Terbaru, desakan itu datang dari Pengurus Karang Taruna Kabupaten (PKTK) Wajo. Mereka menyesalkan sikap Kadis Sosial Sulsel yang dianggap terus memelihara konflik dalam internal Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP) Sulsel.

Ketua PKTK Wajo, Amran Ab Dai mengaku kecewa, kadis sosial Sulsel harusnya bisa berkolaborasi dengan PKTP Sulsel dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatan sosial. Bukan justru tidak menganggap kehadiran organisasi pemuda bentukan Kementerian Sosial tersebut.

Salah satu yang paling mengecewakan, kata dia, kadis sosial Sulsel sampai saat ini masih menganggap PKTP Sulsel terjadi dualisme. Padahal yang sah dan memiliki payung hukum adalah kepengurusan di bawah komando Ketua PKTP Sulsel, Harmansyah.

“Lebih parah lagi karena Kadis sosial Sulsel terang-terangan melarang keterlibatan PKTP Sulsel dalam berbagai kegiatan yang seharusnya melibatkan mereka. Ini sama saja kadis sosial Sulsel melawan Kemensos,” kata Amran kepada wartawan, Sabtu (4/8/2025).

Amran menambahkan, tindakan kadis sosial Sulsel seperti ini terbukti telah menghambat kerja-kerja organisasi Karang Taruna dalam menyukseskan program dan kegiatan Kemensos.

Kadis sosial Sulsel sama saja mengabaikan Permensos Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur bahwa gubernur adalah pembina umum Karang Taruna, sedangkan pembina teknisnya adalah kepala dinas sosial di daerah.

“Harusnya kalau kadis sosial Sulsel paham dengan fungsinya, dia akan mendukung kerja-kerja Karang Taruna, bukan terkesan menghambat dan menghalangi seperti yang terjadi sekarang,” sesalnya.

Untuk itu, Amran menegaskan, kadis sosial Sulsel wajib untuk dievaluasi. Bahkan, gubernur harus segera melakukan pencopotan sesuau dengan desakan banyak pengurus Karang Taruna di berbagai kabupaten/kota.

“Kadis sosial Sulsel wajib dievaluasi oleh gubernur, jangan sampai konflik yang dibuat serta gejolak yang ditimbulkan bisa mengganggu kerja pemerintah provinsi secara keseluruhan. Mengingat Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang basisnya tersebar hingga ke desa-desa,” tegasnya.

Artikel Karang Taruna Wajo Sebut Kadis Sosial Sulsel Melawan Kemensos pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Penyaluran bantuan ini dilakukan oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos Fatma Saifullah Yusuf yang sedang melaksanakan lawatan kebudayaan bersama Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Gibran Rakabuming serta istri-istri menteri dalam Seruni Kabinet Merah-Putih.

“Di kesempatan sempit ini saya ingin berkenalan dengan bapak-ibu sentra, dan penerima manfaat, dan kita berikan bantuan macam-macam. Ada kursi roda, alat untuk tunanetra, sembako dan lain sebagainya, juga ada layanan terapi dan kesehatan,” ujarnya usai penyerahan bantuan yang berlangsung di Sentra Wijaya Makassar, Kamis (22/05/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Fatma Saifullah Yusuf menekankan pentingnya layanan terapi bisa dihadirkan pada setiap sentra maupun balai di seluruh wilayah Indonesia. Ia pun bersyukur karena Sulawesi Selatan termasuk yang sudah lengkap.

“Yang saya tekankan disini saya ingin semua sentra dan balai di seluruh Indonesia memiliki layanan terapi, terapi okupasi, fisio terapi, terapi bicara, dan semua layanan terapi. Tidak hanya untuk residen yang tinggal di dalam sentra tetapi juga umum mengingat banyak sekali yang membutuhkan terapi,” ucapnya.

Menurut Istri Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini, pentingnya menghadirkan layanan terapi agar seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan bisa mendapatkan pengobatan dengan mudah. Mereka tidak perlu lagi khawatir dengan biaya tinggi karena harus ke rumah sakit.

“Tentu ini adalah bentuk pengabdian kita memberikan terapi yang dibutuhkan, yang mungkin bisa dibuka seminggu sekali atau dua kali,” tandasnya.

Artikel Kemensos Salurkan Bantuan Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia di Makassar pertama kali tampil pada Dot NEWS.