Dalam 100 hari pertama kabinet, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital.

“AI kini menjadi arena kompetisi global. Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus membangun ekosistem digital yang mandiri dan kompetitif,” ujar Meutya Hafid dalam Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (30/01/2025).

Dalam forum bertema Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru, Menkomdigi menyoroti bagaimana inovasi, strategi, dan kesiapan menghadapi perubahan lebih penting dari pada sekadar besarnya modal investasi.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, dengan GMV yang diperkirakan mencapai USD90 Miliar pada 2024. Dengan strategi yang tepat, kita bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” tegasnya.

Pemerintah saat ini berfokus pada tiga pilar utama transformasi digital: inklusif, memberdayakan, dan terpercaya. Inklusif dengan memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan industri dalam ekosistem digital; Memberdayakan, menekankan teknologi memberikan manfaat nyata dan mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online atau pinjaman ilegal; dan terpercaya, berfokus pada keamanan data dan kedaulatan digital Indonesia.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam menyiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi 2030, di mana 68% populasi berada dalam usia produktif.

“Ini peluang besar. Kita harus memastikan generasi muda siap bersaing secara global dengan 9 juta talenta digital yang kompeten,” tambahnya.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ia mengajak industri, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang kuat.

“Kita harus bergerak bersama, dengan visi yang jelas dan keberanian untuk berinovasi. Masa depan digital Indonesia ada di tangan kita semua,” tutupnya.

Dalam acara itu, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah.

Tampak hadir Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan Isra Ramli, Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, Direktur Utama B Universe Rio Abdurachman, Pemimpin Redaksi BeritaSatu Syukri Rahmatullah, serta perwakilan dari industri digital nasional.

Artikel Gaspol! Meutya Hafid: Indonesia Siap Memimpin AI di Asia Tenggara pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kesepakatan ini menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Republik India ke-76, menandai era baru kerja sama teknologi Asia.

Pertukaran MoU dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid dengan Menlu India S Jaishankar dihadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan PM India Narendra Modi. MoU ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyebut kemitraan ini sebagai, “langkah strategis yang mempertemukan dua kekuatan digital Asia untuk menciptakan inovasi yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat luas,” kata Meutya.

Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan teknologi baru, termasuk kecerdasan artifisial (AI) dan Internet of Things (IoT), pembangunan infrastruktur digital publik seperti identitas digital, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia di sektor teknologi informasi.

“Kolaborasi ini lebih dari sekadar kerja sama teknologi. Ini adalah upaya bersama untuk menghubungkan manusia, melampaui batas geografis, dan mendorong inovasi yang berpusat pada kebutuhan masyarakat,” ujar Meutya.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi MoU, kedua negara membentuk Kelompok Kerja Bersama yang akan memantau progres, mengatasi tantangan, dan merumuskan solusi inovatif. Kelompok ini akan bertemu secara rutin untuk memastikan kerja sama berjalan efektif dan sesuai target.

Meutya juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. “Kemitraan ini adalah kunci untuk menjawab tantangan global sekaligus membuka peluang baru bagi generasi mendatang,” Meutya menambahkan.

Melalui MoU ini, Indonesia memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam transformasi digital global. India, sebagai mitra strategis, juga menunjukkan komitmennya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman demi menciptakan ekosistem digital yang solid dan berpengaruh.

Kerja sama ini menjadi simbol bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun koneksi manusia dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bersama. Dengan semangat ini, Indonesia dan India berkomitmen untuk menjadi pilar utama dalam kemajuan digital Asia dan dunia.

Artikel Indonesia dan India Jalin Aliansi Strategis di Bidang Digital pertama kali tampil pada Dot NEWS.

“SAMAN akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi dan pinjaman online ilegal menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat,” ujar Menkomdigi di sela kunjungan kerja bersama Presiden RI di India, Jumat (24/1/2025).

Melalui SAMAN, Kemenkomdigi akan memastikan bahwa PSE bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Proses penegakkan kepatuhan melalui SAMAN meliputi beberapa tahap, pertama Surat Perintah Takedown. PSE UGC wajib menurunkan URL yang dilaporkan dalam perintah ini.

Kemudian tahap kedua adalah Surat Teguran 1 (ST1). Pada tahap ini menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2.

Selanjutnya tahap ketiga adalah Surat Teguran 2 (ST2), PSE UGC wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Dan terakhir adalah Surat Teguran 3 (ST3). Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran.

Kategori pelanggaran yang diawasi melalui SAMAN pun meliputi pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal.

Berdasarkan Kepmen Kominfo No. 522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah takedown akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Notifikasi terhadap PSE dilakukan dalam waktu 1×24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1×4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya.

“Yang pasti pemerintah sebelum menjalankan, telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” ujar Menkomdigi.

Lindungi Kelompok Rentan
Kemkomdigi mencatat bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital. Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi seksual online, human trafficking, dan penyebaran konten berbahaya, terus meningkat.

Angka di periode 2021 hingga 2023 menunjukkan jumlah pengaduan anak korban pornografi dan cyber crime ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus, sedangkan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus. Dari seluruh kasus tersebut mayoritas terjadi karena penyalahgunaan teknologi informasi, serta akibat dari penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak.

Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten yang tidak pantas di internet.

Penerapan SAMAN sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Misalnya, Jerman dengan Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam. Sementara Malaysia menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong. Lalu ada Prancis yang memiliki undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang pemilu.

Artikel Terapkan SAMAN pada Februari 2025, Menkomdigi Perkuat Perlindungan Masyarakat di Ruang Digital pertama kali tampil pada Dot NEWS.