Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bantaeng Muh Fathul Fauzy Nurdin dan sejumlah penerima manfaat di Kecamatan Gantarangkeke, Jumat (13/2/2026).

Andi Sudirman menegaskan, intervensi tersebut menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor produktif di daerah.

“Ini bentuk perhatian Pemprov untuk membantu Kabupaten Bantaeng bersama warga, sekaligus memperkuat sinergi menuju Sulsel Maju dan Berkarakter,” ujar Andi Sudirman.

Adapun rincian bantuan yang disalurkan meliputi benih padi dan jagung, pembangunan greenhouse, serta apartemen ikan dengan total nilai sekitar Rp3,7 miliar. Selain itu, Pemprov juga menyerahkan dua unit alsintan senilai Rp800 juta, satu unit kapal nelayan 5 GT senilai Rp250 juta, serta hibah sarana keagamaan sebesar Rp100 juta.

Pemprov Sulsel menilai penguatan sektor pertanian dan perikanan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan bantuan tersebut agar berdampak langsung pada produktivitas petani dan nelayan, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Artikel Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Kucurkan Bantuan Miliaran Rupiah ke Bantaeng pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Tim satgas yang terdiri dari sejumlah OPD Pemprov Sulsel, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Peternakan, hingga Dinas PTSP, menyasar gudang beras di wilayah Bajeng.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Brigjen Pol Hermawan, mengatakan hasil pengecekan menunjukkan stok dalam kondisi mencukupi dan kualitas beras terjaga.

“Stok cukup, produksi berjalan, kualitasnya juga baik. Beras yang tidak layak jual sudah dipisahkan dan tidak diedarkan,” ujar Hermawan di lokasi.

Beras medium saat ini dipasarkan seharga Rp12.500 per kilogram dan disalurkan melalui sistem zonasi pedagang. Hermawan menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas beras yang telah tersertifikasi dan diawasi pemerintah.

Selain gudang beras, satgas juga meninjau RPH Tamarunang. Dari hasil pengamatan, proses pemotongan dan penanganan ayam dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Setelah dipotong, ayam langsung dibersihkan dan disimpan di freezer. Prosesnya cepat sehingga meminimalkan risiko kontaminasi,” jelasnya.

RPH tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 5.000 ekor ayam per hari, dengan harga jual sekitar Rp40 ribu per kilogram. Kapasitas itu dinilai cukup menopang kebutuhan protein hewani masyarakat di wilayah sekitar.

Inspeksi lapangan ini merupakan bagian dari pengawasan berkala pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sulawesi Selatan, sekaligus memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan dan mutu.

Artikel Satgas Turun ke Gowa, Pastikan Stok Beras Aman dan RPH Penuhi Standar Mutu pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”.

Secara angka, nilai SAKIP Sulsel meningkat dari 69,02 menjadi 70,26 poin. Meski kenaikannya tipis, lonjakan kategori ke level BB menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemprov Sulsel, Jayady, menjelaskan penilaian SAKIP dilakukan secara komprehensif dan ketat oleh Kementerian PANRB.

“Penilaiannya mencakup perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, sampai evaluasi internal. Ini bukan sekadar angka, tapi menggambarkan sejauh mana program pemerintah berdampak,” ujarnya.

Di tingkat daerah, implementasi SAKIP melibatkan sejumlah perangkat utama. Bappeda menangani perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab atas pelaporan, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal. Seluruh OPD disebut berkontribusi dalam peningkatan nilai tersebut.

Jayady menegaskan, capaian ini menjadi kerja kolektif jajaran Pemprov Sulsel. Namun, ia mengingatkan bahwa mempertahankan predikat BB akan menjadi tantangan berikutnya.

“Harapan Bapak Gubernur, seluruh OPD konsisten memperkuat penerapan SAKIP agar kualitas kinerja terus meningkat,” katanya.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Akuntabilitas dan integritas birokrasi adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ajang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan pemerintah daerah penerima penghargaan.

Dengan capaian ini, Pemprov Sulsel memperbaiki posisinya dalam peta akuntabilitas nasional. Tantangan selanjutnya bukan hanya menjaga angka, tetapi memastikan peningkatan kinerja tersebut benar-benar terasa dalam pelayanan publik.

Artikel Nilai SAKIP Naik ke BB, Pemprov Sulsel Perbaiki Akuntabilitas Kinerja pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Groundbreaking dipusatkan di ruas Bontoramba–Galesong, Kabupaten Takalar, Selasa (10/2/2026), dan dihadiri langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

“Hari ini kita mulai pembangunan ruas Galesong. Khusus Takalar, total penanganan mencapai sekitar 110 kilometer dari paket multiyears ini,” kata Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, Paket 2 MYP difokuskan pada preservasi dan peningkatan kualitas jalan di sejumlah ruas strategis lintas kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemantapan jalan sekaligus memperlancar mobilitas barang dan jasa.

Sejumlah ruas yang masuk dalam paket penanganan antara lain Panciro–Batas Kota Makassar, Batas Kabupaten Gowa–Barombong–Batas Takalar, Batas Kota Makassar–Bontoramba, Bontoramba–Galesong–Patallassang, Palangga–Salekoa–Batas Takalar, Batas Gowa–Tanakaraeng, Tanakaraeng–Sapaya–Batas Jeneponto, Batas Jeneponto–Rumbia–Jeneponto, Sapaya–Malino, serta Palleko–Towata.

Andi Sudirman menyebut, perbaikan dan preservasi jalan ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat waktu tempuh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan yang dilalui proyek.

“Infrastruktur jalan yang lebih baik akan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan konektivitas wilayah. Ini menjadi solusi bertahap menuju Sulawesi Selatan yang lebih maju,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan lalu lintas selama proses pekerjaan berlangsung, sekaligus meminta dukungan agar proyek berjalan sesuai target.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan selama pekerjaan dan berharap dukungan masyarakat agar proyek ini bisa berjalan lancar,” tutupnya.

Artikel Gubernur Sulsel Groundbreaking Preservasi Jalan Rp274 Miliar, 209 Km Lintas Empat Daerah Ditangani pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pembangunan RS Regional Luwu merupakan bagian dari Program Multi Years Project (MYP) 2025–2027 yang digagas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), proses pengadaan saat ini telah memasuki tahap penetapan pemenang. Sebanyak 74 perusahaan tercatat mengikuti proses tender proyek tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Evi Mustikawati Arifin menyatakan seluruh tahapan perencanaan pembangunan RS Regional Luwu telah disiapkan secara komprehensif.

“Perencanaan sudah kami selesaikan, mulai dari feasibility study, dokumen Amdal, hingga penyiapan manajemen konstruksi,” ujar Evi, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan fisik RS akan menggunakan skema design and build yang saat ini masih dalam proses tender. Dengan skema tersebut, pekerjaan konstruksi ditargetkan dapat dimulai tahun ini.

Menurut Evi, pembangunan RS Regional Luwu bertujuan memperkuat pemerataan layanan kesehatan rujukan di Sulawesi Selatan, khususnya di kawasan Luwu Raya.

“Rumah sakit ini diharapkan memperluas akses layanan rujukan bagi masyarakat Luwu Raya dan daerah sekitarnya, sekaligus mengurangi beban rujukan ke Makassar,” jelasnya.

Proyek pembangunan RS Regional Luwu diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp250 miliar. Anggaran tersebut mencakup seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, konstruksi fisik, hingga pengadaan alat kesehatan berstandar nasional.

“Anggaran ini disiapkan agar rumah sakit yang dibangun benar-benar memenuhi standar pelayanan nasional dan mampu menjawab kebutuhan layanan rujukan di wilayah Luwu Raya,” kata Evi.

RS Regional Luwu yang akan dibangun di Kecamatan Bua dirancang sebagai rumah sakit rujukan dengan layanan spesialistik dan subspesialistik. Layanan yang disiapkan antara lain penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, anak, kanker, jantung dan pembuluh darah, hipertensi, uronefrologi, THT, serta mata.

Selain itu, rumah sakit ini juga akan dilengkapi fasilitas penunjang modern, seperti instalasi gawat darurat (IGD), poliklinik rawat jalan, bedah sentral, layanan jantung terpadu, layanan ibu dan anak termasuk NICU, radiologi (X-ray dan CT Scan), laboratorium terpadu, hingga layanan farmasi dan gizi.

Fasilitas perawatan intensif seperti ICU, HCU, ICCU, PICU, serta layanan One Day Care (ODC), Medical Check Up (MCU), rehabilitasi medik, kosmetik medik, dan telemedicine juga direncanakan tersedia.

“Targetnya, rumah sakit ini bisa rampung dan mulai beroperasi setelah masa kontrak berakhir,” pungkas Evi.

Artikel RS Regional Luwu Mulai Ditender, Pemprov Sulsel Targetkan Fisik Dikerjakan Tahun Ini pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Kampanye tersebut diawali dengan Jalan Sehat Anti Mager yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel dalam rangka peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (8/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman mengajak masyarakat menjadikan aktivitas fisik ringan, kebersihan lingkungan, dan kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari rutinitas harian.

Ia menekankan bahwa hidup sehat tidak selalu harus dimulai dari aktivitas berat, melainkan dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Selain jalan sehat, kegiatan juga dirangkaikan dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto di sektor kesehatan.

Usai jalan sehat, Gubernur Sulsel bersama jajaran OPD melanjutkan kegiatan kerja bakti dan penanaman pohon di kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Sejumlah bibit tabebuya ditanam sebagai bagian dari upaya penghijauan dan penataan ruang terbuka hijau di kawasan pesisir Kota Makassar.

Pemprov Sulsel berharap, gerakan Anti Mager dan ASRI tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi kebiasaan kolektif masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Artikel Gubernur Sulsel Gaungkan Anti Mager dan Gerakan ASRI Lewat Jalan Sehat dan Aksi Lingkungan pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Paket VI perbaikan jalan mencakup tujuh ruas penghubung antarwilayah yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Luwu Raya.

Ruas-ruas tersebut meliputi jalan Batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua sepanjang 3 kilometer dan Tedong Bonga–Buntao–Batas Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 kilometer. Selain itu, proyek juga menyasar ruas Pantilang–Bonglo–Batas Kota Palopo (17,43 km) serta Batas Kabupaten Luwu–Latuppa sepanjang 5,17 kilometer.

Di wilayah Kota Palopo, tiga ruas jalan turut masuk daftar perbaikan, yakni Jalan Samiun (0,25 km), Jalan Opu Tosappaile (1,35 km), dan Jalan Pong Simpin sepanjang 4,82 kilometer.

Kepala Dinas BMBK Sulsel, Andi Ihsan, mengatakan proses lelang Paket VI saat ini telah memasuki tahap pembukaan dokumen. Pemerintah menargetkan pekerjaan fisik bisa segera berjalan agar dampak perbaikan jalan dapat dirasakan masyarakat secepatnya.

“Informasi terakhir masih tahap pembukaan dokumen lelang. Insyaallah dipercepat, mudah-mudahan bisa dikerjakan akhir Februari,” ujar Andi Ihsan.

Untuk mengejar target tersebut, Dinas BMBK terus berkoordinasi intensif dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulsel agar proses administrasi tidak berlarut-larut.

Selain Paket VI, Pemprov Sulsel juga memprioritaskan pembukaan dan perbaikan akses jalan menuju Kecamatan Seko, wilayah terpencil di Luwu Utara yang berjarak sekitar 550 kilometer dari Makassar. Hingga kini, akses ke Seko masih didominasi jalan berlumpur, berbatu, serta jembatan kayu, dengan kendaraan roda empat hanya mampu mencapai Dusun Paladoan.

Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemprov Sulsel menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melalui skema pembiayaan bersama. KemenPU mengalokasikan anggaran Rp48 miliar, sementara Pemprov Sulsel menyiapkan Rp20 miliar dari APBD.

“Itu juga sedang kita proses, secepatnya kita lelang,” kata Andi Ihsan. Ia menambahkan, paket yang bersumber dari KemenPU telah memiliki pemenang, sementara lelang dari APBD Sulsel dilakukan secara terpisah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan berbagai proyek infrastruktur tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat konektivitas kawasan Luwu Raya yang selama ini menghadapi tantangan geografis.

“Paket-paket infrastruktur di wilayah Luwu Raya ini adalah bentuk atensi Pemprov Sulsel terhadap pembangunan dan pemerataan akses di Luwu Raya,” ujar Jufri Rahman.

Pemprov Sulsel berharap percepatan proyek jalan ini mampu memperlancar arus barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Luwu Raya secara berkelanjutan.

Artikel Pemprov Sulsel Gaspol Benahi Jalan Luwu Raya, Tujuh Ruas Strategis Masuk Paket Lelang pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Bantuan tersebut dialokasikan untuk revitalisasi Lapangan Gaspa sekaligus penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas fasilitas publik dan perekonomian masyarakat.

Revitalisasi Lapangan Gaspa diarahkan untuk menghadirkan sarana olahraga dan ruang terbuka yang lebih representatif, nyaman, serta dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sulsel dalam mendorong pola hidup sehat dan aktif.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan Lapangan Gaspa bukan sekadar perbaikan infrastruktur, melainkan bagian dari gerakan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik.

“Lapangan ini diharapkan menjadi ruang Anti Malas Gerak (Anti Mager), tempat masyarakat berolahraga, berinteraksi, dan membangun gaya hidup sehat,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Pelaksanaan revitalisasi Lapangan Gaspa dilakukan melalui skema bantuan keuangan Pemprov Sulsel kepada pemerintah daerah, dengan koordinasi bersama Wali Kota, Ibu Naili Trisal, serta jajaran terkait. Pemerintah setempat turut memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas.

Selain revitalisasi lapangan, sebagian anggaran bantuan juga dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi antara Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota, Lapangan Gaspa diharapkan dapat segera rampung dan difungsikan sebagai pusat kegiatan olahraga, sosial, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat sekitar.

Artikel Revitalisasi Lapangan Gaspa Berjalan, Andi Sudirman Pastikan Bantuan Pemprov Sulsel Berdampak Nyata bagi Masyarakat pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Surat edaran bernomor 100.3.4/19480/BIRO Org tersebut ditetapkan di Makassar pada 18 Desember 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025, serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, ASN pada perangkat daerah atau unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, baik dari rumah maupun dari lokasi lain yang ditetapkan.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan tugas kedinasan dari rumah masing-masing dan/atau lokasi lainnya mulai tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025 serta tanggal 2 Januari 2026,” demikian bunyi surat edaran tersebut.

Meski demikian, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus diselesaikan di kantor tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme koordinasi bersama atasan langsung.

“Apabila terdapat pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan di kantor, maka ASN yang bersangkutan dapat melaksanakannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan atasan langsungnya,” lanjut isi SE.

Khusus bagi perangkat daerah atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel diserahkan kepada pimpinan masing-masing instansi. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami gangguan.

“Pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel diatur oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal,” sebagaimana tercantum dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa ketentuan teknis lainnya terkait pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel tetap mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 293/II/Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, dan berlaku untuk seluruh staf ahli gubernur, asisten Setda, serta kepala perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemprov Sulsel.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, Pemprov Sulsel berharap seluruh ASN tetap menjaga kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan publik meskipun melaksanakan tugas dengan pola kerja yang lebih fleksibel menjelang pergantian tahun.

Artikel Pemprov Sulsel Jamin Pelayanan Publik Tetap Optimal Meski ASN Kerja Fleksibel Akhir 2025 hingga Awal 2026 pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menyerahkan bantuan kapal penangkapan ikan kepada nelayan se-Sulawesi Selatan berupa 20 unit kapal berukuran 5 Gross Ton (GT) senilai Rp5 miliar, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, beberapa hari lalu.

Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bantuan kapal ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong kemandirian nelayan serta meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap di daerah.

Menurutnya, nelayan memiliki peran penting dalam menjaga pasokan pangan, khususnya sumber protein hewani bagi masyarakat.

“Bantuan ini kita harapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, sekaligus mendorong kemandirian pelaku usaha perikanan. Dengan armada yang memadai, nelayan dapat melaut dengan lebih aman dan hasil tangkapan pun dapat meningkat,” ujar Andi Sudirman.

Ia menegaskan, penguatan sektor perikanan juga sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pesisir dan nelayan.

“Kita ingin sektor perikanan tumbuh berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Penyerahan bantuan kapal ini disambut antusias oleh para nelayan penerima manfaat. Mereka berharap dukungan pemerintah dapat terus berlanjut, sehingga aktivitas melaut semakin optimal dan pendapatan nelayan semakin meningkat.

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Bapak Gubernur, kapal 5GT ini bisa juga dipakai multifungsi dengan menyuplai ikan. Semoga warga kami bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Agus Salim, salah satu nelayan asal Pinrang yang menerima bantuan kapal.

Artikel Gubernur Sulsel Serahkan 20 Kapal 5 GT, Dorong Produktivitas dan Kemandirian Nelayan pertama kali tampil pada Dot NEWS.