Forum yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar itu berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).

Dalam arahannya, Andi Sudirman menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan kota, mulai dari penataan pelaku usaha mikro hingga persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah dan penanganan banjir yang dinilai masih menjadi tantangan utama di Makassar.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas langkah penertiban dan penataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik kota.

“Saya mengapresiasi Pak Wali Kota yang sudah melakukan penertiban di bahu jalan dan trotoar. Kita perlu bekerja sama dalam penataan UMKM,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, langkah pemberian surat peringatan kepada pedagang yang berjualan di lokasi tidak semestinya merupakan bagian dari proses penataan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban kota.

“Dengan pemberian SP1 kepada lapak jualan, itu menjadi pegangan teguran. Saya tidak bisa menyalahkan Wali Kota karena memang penataan itu harus dilakukan,” tambahnya.

Andi Sudirman juga menilai penataan kawasan penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus memperbaiki wajah Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah kawasan kumuh di Makassar yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui program penataan yang terencana.

“Kota Makassar ini masih memiliki banyak kawasan kumuh. Ke depan kita akan lihat lokasi-lokasi yang bisa dilakukan penataan. Pemerintah provinsi siap membantu Wali Kota,” katanya.

Menurutnya, Makassar memiliki posisi strategis dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Sekitar 30 persen aktivitas ekonomi provinsi tersebut berputar di kota ini, sehingga pembangunan Makassar menjadi prioritas penting.

“Hampir 30 persen sentra ekonomi ada di Makassar, maka tidak mungkin saya meninggalkan Makassar dalam hal pembangunan,” tegasnya.

Selain penataan kawasan dan ekonomi, Andi Sudirman juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat.

Ia menyebut persoalan persampahan juga menjadi salah satu pesan dari Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, penanganan sampah memang tidak mudah, namun harus dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

“Kami tentu akan terus membantu karena ini juga menjadi tanggung jawab kami bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memasukkan Makassar sebagai salah satu dari sekitar sembilan kota di Indonesia yang akan mendapatkan program pembangunan sistem pengelolaan sampah.

Program tersebut dinilai penting mengingat Makassar merupakan kota strategis di kawasan Indonesia Timur. Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh persyaratan kesiapan program atau readiness criteria dapat dipenuhi agar program tersebut bisa direalisasikan.

Karena itu, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk segera menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Selain penguatan sistem pengelolaan sampah, Andi Sudirman juga mendorong edukasi kepada masyarakat sejak dari hulu, termasuk membiasakan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya.

Menurutnya, kampanye pemilahan sampah berbasis warna dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam membangun kebiasaan masyarakat.

“Misalnya hijau untuk sampah organik atau yang bisa didaur ulang, kuning untuk jenis tertentu, dan merah untuk sampah berbahaya. Kalau masyarakat sudah terbiasa, mereka akan langsung mengenali jenis sampah hanya dengan melihat warna tempat sampah,” jelasnya.

Artikel Gubernur Sulsel Beri Catatan ke Pemkot Makassar di Musrenbang 2027: Penataan UMKM hingga Sampah Harus Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bantaeng Muh Fathul Fauzy Nurdin dan sejumlah penerima manfaat di Kecamatan Gantarangkeke, Jumat (13/2/2026).

Andi Sudirman menegaskan, intervensi tersebut menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor produktif di daerah.

“Ini bentuk perhatian Pemprov untuk membantu Kabupaten Bantaeng bersama warga, sekaligus memperkuat sinergi menuju Sulsel Maju dan Berkarakter,” ujar Andi Sudirman.

Adapun rincian bantuan yang disalurkan meliputi benih padi dan jagung, pembangunan greenhouse, serta apartemen ikan dengan total nilai sekitar Rp3,7 miliar. Selain itu, Pemprov juga menyerahkan dua unit alsintan senilai Rp800 juta, satu unit kapal nelayan 5 GT senilai Rp250 juta, serta hibah sarana keagamaan sebesar Rp100 juta.

Pemprov Sulsel menilai penguatan sektor pertanian dan perikanan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan bantuan tersebut agar berdampak langsung pada produktivitas petani dan nelayan, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Artikel Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Kucurkan Bantuan Miliaran Rupiah ke Bantaeng pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”.

Secara angka, nilai SAKIP Sulsel meningkat dari 69,02 menjadi 70,26 poin. Meski kenaikannya tipis, lonjakan kategori ke level BB menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemprov Sulsel, Jayady, menjelaskan penilaian SAKIP dilakukan secara komprehensif dan ketat oleh Kementerian PANRB.

“Penilaiannya mencakup perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, sampai evaluasi internal. Ini bukan sekadar angka, tapi menggambarkan sejauh mana program pemerintah berdampak,” ujarnya.

Di tingkat daerah, implementasi SAKIP melibatkan sejumlah perangkat utama. Bappeda menangani perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab atas pelaporan, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal. Seluruh OPD disebut berkontribusi dalam peningkatan nilai tersebut.

Jayady menegaskan, capaian ini menjadi kerja kolektif jajaran Pemprov Sulsel. Namun, ia mengingatkan bahwa mempertahankan predikat BB akan menjadi tantangan berikutnya.

“Harapan Bapak Gubernur, seluruh OPD konsisten memperkuat penerapan SAKIP agar kualitas kinerja terus meningkat,” katanya.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Akuntabilitas dan integritas birokrasi adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ajang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan pemerintah daerah penerima penghargaan.

Dengan capaian ini, Pemprov Sulsel memperbaiki posisinya dalam peta akuntabilitas nasional. Tantangan selanjutnya bukan hanya menjaga angka, tetapi memastikan peningkatan kinerja tersebut benar-benar terasa dalam pelayanan publik.

Artikel Nilai SAKIP Naik ke BB, Pemprov Sulsel Perbaiki Akuntabilitas Kinerja pertama kali tampil pada Dot NEWS.