Pertemuan tersebut membahas persiapan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Gowa yang akan menjadi forum pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Gowa periode selanjutnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Harmansyah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk melakukan koordinasi sekaligus meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa agar pelaksanaan Temu Karya dapat berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan aturan organisasi.

“Kami datang bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Gowa. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar proses regenerasi kepemimpinan Karang Taruna di Gowa berjalan dengan baik dan kondusif,” ujar Harmansyah.

Ia menegaskan bahwa Temu Karya bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum strategis untuk melahirkan kepemimpinan pemuda yang visioner, berintegritas, dan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

“Karang Taruna adalah mitra strategis pemerintah. Karena itu, pemilihan ketua harus menghasilkan sosok yang mampu menggerakkan potensi pemuda dan menjawab tantangan sosial di daerah,” tambahnya.

Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Gowa saat ini, guna memastikan kelancaran pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Gowa. Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memperkuat peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Saat ini, Ketua Karang Taruna Kabupaten Gowa dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter. Di bawah kepemimpinannya, Karang Taruna Gowa diharapkan mampu menjaga stabilitas organisasi serta menyiapkan pelaksanaan TKKT secara tertib, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan organisasi.

Sementara itu, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyambut baik kedatangan Ketua Karang Taruna Sulsel dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Gowa.

Sebagai pembina Karang Taruna di daerah, Bupati Gowa menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam mendorong peran aktif pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Gowa siap mendukung penuh pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Gowa. Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemimpin Karang Taruna yang solid, inklusif, dan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam membangun masyarakat,” kata Sitti Husniah Talenrang.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan dan persatuan dalam proses pemilihan agar Karang Taruna tetap menjadi wadah pemuda yang produktif dan berkontribusi positif bagi daerah.

“Karang Taruna harus menjadi ruang tumbuhnya kreativitas, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong pemuda Gowa. Siapa pun yang terpilih nantinya, harus mampu merangkul semua elemen,” tegasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk melangsungkan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Gowa dalam waktu dekat. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta penguatan peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Gowa.

Artikel Ketua Karang Taruna Sulsel Bertemu Bupati Gowa, Temu Karya Jadi Fokus Pembahasan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi Karang Taruna dalam memperkuat peran kepemudaan serta meningkatkan kontribusi sosial di Kabupaten Barru.

Dalam forum TKKT tersebut, Kaharuddin Palemmai terpilih secara aklama

si sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Barru periode 2025–2030. Seluruh peserta yang merupakan perwakilan dari tujuh kecamatan di Kabupaten Barru secara bulat memberikan kepercayaan kepada Kaharuddin, yang akrab disapa Ipponk, untuk memimpin organisasi kepemudaan tersebut selama lima tahun ke depan.

TKKT Kabupaten Barru secara resmi dibuka oleh Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Provinsi Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, yang hadir mewakili Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP) Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Zulkifli Thahir berharap agar hasil TKKT dapat melahirkan kepengurusan Karang Taruna yang solid, amanah, dan loyal dalam mengabdikan karya dan baktinya kepada masyarakat.

“Ketua terpilih beserta seluruh jajaran pengurus diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanah Permensos Tahun 2025, di mana kepala daerah berperan sebagai pembina umum dan kepala dinas sosial sebagai pembina teknis Karang Taruna,” ujar Zulkifli.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Barru terpilih, Kaharuddin Palemmai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta TKKT atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Insya Allah amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun semua itu tidak akan maksimal tanpa persatuan, solidaritas, dan kebersamaan. Mari kita terus merajut kekompakan demi Karang Taruna dan Kabupaten Barru yang lebih baik,” ujar Ipponk.

Dengan terpilihnya kepengurusan baru, diharapkan Karang Taruna Kabupaten Barru semakin aktif dan progresif dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan sosial serta pemberdayaan pemuda di wilayah Kabupaten Barru.

Artikel Solid dan Aklamasi, TKKT Barru Pilih Kaharuddin Palemmai sebagai Ketua pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Sebagai organisasi kepemudaan yang dekat dengan masyarakat, Karang Taruna Sulsel menegaskan siap berada di garis depan untuk mengawal agenda transisi energi, pelestarian lingkungan, dan edukasi generasi muda terkait keberlanjutan. Dukungan tersebut tidak sebatas pernyataan, tetapi diwujudkan dalam program nyata.

Salah satunya adalah gerakan penghijauan sejuta pohon yang ditargetkan terealisasi di pesisir dan perkotaan Sulawesi Selatan hingga tahun 2030. Selain itu, Karang Taruna juga akan menggalakkan kampanye pemanfaatan energi terbarukan di desa-desa.

“Pemuda adalah garda terdepan. Kami siap bergerak untuk memastikan target NZE 2060 bisa dicapai, mulai dari langkah kecil seperti penghijauan hingga mendorong penggunaan transportasi listrik,” ujar Ketua Karang Taruna Sulsel di Makassar.

Selain penghijauan, Karang Taruna Sulsel menaruh perhatian besar pada sektor transportasi ramah lingkungan. Organisasi ini mendorong kehadiran Transportasi Angklung (Angkutan Kota Listrik untuk Negeri), inovasi kendaraan listrik yang digagas PT Marlip Indo Mandiri.

Sebagai bentuk keseriusan, Karang Taruna Sulsel mengutus Ketua OKK (Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan) untuk melihat langsung proses produksi Transportasi Angklung. Uji coba perdana direncanakan berlangsung di Jawa Barat, sebelum diterapkan lebih luas di seluruh Indonesia.

Transportasi Angklung dipandang sebagai jawaban atas tantangan zaman. Angkot yang selama ini mulai terpinggirkan oleh moda transportasi daring, akan diremajakan dengan wajah baru: hemat energi, ramah lingkungan, dan modern. Kehadirannya diharapkan mampu:

Mengurangi emisi gas buang kendaraan di perkotaan.

Mengurai kemacetan melalui integrasi angkot berbasis listrik.

Menghidupkan kembali industri angkot nasional.

Memberdayakan industri mobil listrik dalam negeri.

“Transportasi Angklung adalah simbol kemandirian industri kita. Ini momentum kebangkitan angkot, sekaligus bukti bahwa anak bangsa mampu menghadirkan solusi transportasi ramah lingkungan,” kata perwakilan Karang Taruna Sulsel usai meninjau pabrik PT Marlip Indo Mandiri.

Gerakan Lintas Generasi untuk NZE Karang Taruna Sulsel menilai target NZE 2060 tidak bisa hanya ditopang pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama lintas sektor. Pemuda, dunia usaha, dan masyarakat sipil perlu bersinergi untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

Dengan jejaring Karang Taruna yang mengakar hingga desa-desa, ditambah dorongan terhadap inovasi Transportasi Angklung dan program penghijauan sejuta pohon hingga 2030, organisasi ini optimistis Indonesia dapat menjadi pelopor transisi energi berkelanjutan di Asia.

“Komitmen NZE bukan sekadar diplomasi internasional. Ini adalah janji untuk generasi mendatang. Pemuda Sulawesi Selatan siap menjaga amanah ini,” tutup Ketua Karang Taruna Sulsel.

Artikel Karang Taruna Sulsel Dukung Komitmen Prabowo Capai Net Zero Emission 2060, Dorong Transportasi Angklung Jadi Angkot Listrik Nasional pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Terbaru, desakan itu datang dari Pengurus Karang Taruna Kabupaten (PKTK) Wajo. Mereka menyesalkan sikap Kadis Sosial Sulsel yang dianggap terus memelihara konflik dalam internal Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP) Sulsel.

Ketua PKTK Wajo, Amran Ab Dai mengaku kecewa, kadis sosial Sulsel harusnya bisa berkolaborasi dengan PKTP Sulsel dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatan sosial. Bukan justru tidak menganggap kehadiran organisasi pemuda bentukan Kementerian Sosial tersebut.

Salah satu yang paling mengecewakan, kata dia, kadis sosial Sulsel sampai saat ini masih menganggap PKTP Sulsel terjadi dualisme. Padahal yang sah dan memiliki payung hukum adalah kepengurusan di bawah komando Ketua PKTP Sulsel, Harmansyah.

“Lebih parah lagi karena Kadis sosial Sulsel terang-terangan melarang keterlibatan PKTP Sulsel dalam berbagai kegiatan yang seharusnya melibatkan mereka. Ini sama saja kadis sosial Sulsel melawan Kemensos,” kata Amran kepada wartawan, Sabtu (4/8/2025).

Amran menambahkan, tindakan kadis sosial Sulsel seperti ini terbukti telah menghambat kerja-kerja organisasi Karang Taruna dalam menyukseskan program dan kegiatan Kemensos.

Kadis sosial Sulsel sama saja mengabaikan Permensos Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur bahwa gubernur adalah pembina umum Karang Taruna, sedangkan pembina teknisnya adalah kepala dinas sosial di daerah.

“Harusnya kalau kadis sosial Sulsel paham dengan fungsinya, dia akan mendukung kerja-kerja Karang Taruna, bukan terkesan menghambat dan menghalangi seperti yang terjadi sekarang,” sesalnya.

Untuk itu, Amran menegaskan, kadis sosial Sulsel wajib untuk dievaluasi. Bahkan, gubernur harus segera melakukan pencopotan sesuau dengan desakan banyak pengurus Karang Taruna di berbagai kabupaten/kota.

“Kadis sosial Sulsel wajib dievaluasi oleh gubernur, jangan sampai konflik yang dibuat serta gejolak yang ditimbulkan bisa mengganggu kerja pemerintah provinsi secara keseluruhan. Mengingat Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang basisnya tersebar hingga ke desa-desa,” tegasnya.

Artikel Karang Taruna Wajo Sebut Kadis Sosial Sulsel Melawan Kemensos pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Menurut Hasri, Kadinsos Sulsel terbukti tidak menjalankan peran pembina organisasi sesuai ketentuan Permensos, bahkan bertindak provokatif dengan mencoba memecah belah kepengurusan Karang Taruna.

“Banyak kegiatan resmi yang mestinya melibatkan atau berkolaborasi dengan Karang Taruna Provinsi justru diabaikan. Lebih parah lagi, Kadinsos Sulsel secara sepihak melarang keterlibatan Karang Taruna sah, lalu menggantikan dengan pihak lain yang tidak jelas. Ini bentuk provokasi dan jelas melanggar aturan,” tegas Hasri Jack kepada wartawan.

Selain persoalan organisasi, Hasri juga menyoroti lemahnya pengawasan Kadinsos Sulsel terkait dugaan pemotongan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jeneponto, dan saya yakin ini juga terjadi di kabupaten lain.

Kasus itu, kata Hasri, menunjukkan kegagalan Kadinsos dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengawas dana bantuan sosial, yang seharusnya dilindungi hukum.

“Bantuan PKH itu hak rakyat miskin yang dilindungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta peraturan turunannya. Jika ada pembiaran dugaan pemotongan, maka Kadinsos jelas gagal mengawasi dan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, jangan sampai ini mengarah pada korupsi berjama’a” tegas Hasri Jack yang juga sebagai Lawyer.

Hasri Jack menyatakan, jika Gubernur Sulsel tidak segera mencopot Abd Malik Faisal, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Menurutnya, tindakan Kadinsos bisa dikategorikan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP, serta kelalaian dalam pengawasan program sosial yang berpotensi masuk dalam ranah pidana maupun perdata.

“Jika Gubernur tidak berani bertindak, kami siap menempuh jalur hukum, baik laporan ke aparat penegak hukum maupun gugatan perdata. Karang Taruna bukan alat politik pejabat, melainkan organisasi sosial yang dilindungi oleh hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, desakan agar Kadinsos Sulsel dievaluasi juga datang dari Karang Taruna Makassar dan Jeneponto. Mereka menilai sikap Kadinsos tidak hanya merusak hubungan pembinaan, tetapi juga menimbulkan polemik di masyarakat akibat lemahnya fungsi pengawasan, terutama terkait dana PKH.

Hasri menegaskan, konsolidasi Karang Taruna se-Sulsel sudah digalang, dan aksi besar bisa terjadi jika aspirasi ini diabaikan.

“Gubernur Sulsel harus mendengar suara pemuda. Jangan sampai rakyat turun ke jalan hanya karena seorang pejabat yang gagal dan arogan. Solusi paling bijak adalah segera copot Kadinsos Sulsel,” tutup Hasri.

Artikel Hasri Jack Desak Copot Kadinsos Sulsel, Ancam Bawa ke Ranah Hukum pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Gerakan ini bukan sekadar kunjungan, melainkan misi membangun sinergi antar pemuda untuk menghidupkan kembali semangat sosial, kolaboratif, dan solutif di tengah dinamika zaman.

Formatur Ketua Umum Karang Taruna Kampus Sulsel, Andi Raja Gau, memiliki visi yang kuat dalam membangun dan memajukan Karang Taruna dilingkup Kampus dan Perguruan Tinggi.

“Kami siap menjadikan Karang Taruna Kampus Sulsel sebagai organisasi sosial yang berkolektif, progresif, dan penuh aksi nyata, guna menjadikan lembaga sebagai rumah segala hal baik. Sudah saatnya kampus tidak hanya jadi ruang berpikir, tapi juga ruang bertindak.” Kata Andi Raja Gau.

Road show ini akan mengusung berbagai agenda inspiratif seperti diskusi terbuka, pelatihan kewirausahaan sosial, dan forum kepemudaan, melibatkan langsung para mahasiswa sebagai garda terdepan perubahan.

Karang Taruna percaya, di setiap kampus dan di setiap sudut Sulsel, ada bara semangat pemuda yang siap menyala. Road show ini akan menjadi bahan bakarnya.

Artikel Menjelang Pelantikan Akhir Mei, Karang Taruna Akan Road Show ke Seluruh Kampus di Sulawesi Selatan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Harmansyah menyebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperlihatkan dengan jelas keberpihakan Presiden kepada kaum marjinal dalam hal ini masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.

“Kebijakan ini sangat baik dan akan berdampak berkurangnya beban petani karena selama ini akibat dari adanya penunggakan utang dari customer yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, sehingga mereka sulit mendapatkan akses modal ketika mereka membutuhkannya disebakan mereka akan terbentur pada cheking riwayat kredit di slik OJK”, Ucap Harmansyah, saat di temui pada, Rabu (7/5/25).

Padahal pada satu sisi petani dan nelayan dalam aktifitasnya sangat perlu modal awal baik pembelian bibit, pupuk dan pestisida oleh petani serta BBM dan keperluan melaut lainnya oleh nelayan kita yang kadang untuk memenuhi itu semua mereka butuh pinjaman modal.

“Ini akan menjadi momentum yang baik untuk memberikan kesempatan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang nantinya dapat berdampak ke perekonomian mereka”, tutup Harmansyah.

Artikel Ketua Karang Taruna Sulsel, Harmansyah Menyambut Baik Peraturan Pemerintah Tentang Penghapusan Utang Petani dan Nelayan pertama kali tampil pada Dot NEWS.