Kedua kader PPP yang saling klaim sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Makassar adalah Rahmat Taqwa Qurais (RTQ) dan Irwan Hasan. Munculnya dua figur itu sebagai akibat adanya beda pandangan antara DPP PPP dan DPW PPP Sulsel.

Ketegangan ini mencuat saat audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota pada Senin (29/04). Kedua Ketua Fraksi PPP sama-sama hadir. Namun, hanya Irwan Hasan yang akhirnya mendapat kesempatan berbicara atas nama Ketua Fraksi PPP.

“Fraksi PPP siap berkolaborasidan menjadi mitra strategis Pemerintah dalam menjalankan visi misi pembangunan Kota Makassar. Terutama, melalui program unggulan “Mulia” yang diusung Bapak Wali Kota,” kata Irwan.

Diketahui, RTQ sebelumnya secara resmi diumumkan sebagai Ketua Fraksi PPP di DPRD Kota Makassar periode 2024–2029 melalui rapat paripurna DPRD pada 3 Oktober 2024. Struktur kepengurusan saat itu juga telah disahkan dengan Irwan Hasan sebagai Sekretaris Fraksi dan Hj Umiyati sebagai Bendahara Fraksi. Namun belakangan mencuat nama Irwan Hasan sebagai Ketua Fraksi PPP periode 2024–2029 Kota Makassar menggantikan RTQ.

Ketua DPC PPP Kota Makassar, Akbar Yusuf mengatakan, penunjukkan Irwan Hasan seba­gai Ketua Fraksi PPP di DPRD Kota Makassar periode 2024–2029 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama saat rapat internal partai pada September 2024.

“Kita sudah rapat kemarin, yang kita usulkan itu Irwan Hasan dan sudah diputuskan dirapat DPC PPP,” ujar Akbar.

Berbeda, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan (Sulsel), Imam Fauzan menegaskan, tidak per­nah mengeluarkan surat pergan­tian Ketua Fraksi PPP dari RTQ ke Irwan Hasan. Dia mengata­kan, akan berkoordinasi dengan DPC PPP Makassar untuk meng­konfirmasi kabar tersebut.

“Karena penentuan ketua frak­si itu memang kewenangan DPC PPP Makassar,” jelas Imam.

Artikel Kisruh Dualisme Kepengurusan Partai PPP di DPRD Kota Makassar pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Selama ini, pendapatan dari sektor perparkiran dikelola oleh dua instansi, yakni PD Parkir dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Kalau bisa dikasih satu pintu, jadi PD Parkir diberikan kewenangan penuh, karena di Bapenda kan otomatis masuk pendapatan daerah,” ucap Fasruddin Rusli usai Rapat Dengar Pendapat dengan pengusaha kafe dan tempat hiburan malam (THM) di Ruang Rapat Badan Anggaran Kantor DPRD Makassar.

Pemungutan parkir yang terpusat kata legislator PPP Makassar ini akan memudahkan identifikasi terhadap kepatuhan bayar para pengusaha.

Selama ini, banyak pengusaha yang membayar retribusi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Manipulasi data pengunjung kerap dilakukan oleh pengusaha untuk mengurangi setoran mereka setiap bulannya.

“Coba kita lihat Daun Kopi, misalnya. Kalau omzet parkirnya bisa mencapai dua juta per hari, kenapa retribusi yang masuk ke pemerintah hanya Rp500.000? Ini lucu, Pak,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya direksi baru ini bisa Rp5 sampai Rp7 miliar deviden yang didiberikan kepada pemerintah kota,” harapnya.

Diketahui RDP ini dipimpin oleh Komisi B, dihadiri oleh Direksi PD Parkir Makassar Raya, Bapenda, Dinas Pedagangan, dan beberapa pengusaha Kafe dan THM di Makassar.

Artikel Legislator PPP DPRD Makassar, Fasruddin Rusli Dorong Penarikan dan Retribusi Parkir Terpusat di PD Parkir pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Fraksi PPP, Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ), menegaskan komitmen politik PPP untuk mendukung pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Mulia).

“Ini bagian dari koalisi. PPP mengambil posisi berkoalisi dengan pemerintahan Mulia untuk kebaikan masyarakat. Pilkada sudah selesai, sekarang saatnya bersatu membangun kota ini,” tegas RTQ.

Menurutnya, komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif. Ia berharap tidak ada lagi diskriminasi dalam kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk dalam agenda pemilihan RT/RW ke depan.

“Saya yakin Pak Wali cukup bijaksana. Dua tahun terakhir kita gaduh politik, mari kita tinggalkan dulu itu. Saatnya fokus membangun Makassar,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PPP juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat dari berbagai daerah pemilihan. Mulai dari persoalan air bersih di wilayah utara Makassar hingga isu reklamasi di Pulau Lae-lae.

“Alhamdulillah, Pak Wali merespons dengan sangat baik. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak agar roda pembangunan di Makassar bisa berputar lebih cepat,” tutup RTQ.

Artikel Kawal Program Pemkot Makassar, Fraksi PPP Fokus Pada Penyaluran Air Bersih pertama kali tampil pada Dot NEWS.