Dalam kesempatan tersebut, Munafri menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bekerja lebih cepat, responsif, dan solutif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Ia memberikan ultimatum kepada seluruh jajaran agar tidak lagi menunda pekerjaan pembangunan maupun pelayanan publik yang menjadi kebutuhan warga.

“Kalau di posisi lama Bapak/Ibu sudah bekerja baik, maka di posisi baru harus lebih dari itu. Proses perpindahannya harus cepat dan langsung memberi dampak terhadap pembangunan,” tegas Munafri.

Menurutnya, reposisi jabatan merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan kinerja birokrasi.

Munafri yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya transisi kerja yang cepat dari jabatan lama ke jabatan baru agar tidak terjadi kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.

Dalam pelantikan tersebut, ia juga menyoroti dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Hal itu, kata dia, berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan Kota Makassar yang banyak berada di sektor infrastruktur.

“Program prioritas banyak ada di PU. Saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan berhenti karena keraguan, human error, atau tidak selaras dengan tujuan pembangunan kita,” ujarnya.

Munafri juga meminta seluruh kepala OPD memperkuat team building di internal organisasi agar seluruh bidang dapat bekerja saling mendukung dan menghasilkan output yang maksimal.

Ia menegaskan Kota Makassar merupakan “rumah besar” yang harus dibangun bersama dengan soliditas dan kolaborasi yang kuat.

“Kalau ada persoalan di dalam organisasi, selesaikan di dalam. Tunjukkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” kata Appi.

Selain sektor pembangunan, Munafri juga memberi perhatian khusus pada pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Daya.

Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut harus menjadi wajah pelayanan kesehatan yang profesional dan dipercaya masyarakat.

“Rumah sakit daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Artikel Wali Kota Makassar Lantik 27 Pejabat, Appi Ultimatum OPD Percepat Kinerja dan Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri usai menghadiri pelantikan pengurus Partai Perindo Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/2/2026). Kehadiran Munafri dalam agenda tersebut disebut sebagai bentuk penghargaan terhadap partai pengusung yang berkontribusi nyata selama Pilkada.

“Saya harus hadir karena Perindo adalah salah satu partai pengusung kami pada Pilkada lalu. Dukungan mereka sangat luar biasa dan total,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Menurut Appi, kontribusi Perindo tidak bisa diukur semata dari jumlah kursi di parlemen. Ia menilai kerja-kerja politik Perindo di daerah pemilihan, khususnya di Makassar, memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan dan konsolidasi tim pemenangan.

“Walaupun hanya satu kursi di DPRD Kota Makassar, support Perindo sangat terasa, terutama di dapil tempat mereka memiliki kursi. Itu sangat membantu perjuangan kami,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyempatkan diri berdiskusi langsung dengan Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, membahas sejumlah isu strategis dan arah kolaborasi ke depan antara pemerintah daerah dan partai politik.

Munafri menekankan bahwa partai politik memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan daerah, tidak hanya sebagai kendaraan politik elektoral, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan pengawasan kebijakan.

“Partai politik bukan hanya memberi dukungan, tetapi juga menjadi penyeimbang pemerintah. Mereka memberi masukan, perspektif, dan kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar itu.

Ia juga menyoroti peran DPRD sebagai instrumen utama partai politik dalam memastikan kebijakan dan regulasi daerah tetap berpihak pada kepentingan publik.

Munafri berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik melalui lembaga legislatif dapat terus diperkuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi pemerintah dan partai politik di DPRD semakin solid, sehingga setiap produk kebijakan betul-betul memberi manfaat nyata bagi warga Kota Makassar,” pungkasnya.

Artikel Appi Apresiasi Totalitas Perindo di Pilkada Makassar 2024, Tegaskan Peran Strategis Partai dalam Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong penguatan layanan keagamaan hingga menjangkau wilayah kepulauan, agar seluruh warga memperoleh pelayanan yang adil dan merata.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri Ramah Tamah Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80, yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Makassar, di Jalan Rappocini Raya, Makassar, Rabu (21/1/2026).

“Kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan peran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam memperkuat kehidupan keagamaan serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Hadir pada kesmepatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, Kepala Kemenag Kota Makassar, H. Muhammad, Kabag Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Evy Aprialti.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendukung peningkatan layanan keagamaan, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar telah mendorong percepatan penyediaan lahan dan penguatan sistem pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

“Saya mengapresiasi hadirnya Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Saya berharap tahun ini penyediaan lahan dan sistem pelayanan di Kepulauan Sangkarrang dapat kita resmikan bersama,” katnaya.

Dengan perluasan dan layanan KUA di kepulauan, sehingga masyarakat pulau yang jauh dari pusat kota juga dapat menikmati layanan keagamaan secara maksimal,” tambah pria yang akrab diapa Appi itu.

Mantan Bos PSM itu menilai, Kementerian Agama merupakan lembaga yang sangat vital, karena mengatur bukan hanya kehidupan sosial dan administrasi umat beragama, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual masyarakat.

Menurutnya, salah satu tugas paling berat adalah tugas Kementerian Agama. Bukan hanya mengurus kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan beragama umat.

“Menyatukan perbedaan, melakukan pengawasan, serta mengelola urusan umat di tengah tantangan zaman bukanlah hal yang mudah,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mendukung Kementerian Agama, terutama dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama di tengah maraknya penyalahgunaan isu agama yang berpotensi memicu konflik sosial.

“Jika kita semua berjalan sesuai aturan dan norma agama, semuanya akan berjalan dengan baik tanpa perselisihan,” ujarnya.

Artikel Munafri Arifuddin Apresiasi Kemenag, Layanan Keagamaan Makassar Diperluas hingga Kepulauan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Festival bertema “Sinergi Majukan Negeri” hadir dengan rangkaian festival kuliner, travel, layanan publik, sport, beauty & wellness, fashion, KPR, musik, elektronik hingga otomotif. Dihelat selama empat hari, 20–23 November 2025.

Pembukaan ditandai dengan pemasangan logo Mandiri Fest 2025 oleh Wali Kota Makassar bersama Kepala Bank Mandiri Wilayah X Sulawesi Selatan & Maluku, Bapak Atta Alva Wanggai.

Usai seremoni, Munafri bersama Atta dan tamu VIP meninjau satu per satu area festival dan menyapa pelaku UMKM yang berada di booth tenant masing-masing.

Munafri mengapresiasi kehadiran Mandiri Fest di Makassar yang membawa manfaat ekonomi nyata bagi kota. Ia menyebut Makassar selalu mendapat prioritas sebagai tuan rumah, dan hal itu berdampak pada meningkatnya perputaran ekonomi.

“Ini akan memberikan income tambahan buat Pemerintah Kota Makassar. Masyarakat akan datang bersama-sama untuk melihat sebuah event atau Mandiri Fest yang di mana setiap tahunnya itu ada acara-acara baru yang datang dan diperlihatkan kepada masyarakat Kota Makassar.

Munafri juga menyoroti keberagaman sektor Fest yang dihadirkan Mandiri Fest sebagai wujud komitmen Bank Mandiri mendampingi mimpi pelaku usaha. Ia berharap event ini bisa tumbuh lebih besar dan menjadi standar baru bagi festival berbasis kolaborasi di Makassar.

Tak hanya itu, Munafri berharap kegiatan ini bisa membangun edukasi masyarakat bagaimana kehadiran sebuah bank yang seyogyanya memberikan kemudahan dalam aktivitas keuangan dan keseharian.

Munafri berharap para pemuda kreatif tidak hanya melihat Livin’ Fest sebagai tenant dan produk, tapi menjadi edukasi untuk melihat peluang bisnis. Munafri ingin momen seperti ini mampu membuka wawasan pemuda tentang akses keuangan dan dunia perbankan.

“Dengan adanya Mandiri Fest, saya berharap muncul pertukaran pengetahuan, terutama soal kualitas produk, packaging, sampai tata kelola keuangan. Ini bukan hanya hiburan, tapi ruang belajar,” lanjutnya.

Artikel Munafri Apresiasi Livin’ Fest 2025, Sebut Festival Bank Mandiri Jadi Pemicu Perputaran Ekonomi Kota pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

Momentum penting ini semakin bermakna dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja).

Turut hadir pula Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Kejati dan Kejari se-Sulsel, serta para bupati dan Wali Kota, yang menunjukkan keseriusan mendukung pola penegakan hukum yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menuturkan, kolaboratif ini sangat bermanfaat, terutama dalam menghadirkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada sosial.

Menurutnya, kegiatan ini, tidak hanya mendorong efisiensi penegakan hukum, tetapi juga membantu masyarakat membutuhkan pendampingan.

“Kebijakan ini dapat memperkuat sistem keadilan restoratif dan berpihak pada kepentingan publik,” singkatnya.

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, menyampaikan pandangannya terkait arah pembaruan hukum nasional.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa hukum Indonesia ke depan tidak lagi bertumpu pada pendekatan-pendekatan lama yang berakar dari sistem hukum kolonial.

Selama ini, kata dia, paradigma hukum warisan kolonial dan Eropa kontemporer lebih menonjolkan aspek pembalasan dan pemenjaraan sebagai instrumen utama penegakan hukum.

“Sekarang kita sudah berada pada fase perubahan yang sejalan dengan arah pembangunan nasional, ketika kita berbicara Indonesia Emas, maka wajah hukum kita juga harus berubah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tidak semata-mata hadir untuk menggantikan produk hukum kolonial, tetapi membawa perubahan paradigma secara menyeluruh.

Dia juga menekankan bahwa Indonesia kini bergerak menuju sistem hukum yang mengutamakan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif, sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Nasional 2025.

Paradigma baru ini memandang bahwa penjara tidak lagi harus menjadi pilihan utama dalam menjatuhkan hukuman. Dan tidak menjadikan pemenjaraan sebagai satu-satunya jalan.

“Di dalam paradigma korektif dan restoratif, kita melihat apa dampaknya bagi korban, bagaimana pelaku dapat diperbaiki, dan bagaimana proses hukum bisa memulihkan keadaan, bukan sekadar menghukum,” tegasnya.

Ia juga memaparkan bahwa banyak permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif yang masuk setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-pemenjaraan semakin dibutuhkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, langkah Kejaksaan yang mendorong penerapan pidana kerja sosial sebagai salah satu instrumen hukum modern yang efisien, humanis, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.

“Ini adalah langkah maju. Mekanisme ini terbukti berhasil dan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sedangkan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan kebijakan baru terkait pidana kerja sosial akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Aturan ini lahir sebagai bagian dari upaya menata kembali sistem pemidanaan, yang selama ini dihadapkan pada beragam persoalan.

“Sebagaimana kerap ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan dan berbagai kajian normatif lainnya,” jelasnya.

Lanjut dia, selama ini, penegakan hukum menghadapi tantangan besar, terutama karena hampir seluruh sanksi bagi tindak pidana ringan masih berorientasi pada hukuman penjara.

“Akibatnya, lembaga pemasyarakatan mengalami kepadatan yang sangat tinggi,” lanjut dia.

Disebutkan bahwa jumlah penghuni penjara kini banyak. Untuk mengurangi overkapasitas itu, kejaksaan menyusun berbagai usulan dan ketentuan baru.

Salah satunya adalah penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan, seperti kasus-kasus sederhana, misalnya pencurian sandal atau barang kecil lainnya, yang sebenarnya tidak harus selalu berujung pada pemenjaraan.

“Pendekatan ini juga telah melalui berbagai proses kajian yang melibatkan ahli, termasuk akademisi,” tuturnya.

Harapannya, dengan adanya payung hukum dan koordinasi lintas instansi, kebijakan pidana kerja sosial ini dapat segera diterapkan secara efektif.

“Dan menjadi alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi, produktif, serta membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan,” harapnya.

Artikel Penerapan Pidana Kerja Sosial Dimatangkan, Pemkot Makassar Nyatakan Siap Bersinergi dengan Kejati Sulsel pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-418 Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar siap menggelar Jalan Santai massal pada Sabtu (8/11/2025), mulai pukul 06.00 WITA.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar ini, diproyeksikan akan menjadi salah satu momentum kebersamaan terbesar di tahun 2025.

Tak kurang dari 30 ribu peserta diperkirakan ambil bagian, mulai dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar, pegawai instansi vertikal, hingga masyarakat umum dari berbagai kalangan.

Pantai Losari akan menjadi pusat kemeriahan kegiatan ini, dengan titik start Najungan Pantai Losari (di depan RS Stella Maris).

Para peserta akan menempuh rute menyusuri keindahan jantung Kota Makassar, mulai dari Jalan Penghibur, Ahmad Yani, Kajaolalido, Bontolempangan, Arif Rate, Haji Bau, dan berakhir kembali di Pantai Losari sebagai garis finis.

Selain sebagai ajang olahraga santai, kegiatan ini juga dirancang menjadi ruang interaksi dan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

Panitia menyiapkan beragam doorprize menarik, mulai dari perlengkapan rumah tangga, sepeda, hingga hadiah utama yang siap memanjakan para peserta beruntung.

Tak hanya itu, suasana semakin meriah dengan hadirnya penampilan spesial dari sejumlah vokalis dan musisi lokal yang siap menghibur peserta usai garis finis.

Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan diikuti oleh puluhan ribu peserta, terdiri atas ASN, PPPK, serta masyarakat umum.

“Persiapan sudah fix, hampir 100 persen. Kami optimistis bisa mencapai 30.000 peserta karena masyarakat umum juga ikut berpartisipasi jalan sehat besok,” ungkap Kamelia, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, kegiatan ini akan menjadi ajang silaturahmi besar antara pegawai lintas OPD dan masyarakat, sekaligus bagian dari perayaan ganda, HUT KORPRI ke-54 dan Hari Jadi Kota Makassar ke-418.

“Ini momen yang jarang terjadi, semua pegawai keluar dari rutinitas kerja mereka, berkumpul bersama masyarakat dalam suasana penuh semangat dan kebahagiaan,” tuturnya.

Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga disiapkan dengan berbagai doorprize spektakuler yang berasal dari partisipasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar.

” Hampir semua OPD berpartisipasi memberikan hadiah. Totalnya sudah lebih dari 100 item doorprize, dan bukan hadiah kecil-kecil. Ada televisi, kulkas, sepeda, sepeda listrik, motor listrik, dan banyak lagi hadiah menarik lainnya,” bebernya antusias.

“Untuk hadiah utama, dari Wali Kota Makassar (Pak Munafri) memberikan hadiah umrah. Ini bentuk apresiasi dan kebahagiaan bersama dalam momen ulang tahun ini,” tambah Kamelia.

Ia menambahkan, antusiasme pegawai dan masyarakat semakin meningkat karena kegiatan ini juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting.

“Kegiatan ini juga akan dihadiri oleh Prof. Zudan Arif Fakrulloh, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua KORPRI Nasional,” ungkapnya.

Kamelia berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga sarana mempererat semangat pengabdian dan kebersamaan seluruh pegawai dan warga Makassar.

“Kita ingin menunjukkan bahwa ASN Makassar itu solid, kompak, dan hadir untuk masyarakat. Momen seperti ini menjadi simbol semangat pelayanan dan gotong royong,” pungkasnya.

Dengan kombinasi antara olahraga, hiburan, dan kebersamaan, Jalan Santai HUT KORPRI dan HUT Kota Makassar ini dipastikan akan menjadi puncak perayaan penuh warna menjelang Hari Jadi Kota Makassar ke-418.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dijadwalkan turut hadir melepas peserta dan memberikan semangat.

Munafri menyebut kegiatan ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga bentuk nyata kebersamaan dalam merayakan perjalanan panjang Kota Makassar dan semangat pengabdian ASN melalui KORPRI.

Kegiatan ini menjadi simbol semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

“Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar tumbuh dengan energi positif, penuh semangat, dan rasa kekeluargaan,” singkat Munafri.

Artikel Wali Kota Munafri Akan MeLepas Ribuan Peserta Jalan Santai HUT KORPRI dan HUT ke-418 Kota Makassar pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kerja sama formal dan berkelanjutan antara pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS di Makassar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan jajaran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan, di Balai Kota, Senin (3/11/2025).

Pihak Pemkot berkomitmen dalam memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya, bahkan disiapkan regulasi yang kuat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan HIV tetap berjalan efektif, untuk pencegahan penyakit sosial.

Sekaligus mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru yang akan mengatur lebih luas aspek penanganan HIV, perilaku berisiko, dan isu sosial terkait.

“Dengan berbagai dinamika terjadi, saya pastikan Perda HIV/AIDS akan jalan dan menjadi peraturan daerah di Kota Makassar,” kata Munafri, di Kantor Balai Kota saat menerima Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk program pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS.

Appi menegaskan, dengan adanya Ranperda menjadi regulasi untuk pemerintah dan Dinas kesehatan bekerja maksimal.

Artikel Pemkot Makassar dan OMS Dorong Skema Tekan HIV-AIDS Berkelanjutan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Agenda rapat kali ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, masukan, serta rekomendasi terkait arah kebijakan dan program pembangunan ke depan.

Rapat paripurna ini juga menjadi tindak lanjut dari pembahasan APBD Perubahan 2025 yang sebelumnya diawali dengan penyampaian Nota Keuangan atau KUA-PPAS pada 29 Agustus lalu.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebutkan bahwa penyusunan APBD-P 2025 dilakukan karena adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian kebijakan umum daerah.

Selain itu, perubahan juga dipicu oleh kebutuhan realokasi anggaran, baik akibat fluktuasi pendapatan maupun kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah.

“APBD Perubahan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi belanja mendesak, penyelesaian program prioritas, dan menjaga kapasitas fiskal daerah tetap prudent hingga akhir tahun anggaran 2025,” jelas Munafri.

Secara umum, APBD-P 2025 direncanakan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp4,898 triliun, turun 9,02 persen dibanding target pada APBD pokok 2025 sebesar Rp5,384 triliun.

Sedangkan Belanja Daerah direncanakan Rp5,128 triliun, juga menurun 9,77 persen dari sebelumnya Rp5,684 triliun.

Artikel Makassar Susun APBD Perubahan 2025, Wali Kota Tekankan Sinergi Eksekutif–Legislatif pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Mengusung program prioritas Makassar Berjasa, Pemkot Makassar menjadi salah satu daerah yang paling progresif dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bahkan, Makassar tercatat sebagai kota dengan capaian tertinggi universal coverage Jamsostek se-Sulawesi Selatan.

Ditemani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Makassar, Nielma Palamba. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri wawancara nominasi Paritrana Award Tahun tingkat Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual, Jumat (20/6/2025).

Lewat momentum ini, Appi mempertegas posisi Kota Makassar sebagai pelopor daerah dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.

Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan keseriusan Pemkot dalam menjamin perlindungan pekerja rentan melalui berbagai kebijakan inovatif dan kolaboratif.

“Komitmen kami (Pemerintah Kota Makassar), berangkat dari visi besar Kota Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” jelas Munafri.

Paritrana Award merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan bagi daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya 12 daerah yang mengikuti tahapan wawancara nominasi ini. Kota Makassar menjadi salah satu daerah unggulan, bahkan tercatat sebagai wilayah dengan capaian universal coverage Jamsostek tertinggi di Sulawesi Selatan saat ini.

Melalui kesempatan tersebut, Munafri menjabarkan beragam upaya nyata yang telah dan akan dilakukan dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi seluruh kelompok pekerja, termasuk RT/RW, non-ASN, pelaku usaha kecil, hingga pekerja seni dan urban farming.

Wali Kota Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja rentan.

“Hal ini kami jabarkan dalam tujuh misi strategis dan terjabarkan dalam tujuh program prioritas unggulan, salah satunya adalah Makassar berjasa yang fokus pada jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Appi.

Sejak tahun 2017, Pemkot Makassar telah menginisiasi berbagai kebijakan progresif, mulai dari surat edaran Wali Kota Makassar No. 560 Tahun 2017, penandatanganan nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan, hingga kini merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2024, Pemkot Makassar telah melindungi 49,01% pekerja rentan melalui anggaran APBD, mencakup 35.782 jiwa. Untuk tahun 2025 dan 2026, Pemkot menargetkan penambahan 45.684 jiwa penerima perlindungan sosial berdasarkan data P3KE Kemenko PMK.

“Target coverage diharapkan meningkat dari 57,01% menjadi 58,34%, dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar melalui APBD Perubahan 2025,” tuturnya.

Melalui program Makassar Berjasa, Pemkot memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada berbagai kelompok rentan seperti ketua RT/RW, pekerja keagamaan, kader institusi masyarakat, non-ASN, hingga pelaku urban farming dan ekonomi kreatif.

Appi juga menyampaikan komitmen perlindungan bagi 1.400 pelaku urban farming, serta pekerja seni dan pelaku ekonomi kreatif yang tergabung dalam Makassar Creative Hub. Selain penguatan anggaran, Pemkot juga mendorong regulasi dan kolaborasi multipihak.

Salah satunya melalui instruksi Wali Kota kepada Perumda Pasar agar mendaftarkan 7.574 pedagang ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, Pemkot juga mengeluarkan edaran kepada perusahaan swasta untuk ikut dalam program Sertakan, Sejahterakan Pekerja, yang mendorong perusahaan menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau (CSR), untuk membantu perlindungan sosial bagi pekerja informal di sekitarnya.

“Dengan sinergi regulasi, anggaran, dan partisipasi swasta, kami optimistis cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun,” tutup politisi Golkar itu.

Artikel Wali Kota Makassar Ulas Program Jaminan Sosial Saat Hadiri Wawancara Nominasi Paritrana Award pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kegiatan ini menandai kick off rangkaian penyambutan acara Brompton Day Makassar yang akan digelar pada 4–6 Juli mendatang dan diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 1.000 pencinta sepeda lipat Brompton dari seluruh Indonesia.

“Kurang lebih 1.000 para pencinta Brompton dari seluruh Indonesia akan hadir di kota ini, akan berkeliling, dan saya harap kita semua bisa menjadi tuan rumah yang baik,” ujar Munafri.

Brompton Day Out adalah sebuah acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas sepeda Brompton, yang melibatkan pertemuan, bersepeda bersama, dan kegiatan sosial lainnya, dengan fokus pada sepeda lipat Brompton.

“Jadikan Makassar sebagai kota yang selalu punya cerita bagi siapa pun yang datang,” tambah Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu.

Wali Kota berlatar politisi itu juga menyebutkan, bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang olahraga dan silaturahmi komunitas, tetapi juga diharapkan menjadi pemicu pemulihan ekonomi lokal.

Dengan ribuan peserta yang menginap dan mencicipi kuliner lokal, perputaran uang dari kegiatan ini diperkirakan cukup besar.

“Kalau satu orang belanja Rp1–2 juta per hari, dikalikan 1.000 orang, ini tentu akan berdampak langsung pada pelaku UMKM, hotel, hingga restoran di Makassar,” jelasnya.

Munafri juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar tengah merancang penyelenggaraan event besar setiap bulan.

Mulai dari Makassar Half Marathon, Celebes Bike, konser musik, hingga forum komunitas skala nasional. Targetnya, setiap event bisa mendatangkan hingga 5.000 orang peserta dan wisatawan.

Terkait infrastruktur kota, Munafri menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan, termasuk penataan pasar kaget.

Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang, tetapi akan mengatur agar lebih tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum, khususnya arus lalu lintas dan hak pejalan kaki.

“Kita akan benahi, bukan larang. Pasar kaget tetap bisa berjalan, tapi jenis barang, tata letak, hingga parkir harus tertib. Kita siapkan lokasi-lokasi relokasi ke depan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemeliharaan pohon dan ruang terbuka hijau juga menjadi bagian dari pembenahan kota. Pemangkasan dan penataan akan dilakukan secara rutin agar wajah kota lebih bersih dan tertib.

“Jadi mulai hari ini, kita bukan hanya bersepeda. Kita juga bersiap menyambut tamu-tamu dari luar kota. Mari kita jadikan Makassar sebagai kota yang berkesan, nyaman, dan ramah untuk siapa pun yang datang,” pungkasnya.

Artikel Wali Kota Munafri Lepas Komunitas Brompton Day Out, Makassar Siap Sambut Ribuan Tamu pertama kali tampil pada Dot NEWS.