kelas SD diisi 28 siswa, sementara SMP 32 siswa. Kalau perlu seperti di Bandung, bisa sampai 50 siswa per kelas,” kata Muhlis.

Sebagai solusi jangka pendek, ia mendorong Pemkot mengalokasikan anggaran untuk membantu sekolah swasta agar dapat menampung siswa dari sekolah negeri tanpa biaya tambahan, seperti skema yang sudah berjalan di Jakarta.

Artikel DPRD Makassar Minta Sanksi Tegas Bagi Oknum Nakal di PPDB pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam penyampaiannya, Kasrudi menyoroti salah satu poin visi-misi yang menurutnya menjadi beban tersendiri bagi masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya di Kecamatan Manggala. Ia menekankan persoalan pungutan iuran sampah yang dinilai masih memberatkan warga setempat.

“Kami di Manggala tiap malam harus mencium bau sampah, bahkan saat pagi ketika keluar rumah pun masih tercium baunya. Tempat pembuangan sampah di Manggala sudah lama menjadi perhatian kami,” ujar Kasrudi di hadapan forum.

Kasrudi berharap, Pemerintah Kota Makassar dapat mempertimbangkan penggratisan iuran sampah bagi seluruh warga di Kecamatan Manggala tanpa terkecuali. Ia juga menyoroti perlunya penyeragaman insentif petugas kebersihan di wilayah tersebut.

Usulan ini diharapkan bisa masuk dalam skema RPJMD 2025-2029 sebagai bagian dari perhatian pemerintah kota terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Manggala. Rapat paripurna ini juga menjadi ajang bagi anggota dewan lainnya untuk menyampaikan masukan terkait prioritas pembangunan kota Makassar dalam lima tahun ke depan.

Artikel Anggota DPRD Makassar Dorong Pemkot Makassar Gratiskan Iuran Sampah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan ini digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, dan dihadiri oleh kepala daerah serta pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel.

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari agenda tahunan dalam rangka memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kehadiran Supratman dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen DPRD Kota Makassar dalam mengawal prinsip-prinsip transparansi serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

“Kami di DPRD Makassar senantiasa mendukung upaya perbaikan tata kelola keuangan, dan hasil audit ini menjadi bahan evaluasi penting agar kinerja pemerintahan makin baik ke depan,” ujar Supratman usai menerima dokumen LHP.

Penyerahan LHP ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga pengawasan negara.

Harapannya, setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat segera ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pelayanan publik di daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemkot Makassar, perwakilan BPK, dan stakeholder lainnya yang memiliki peran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Sulawesi Selatan.

Artikel Ketua DPRD Makassar Hadiri Penyerahan LHP LKPD 2024 oleh BPK Sulsel pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyampaikan laporan hasil reses yang menunjukkan banyaknya keluhan warga terhadap buruknya kondisi jalan lingkungan usai musim hujan, serta beban ekonomi yang ditimbulkan oleh iuran BPJS Kesehatan.

“Setelah musim hujan dan libur Paskah, kami dapati banyak jalan perumahan mengalami kerusakan. Ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kata Supratman di hadapan anggota dewan dan pejabat eksekutif.

Selain kerusakan jalan, ia juga menyoroti kondisi warga miskin yang kesulitan membayar iuran BPJS. Menurutnya, sejumlah keluarga terpaksa memilih antara membayar layanan kesehatan atau memenuhi kebutuhan makan harian.

“Kita perlu verifikasi ulang siapa saja yang benar-benar layak dibantu. Jangan sampai ada warga rentan yang terlewat dari perhatian,” tambahnya.

Kawasan Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala disebut sebagai titik paling rawan banjir yang menjadi langganan genangan setiap kali hujan deras melanda. DPRD menilai perlu solusi jangka panjang, bukan hanya perbaikan sementara.

Sebagai salah satu usulan strategis, Supratman mendorong pembangunan waduk penampung air di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Meskipun terdapat tantangan teknis seperti perbedaan elevasi, ia menyatakan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat.

Rapat paripurna juga membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar serta mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah kota sebagai bagian dari agenda rutin.

Artikel DPRD Makassar Desak Pemkot Tangani Jalan Rusak dan Banjir pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Rapat tersebut berlangsung di ruang Komisi C DPRD Kota Makassar pada Jumat (11/04/2025).

Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda strategis Komisi C dalam memastikan seluruh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjalan sesuai rencana, baik dari sisi waktu, mutu, anggaran, maupun prioritas pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PU Makassar, Ir. Zuhaelsi Zubir, ST, MT, bersama jajarannya, memaparkan capaian kegiatan selama tiga bulan pertama tahun anggaran, termasuk berbagai tantangan teknis dan administratif yang dihadapi di lapangan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Komisi C DPRD Kota Makassar dalam rapat ini memberikan sejumlah masukan strategis kepada Dinas PU agar pelaksanaan program pembangunan semakin optimal.

“Komisi C terus berkomitmen mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program oleh SKPD,” ujar Azwar Rasmin.

Selain memberikan masukan, Komisi C juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor antara DPRD dan eksekutif guna mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Komisi C DPRD Kota Makassar untuk menyelaraskan langkah kerja bersama Dinas PU, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pembangunan yang sedang berjalan. Dengan koordinasi yang intensif, diharapkan arah pembangunan Kota Makassar semakin terstruktur, efisien, dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Artikel Komisi C DPRD Makassar Dorong Evaluasi Program Pembangunan Triwulan I 2025 pertama kali tampil pada Dot NEWS.