Selama ini, pendapatan dari sektor perparkiran dikelola oleh dua instansi, yakni PD Parkir dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Kalau bisa dikasih satu pintu, jadi PD Parkir diberikan kewenangan penuh, karena di Bapenda kan otomatis masuk pendapatan daerah,” ucap Fasruddin Rusli usai Rapat Dengar Pendapat dengan pengusaha kafe dan tempat hiburan malam (THM) di Ruang Rapat Badan Anggaran Kantor DPRD Makassar.

Pemungutan parkir yang terpusat kata legislator PPP Makassar ini akan memudahkan identifikasi terhadap kepatuhan bayar para pengusaha.

Selama ini, banyak pengusaha yang membayar retribusi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Manipulasi data pengunjung kerap dilakukan oleh pengusaha untuk mengurangi setoran mereka setiap bulannya.

“Coba kita lihat Daun Kopi, misalnya. Kalau omzet parkirnya bisa mencapai dua juta per hari, kenapa retribusi yang masuk ke pemerintah hanya Rp500.000? Ini lucu, Pak,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya direksi baru ini bisa Rp5 sampai Rp7 miliar deviden yang didiberikan kepada pemerintah kota,” harapnya.

Diketahui RDP ini dipimpin oleh Komisi B, dihadiri oleh Direksi PD Parkir Makassar Raya, Bapenda, Dinas Pedagangan, dan beberapa pengusaha Kafe dan THM di Makassar.

Artikel Legislator PPP DPRD Makassar, Fasruddin Rusli Dorong Penarikan dan Retribusi Parkir Terpusat di PD Parkir pertama kali tampil pada Dot NEWS.