Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 yang dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah Kota Makassar, Kamis (27/11).

Kegiatan ini Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 program Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Makassar.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Maddaremmeng, beserta jajaran. Ia menekankan kegiatan ini memiliki nilai strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan dasar di Kota Makassar.

“Kegiatan pagi ini bukan kegiatan biasa. Ini sangat penting dan strategis untuk Pemerintah Kota Makassar, karena kita berbicara tentang pelayanan dasar yang merupakan hak masyarakat dan wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah,ˮ ujarnya.

Sambung Sekda Zulkifly mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengalami pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp500 miliar dari total APBD Rp5,1 triliun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa belanja untuk pemenuhan SPM tidak boleh dikurangi.

“Prinsip yang kami pegang adalah prioritas utama dalam belanja APBD adalah SPM. Setelah SPM, baru kita masuk pada visi-misi Wali Kota dan urusan penunjang. Jadi bukan visi-misi yang utama, tetapi SPM dulu,ˮ tegasnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyesuaikan dokumen perencanaan, mulai dari RKPD, renstra, hingga renja, agar seluruh kebutuhan pelayanan dasar tercakup dan tidak terlewat.

“Pastikan seluruh urusan SPM masuk terlebih dahulu dalam dokumen perencanaan. Jangan sampai anggaran disusun tanpa dasar perencanaan yang kuat,ˮ kata Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang itu juga mengingatkan pentingnya fungsi panitia penerapan SPM yang diketuai langsung oleh Wali Kota Makassar dan sekretarisnya dijabat oleh Sekda. Ia menekankan bahwa pelaporan SPM setiap triwulan harus lengkap dan sesuai ketentuan, termasuk data mutu layanan, mutu SDM, sampai jumlah penerima layanan.

“Penerapan SPM harus betul-betul kita kontrol. Setiap triwulan kita wajib melaporkan capaian kinerja, kualitas layanan, hingga jumlah masyarakat yang menerima layanan dasar itu,ˮ ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa kinerja SPM menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

“Kalau mau nilai LPPD kita bagus, maka pelaksanaan dan pelaporan SPM harus bagus juga. Ini salah satu indikator yang menentukan,ˮ jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifly juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kota Makassar meraih SPM Award pada 2025. Ia berharap Makassar dapat mempertahankan capaian itu pada tahun berikutnya.

“Alhamdulillah, tahun ini kita dapat SPM Award berkat pembinaan dari Pak Sesdirjen dan jajarannya. Ke depan kita harus bisa mempertahankannya dengan pelaporan yang lebih baik dan lebih tepat waktu,ˮ ungkapnya.

Sekda Makassar berharap seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti materi dan arahan yang diberikan selama bimtek untuk memastikan kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan SPM di masing-masing SKPD.

“Apa yang kita dapatkan hari ini harus benar-benar diterapkan. Kita pastikan penerapan SPM berjalan baik demi peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat,ˮ pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Maddaremmeng, menegaskan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai hak dasar masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah daerah.

Maddaremmeng menekankan bahwa SPM merupakan instrumen utama memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar secara layak, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, hingga sosial.

“Berbicara SPM berarti berbicara tentang hak dan kewajiban. Haknya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar, sementara kewajibannya berada pada pemerintah daerah untuk memastikan layanan itu terpenuhi,ˮ ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa SPM kini menjadi perhatian sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk Ombudsman RI dan Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, keterlambatan atau kegagalan memberikan pelayanan dasar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi.

“Pelayanan dasar itu sudah dianggap sebagai hak masyarakat. Kalau itu dilanggar, maka bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM. Ini sudah menjadi perhatian serius, bukan hanya Kemendagri,ˮ tegasnya.

Artikel Sekda Makassar Tegaskan SPM Jadi Prioritas Utama APBD di Tengah Pemotongan Dana Rp500 Miliar pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat menjadi salah satu juri dalam ajang Pemilihan Pegawai Teladan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (3/11).

“Pegawai ini harus komplet, karena kuncinya ada pada kata teladan. Tidak hanya dituntun oleh pemikiran, tapi juga oleh disiplin. Biar pintar kalau tidak loyal dan tidak disiplin serta kinerjanya tidak bagus, untuk apa?” ujar Andi Zulkifly, Senin (3/11).

Menurutnya, seorang pegawai teladan idealnya mencerminkan semua unsur positif dalam etika kerja aparatur sipil negara (ASN), mulai dari kemampuan berpikir, semangat kolaboratif, hingga sikap rendah hati.

“Pegawai teladan memiliki semua unsur di dalamnya. Harapannya, 62 calon ini bisa saling berinteraksi dan menunjukkan potensi masing-masing,” katanya.

Andi Zulkifly juga menekankan bahwa penilaian tidak semata-mata didasarkan pada tingkat kecerdasan, melainkan juga pada indikator multiseptoral, seperti integritas, kinerja, dan kemampuan bekerja sama lintas bidang.

“Indikatornya bukan hanya cerdas, tapi juga berbagai aspek multisektoral. Kami ingin melihat potensi itu muncul tanpa harus terlalu ambisius, karena ambisi yang berlebihan justru bisa membuat tegang,” urai mantan Camat Ujung Pandang itu.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar berharap seluruh peserta yang lolos ke tahap 62 besar dapat menjadikan momen ini sebagai bentuk rasa syukur dan kesempatan untuk mengasah diri, bukan sekadar ajang perebutan gelar.

“Masuk ke 62 besar itu saja sudah patut disyukuri. Penilai itu datang dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Jadi yang menilai itu bukan jabatan, bukan juga kedekatan dengan pimpinan. Semua dinilai secara objektif,” tegasnya.

Ajang pemilihan pegawai teladan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-418 Kota Makassar yang bertujuan menumbuhkan semangat kerja, loyalitas, serta etika profesional di kalangan ASN Pemkot Makassar.

Artikel Jadi Juri Pegawai Teladan Pemkot Makassar, Sekda Makassar: Pegawai Teladan Harus Lengkap, Bukan Sekadar Cerdas pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Tiga nominator tersebut masing-masing Matasa dari UPT SPF SDN Nusa Harapan Permai, Meramu dari UPT SPF SDI Perumnas Antang 3 dan Barrasa dari UPT SPF SMPN 15 Makassar. Mereka mengalahkan inovasi dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya inovasi dalam setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maupun satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

“Peserta yang hadir hari ini adalah tiga besar. Artinya, mereka sudah melewati berbagai tahapan penting dan menunjukkan usaha serta kemampuan yang pantas diapresiasi,” ujar Andi Zulkifly.

Ia secara khusus memberikan ucapan selamat kepada peserta IMA 2025 yang berhasil menembus tiga besar kompetisi tersebut.

“Tidak mudah untuk sampai di tahap ini. Pesertanya bukan hanya dari sekolah-sekolah, tapi juga dari seluruh SKPD. Jadi, capaian ini luar biasa,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengapresiasi antusiasme para peserta yang hadir sejak pagi dan menyiapkan presentasi dengan baik.

Menurutnya, semangat tersebut menunjukkan keseriusan dalam mendorong inovasi di lingkungan kerja masing-masing. Namun, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah dinas yang cenderung pasif dan menganggap lomba inovasi sebagai kegiatan seremonial semata.

“Banyak dinas yang kurang bersemangat, mengira inovasi hanya formalitas. Padahal, Pak Wali sudah menegaskan bahwa salah satu indikator penilaian SKPD adalah inovasinya,” tegasnya.

Sekda Makassar kemudian mengingatkan pentingnya meninggalkan pola kerja yang statis tanpa pembaruan, yang ia sebut sebagai “pemerintahan autopilot.”

“Autopilot itu artinya apa yang dilakukan tahun kemarin, terus saja dilaksanakan tanpa perubahan. Tidak ada inovasi. Padahal, pemerintah daerah tidak boleh bekerja seperti itu,” kata Zulkifly.

Ia menjelaskan, setiap kepala OPD maupun kepala sekolah harus mampu menggali potensi di lingkungannya untuk menciptakan terobosan baru yang berdampak nyata.

“Inovasi itu harus membawa perubahan yang lebih baik, punya kekhasan, dan tentu sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing,” tambahnya.

Menanggapi inovasi yang ditampilkan SMP Negeri 15 Makassar melalui sistem poin karakter siswa, Zulkifly menilai ide tersebut relevan dengan tugas pokok dan fungsi satuan pendidikan.

“Inovasi ini bagus karena mampu memotivasi siswa untuk berperilaku lebih baik. Sistem poin menjadikan penilaian karakter lebih objektif dan terukur,” jelasnya.

Ia juga memberikan masukan agar inovasi tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan teknologi informasi.

“Saya sarankan agar sistem ini diperkuat dengan aplikasi berbasis IT yang bisa diakses guru dan orang tua, supaya lebih terintegrasi dan konsisten dalam pelaksanaannya,” tutup Zulkifly.

Artikel Jadi Juri Tiga Besar IMA 2025, Sekda Zulkifly Tekankan Keberlanjutan Inovasi pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Tim yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra itu disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalabbi, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (23/10).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluator yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah.

Selanjutnya, kata Sekda Zulkifly proses evaluasi AKIP tahun ini mencakup sejumlah aspek utama, termasuk tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya.

Beberapa di antaranya meliputi review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target pada tahun berikutnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menyusun format standar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja yang terukur dan akurat. Laporan kinerja OPD pun dioptimalkan sebagai dasar penetapan strategi dan target kinerja tahun berikutnya.

“Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Andi Zulkifly, usai pelaksanaan Evaluasi AKIP 2025 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (23/10).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) juga menyampaikan pemerintah kota kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar dapat dilakukan evaluasi secara real time.

“Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya.

Kedatangan tim evaluator KemenPAN-RB turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kota Makassar, di antaranya Kepala Inspektorat Kota Makassar, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator.

Sekda Zulkifly lebih jauh menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Di mana, fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” tukasnya.

“Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tambahnya.

Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029.

Artikel Pemkot Makassar Terima Kunjungan Tim Evaluator KemenPAN-RB, Sekda Paparkan Capaian AKIP 2025 pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan bersama Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Balik Diwa, kampus yang dikenal fokus pada bidang perikanan, kemaritiman, dan bisnis berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menyampaikan Pemkot Makassar memberikan bantuan hibah kepada ITBM Balik Diwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi, khususnya di bidang riset dan inovasi kelautan.

“Ada bantuan hibah dari Pemerintah Kota Makassar untuk ITBM. Semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan pengembangan kegiatan akademik di kampus,” ujar Andi Zulkifly usai menerima Sivitas Akademika ITBM Balik Diwa di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (14/10).

Lebih lanjut, mantan Camat Ujung Pandang itu mengungkapkan pihaknya akan mengagendakan kunjungan ke ITBM Balik Diwa. Termasuk penjajakan kerja sama terkait pengembangan program-program strategis Pemkot Makassar, seperti urban farming dan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk melanjutkan studi di ITBM.

“Kalau ada undangan perkuliahan atau kegiatan kampus, bisa diundang Pak Wali. Sekaligus nanti kita bisa tandatangani MoU yang berkaitan dengan program-program mulia seperti urban farming maupun peningkatan kapasitas ASN,” tambahnya.

Terpisah, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Muh Ikramullah Akmal menyampaikan pihaknya mendukung dan siap berkontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya di Kota Makassar. Apalagi, saat ini Pemkot Makassar memiliki program urban farming.

Menurut Ikramullah, program urban farming yang dikembangkan Pemkot Makassar sangat relevan dengan fokus pengembangan pendidikan di ITBM Balik Diwa yang menitikberatkan pada bidang perikanan, kemaritiman, dan bisnis.

“ITBM Balik Diwa sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota, khususnya program urban farming. Saat ini tantangan terbesar kita adalah keterbatasan lahan dan ketersediaan pangan. Karena itu, kami siap memberikan dukungan dari sisi keilmuan dan riset,” ujar Ikramullah.

Ia menambahkan, ITBM Balik Diwa tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah edukasi dan konservasi lingkungan di Pulau Barrang Caddi, yang menjadi salah satu fokus kampus tersebut dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

“Kami aktif mengedukasi masyarakat di pulau, khususnya di Barrang Caddi. ITBM berkomitmen mendukung setiap langkah Pemkot Makassar dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan sadar akan pentingnya keberlanjutan sumber daya laut,” jelasnya.

Ikramullah juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ITBM Balik Diwa dan Pemerintah Kota Makassar. Ia berharap kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda yang unggul di bidang kelautan dan perikanan, sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam kegiatan berbasis lingkungan perkotaan seperti urban farming.

“Kami sangat senang ITBM dan Pemerintah Kota Makassar dapat menjalin MoU. Kami berharap kolaborasi ini dapat berlanjut, khususnya dalam mendukung lahirnya generasi muda yang aktif dan inovatif di sektor kelautan, perikanan, dan bisnis maritim,” pungkasnya.

Sebagai informasi, ITBM Balik Diwa Makassar merupakan perguruan tinggi yang berdiri dengan visi menjadi pusat unggulan pendidikan di bidang teknologi, bisnis, dan maritim di kawasan Indonesia Timur.

Kampus ini berkomitmen menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan industri kelautan dan ekonomi biru, serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan pesisir dan kepulauan.

Artikel Sekda Zulkifly Gandeng ITBM Bersinergi Sukseskan Program Mulia pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly saat memimpin rapat pelaksanaan pengendalian perencanaan program prioritas Pemkot Makassar 2025 di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Senin (13/10).

Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan, FS menjadi tahap penting sebelum dimulainya pekerjaan fisik, karena menyangkut penyesuaian dengan tata ruang wilayah.

“Tahun ini kita berjalan sesuai dengan progres anggaran yang telah disiapkan. Tinggal pelaksanaan Feasibility Study atau FS. Studi kelayakan ini penting karena harus menyesuaikan dengan tata ruang kawasan Untia,” kata Sekda Zulkifly.

Ia menjelaskan, sebelum penyusunan FS, pemerintah juga membahas pembuatan masterplan yang akan menjadi acuan pengembangan kawasan sekitar stadion.

Masterplan ini disesuaikan dengan kondisi tata ruang yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Kawasan Mamminasata yang membolehkan pembangunan sarana olahraga di wilayah tersebut.

Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kota Makassar yang baru hanya mengatur kawasan ekonomi. Karena itu, menurutnya, perlu dilakukan pendalaman agar lokasi stadion tetap sesuai aturan tata ruang.

“Aturan ini ingin kami pertajam. Apakah kawasan ekonomi itu termasuk wilayah stadion atau tidak, sehingga perlu ada masterplan untuk memperjelas ruang-ruang di kawasan Untia,” jelasnya.

Melalui penyusunan FS dan masterplan, pemerintah berharap seluruh elemen di kawasan Untia dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan stadion. Kedua dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025.

Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda Makassar itu mengungkapkan pembiayaan kegiatan FS dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dengan skema swakelola tipe III. Skema ini dipilih untuk mempercepat proses dibandingkan tender konvensional.

Diketahui, Swakelola tipe 3 adalah pengadaan barang/jasa yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“Kenapa menggunakan swakelola tipe III, karena ini keputusan bersama untuk mempercepat proses. FS masuk dalam APBD Perubahan sehingga perlu ada justifikasi penetapan FS,” katanya.

Ia menegaskan, penyelesaian FS menjadi prioritas tahun ini. Selanjutnya, tahun depan (2026) akan dimulai tahap penimbunan lahan, sebagai awal pekerjaan fisik stadion.

Proyek Stadion Untia sendiri akan menggunakan metode desain-bangun (design and build) dengan sistem multiyears. Metode ini dinilai lebih efisien karena memungkinkan pekerjaan konstruksi berjalan lebih cepat tanpa menunggu seluruh perencanaan selesai sepenuhnya.

“Alasan kita menggunakan metode desain-bangun karena waktunya lebih cepat dan efisien,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Zuhaelsi Zubir menyampaikan proyek ini akan menggunakan metode design and build atau desain terintegrasi dengan konstruksi, guna mempercepat proses pengerjaan dan efisiensi biaya. Progresnya, pembangunan stadion berjalan sesuai jadwal yang telah disusun sejak pertengahan tahun 2025.

“Pada bulan Juli 2025, proses persiapan dan pengawasan tahap ketiga sudah berlangsung. Selanjutnya, pada Agustus hingga September dilakukan penguatan audit dan finalisasi dokumen teknis,” ujar Zuhaelsi Zubir.

Lebih jauh, kata Elsi–sapaan akrabnya–proyek ini dimulai dengan penyusunan master plan dan studi kelayakan (FS) yang ditarget rampung pada akhir tahun 2025.

“Pelaksanaan manajemen konstruksi diproyeksikan berlangsung selama sepuluh bulan, mulai Maret hingga Desember 2026. Setelah itu, proses tender konstruksi akan dilakukan pada awal 2027 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun yang sama,” jelasnya.

Dia menjelaskan metode design and build dipilih karena dinilai lebih efisien dimana melalui pendekatan ini, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dilakukan secara terintegrasi, sehingga mampu meminimalkan risiko keterlambatan dan memperkuat koordinasi antara konsultan perencana dan kontraktor pelaksana.

“Dengan metode ini, komunikasi antar pihak menjadi lebih efisien dan waktu pengerjaan bisa lebih singkat tanpa mengurangi kualitas,” tambahnya.

Adapun tahapan pekerjaan fisik akan dimulai dengan pematangan lahan dan penimbunan area stadion yang berlokasi di Kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Pekerjaan ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti drainase, fondasi, dan akses jalan menuju kawasan stadion.
Total anggaran proyek ini diperkirakan mencapai Rp300 miliar yang terbagi ke dalam beberapa tahap pembiayaan hingga tahun 2027.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Stadion Untia ditargetkan bisa diresmikan pada awal tahun 2028.

Artikel Pembangunan Stadion Makin Nyata, Sekda Zulkifly Pimpin Rapat Progres Stadion pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Sekda Zulkifly menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk program seragam sekolah gratis bagi peserta didik.

Dana tersebut bersumber dari hasil efisiensi belanja daerah, sesuai amanat berbagai regulasi pemerintah pusat maupun daerah.

Pengalokasian ini, sambung Sekda Zulkifly sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan penghematan pada sejumlah pos belanja.

“Selain itu, dasar hukum pengalihan anggaran juga diperkuat oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, SE Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900.1.3/1606/BKAD tertanggal 24 Februari 2025, serta SE Wali Kota Makassar Nomor 903./71/S.Edar/BPKAD/III/2025,” ungkap Sekda Zulkifly, Kamis (18/9).

“Dalam aturan tersebut ditegaskan, hasil efisiensi belanja daerah dialokasikan ke tujuh bidang prioritas, salah satunya pendidikan,” tambahnya.

Lebih jauh, kata mantan Camat Ujung Pandang itu, hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab VI, Subbab D, Point 1 huruf h, yang mengatur pergeseran anggaran dapat dilakukan pada kondisi tertentu dengan persetujuan kepala daerah dan dilaporkan kepada DPRD.

Kemudian, SE Mendagri Nomor 900/833/SJ menegaskan bahwa efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, penyediaan cadangan pangan, serta prioritas lain yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Zul–sapaan akrabnya–Wali Kota Makassar menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 tentang perubahan atas Perwali Nomor 57 Tahun 2024 mengenai penjabaran APBD TA 2025. Pergeseran anggaran ini telah diberitahukan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar untuk kemudian ditampung dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Hasil pengalihan anggaran tersebut juga sudah melalui proses review yang dituangkan dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Nomor 082/Insp/780.04/VI/2025,” ungkapnya.

Dalam laporan itu disebutkan, pengalihan efisiensi belanja telah menambah anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan program prioritas lainnya.

Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025 dinilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta usulan perubahan anggaran yang diajukan perangkat daerah terkait.

“Berdasarkan telaahan regulasi dan hasil evaluasi, efisiensi anggaran dimanfaatkan untuk program prioritas, salah satunya penyediaan seragam sekolah gratis yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar,” tukasnya.

Program ini dilaksanakan melalui mekanisme tender konsolidasi dengan jenis kontrak payung, sehingga, Zul berharap pelaksanaannya lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

“Dengan adanya alokasi ini, kami menegaskan komitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta meringankan beban orang tua siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu,” jelasnya.

Artikel Tegas, Sekda Zulkifly Pastikan Pembelian Seragam Sekolah Gratis Hasil Efisiensi Belanja Daerah pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pertandingan ini ditandai dengan tendangan ke gawang oleh Sekda Zulkifly dilanjutkan eksebisi Tim Pemkot Makassar melawan Tim KONI Makassar dan Tim FK Unhas. Hadir Sekertaris Dispora Andi Engka dan jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Sekda Zulkifly mengatakan, pertandingan ini sebagai komitmen pemerintah kota di bidang olahraga. Apalagi, regenerasi atlet perlu menjadi perhatian.

Sehingga, turnamen seperti minisoccer menjadi hal penting untuk selalu dilaksanakan. Kolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dinilai tepat mewujudkan hal tersebut.

“Kita minta seluruh peserta tim Turnamen Minisoccer Pemkot Makassar bisa menjaga sportifitas. Apalagi ini kan anak SD dan SMP yang ikut sehingga sportifitas harus ditanamkan sejak dini,” ungkap Sekda Zulkifly, Minggu (22/6).

Tak hanya itu, kata Mantan Kepala Bappeda Makassar berharap pertandingan seperti pelaksanaan Turnamen Minisoccer Pemkot Makassar diharapkan bisa melahirkan atlet-atlet baru.

Artikel Kolaborasi KONI Makassar, Sekda Zulkifly Harap Turnamen Minisoccer 2025 Lahirkan Atlet Sepak Bola pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan tujuh program unggulan MULIA (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan) dari Program Wali Kota dan Wawali Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham.

Memasuki hari ke-100 masa jabatan Munafri-Aliyah, pada 1 Juni 2025, berbagai aspek dipersiapkan oleh Pemerintah Kota untuk menjadi fondasi pembangunan sosial dan ekonomi selama lima tahun ke depan.

Sejumlah program kini telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara lainnya tengah dipersiapkan dengan penguatan regulasi dan infrastruktur pendukung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda mengatakan, Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan tujuh program prioritas yang menjadi bagian dari Sapta Mulia, sebagai fondasi visi misi kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang kini memasuki hari ke-100 masa jabatan MULIA.

“Sebenarnya, 100 hari ini bukan untuk menyelesaikan semua program, tetapi untuk memastikan arah kebijakan sudah sesuai dengan jalur yang direncanakan,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

Andi Zulkifly Nanda menegaskan, bahwa periode 100 hari bukan ditujukan untuk menyelesaikan program secara instan, melainkan memastikan seluruh kebijakan strategis berjalan pada jalur yang tepat.

Pria yang kini masih menjabat Kepala Bappeda itu menuturkan, Pemerintah Kota Makassar kini tengah merampungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memasuki tahap rancangan akhir.

“Karena sebagian besar program prioritas membutuhkan regulasi baru, perubahan struktur organisasi, dan dukungan dari dokumen RPJMD,” ungkapnya.

A. Zulkifly Nanda mengungkapkan, bahwa dokumen ini menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan dan merupakan hasil integrasi dari visi-misi Wali Kota dan Wakil Walikota, program prioritas Presiden, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

“RPJMD kita ini sudah masuk ke tahap rancangan akhir. Hari ini sudah kita masukkan ke Inspektorat untuk direview, lalu akan dibawa ke DPRD sebelum disahkan menjadi Perda,” ujar Andi Zulkifly.

Ia menegaskan bahwa RPJMD kabupaten/kota tidak bisa disahkan lebih dulu dari RPJMD Provinsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar menyesuaikan isi dokumen agar selaras dan mendukung kebijakan provinsi maupun nasional.

“Salah satu program prioritas yang masuk dalam RPJMD adalah pembangunan stadion baru di wilayah Untia. Proyek ini bersifat multiyears dan akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Beberapa inisiatif strategis kini sudah berada di tahap finalisasi dan siap direalisasikan dalam waktu dekat. Di antaranya adalah :

Program Bebas Sampah Gratis, yang Perwali-nya sudah hampir rampung. Diharapkan bisa diterapkan tahun ini.

Program Bebas Pakaian Sekolah, telah masuk tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Program Pemasangan Air Bersih Gratis, dengan 2.000 rumah siap mendapatkan sambungan PDAM secara gratis tahun ini.

Makassar Creative Hub, sedang dalam proses pembangunan fisik di Pantai Losari, sementara sistem dan regulasinya disiapkan oleh OPD terkait.

Makassar Super Apps, yang akan mengintegrasikan lebih dari 140 layanan digital Pemkot ke dalam satu platform terpadu. Nama aplikasinya akan diumumkan langsung oleh Wali Kota dalam waktu dekat.

Andi Zulkifly menyebut, program tersebut merupakan langkah awal untuk mempercepat implementasi Sapta Mulia dalam lima tahun ke depan. Namun, beberapa di antaranya ditarget bisa mulai dijalankan di tahun pertama.

“Misalnya, program sampah gratis dan seragam sekolah—kalau regulasi dan anggarannya sudah lengkap, bisa langsung jalan. Tidak perlu menunggu lima tahun,” tambahnya optimis.

Meski demikian, Sekda juga mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program prioritas, terutama dari sisi regulasi dan anggaran.

“Perlu penyusunan Perwali bahkan Perda. Ini butuh sinergi dengan pihak provinsi dan kementerian terkait. Selain itu, kita juga harus cermat dalam mengelola APBD, agar pendapatan dan belanja daerah efektif dan efisien,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penyesuaian strategi, Pemerintah Kota Makassar juga akan merevisi SK Program Strategis Wali Kota pada Juni 2025, setelah sebelumnya diterbitkan pada Februari lalu.

Langkah-langkah ini, menurut Andi Zulkifly, menunjukkan komitmen kuat Pemkot dalam membangun kebijakan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

“Yang terpenting, bukan soal kecepatan, tapi ketepatan dan keberlanjutan. Kami yakin dengan pondasi yang kuat, hasilnya akan terasa nyata oleh masyarakat,” tutupnya.

Diketahui, adapun program-program prioritas yang tertuang dalam Sapta MULIA mulai menunjukkan geliat, meskipun sebagian besar masih dalam tahap penyiapan regulasi, perencanaan anggaran, hingga pembangunan fisik awal.

1. Seragam Sekolah Gratis:
Program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri telah disiapkan melalui anggaran hasil efisiensi senilai Rp11,49 miliar. Pemkot juga telah melakukan pendataan UMKM penjahit di seluruh kecamatan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal dalam penyediaan seragam.

2. Gratis Iuran Sampah:
Untuk rumah tangga kategori miskin ekstrem, Pemkot tengah merampungkan regulasi terkait retribusi sampah melalui Perda/Perwali. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan kajian potensi kehilangan PAD akibat pembebasan iuran ini.

3. Pemasangan Instalasi Air Bersih Gratis:
Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun hingga kini dirampungkan progres di PDAM.

4. Pembangunan Stadion Sepak Bola:
Pemkot mengalokasikan anggaran multi-tahun untuk pembangunan stadion modern. Tahun ini difokuskan pada studi kelayakan (FS) dan analisis dampak lingkungan serta lalu lintas dengan total anggaran awal Rp2,3 miliar.

5. MULIA Berjasa – Jaminan Sosial Terpadu:
Pemkot telah menganggarkan puluhan miliar untuk tambahan peserta BPJS kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran), termasuk penguatan layanan Posyandu dan peningkatan kelayakan bangunan Puskesmas.

6. Makassar Super Apps:
Aplikasi super berbasis integrasi dengan 74 layanan publik dari 358 website. Untuk Makassar Apps aplikasi Pemkot kini tengah dalam pengembangan. Nama resmi dan sistem layanan digitalnya akan segera diumumkan oleh Wali Kota.

7. Makassar Creative Hub:
Fasilitas co-working space di tiap kecamatan mulai dirintis. Di Pantai Losari, pembangunan fisik Makassar Creative Hub (MCH) telah dimulai dengan gabungan dari Dinas PU dan Dinas Pariwisata.

Artikel 100 Hari Munafri-Aliyah, Program Unggulan MULIA Mulai Bergerak pertama kali tampil pada Dot NEWS.

“Lelang jabatan itu untuk mencari figur figur yang berkompeten dan layak sebagai Sekda nantinya, jadi patut kita dukung,” kata Phalevi.

Dia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar Yandi nahkodai munafri Arifudin dan Aliyah Mustika tentu menginginkan kinerja timnya bekerja dengan baik sehingga harus menyeleksi sosok Sekda yang dapat menunjang Program Pemkot Makassar.

Dia mengatakan, seluruh proses seleksi itu diserahkan sepenuhnya ke Pemkot dan tim seleksi (timsel) yang telah terbentuk untuk mencari sosok yang kompeten sebagai Sekda.

Saat ini sudah terdapat 10 nama yang maju sebagai calon Sekda dan dinilai mumpuni dan berkompeten.

“Kami di komisi A melihat semua yang mendaftar memiliki kualitas yang mumpuni,” katanya.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya meyakini timsel pasti akan memilih Sekda yang dapat mendukung visi misi wali kota untuk membangun Makassar yang lebih baik.

Sebanyak 10 pejabat Pemkot dan Sulawesi Selatan bersaing merebut posisi Sekda lewat seleksi jabatan itu diantaranya PJ Sekda Makassar Irwan Rusfiyadi Adnan dan sekretaris DPRD Makassar Dahyal.

“Jadi kita tunggu saja hasilnya Insya Allah akan dipilih yang terbaik untuk mengawal Kota Makassar lebih baik,” ujar Phalevi.

Artikel Lelang Jabatan Sekda Kota Makassar Ini Tanggapan DPRD Makassar pertama kali tampil pada Dot NEWS.