Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bantaeng Muh Fathul Fauzy Nurdin dan sejumlah penerima manfaat di Kecamatan Gantarangkeke, Jumat (13/2/2026).

Andi Sudirman menegaskan, intervensi tersebut menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor produktif di daerah.

“Ini bentuk perhatian Pemprov untuk membantu Kabupaten Bantaeng bersama warga, sekaligus memperkuat sinergi menuju Sulsel Maju dan Berkarakter,” ujar Andi Sudirman.

Adapun rincian bantuan yang disalurkan meliputi benih padi dan jagung, pembangunan greenhouse, serta apartemen ikan dengan total nilai sekitar Rp3,7 miliar. Selain itu, Pemprov juga menyerahkan dua unit alsintan senilai Rp800 juta, satu unit kapal nelayan 5 GT senilai Rp250 juta, serta hibah sarana keagamaan sebesar Rp100 juta.

Pemprov Sulsel menilai penguatan sektor pertanian dan perikanan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan bantuan tersebut agar berdampak langsung pada produktivitas petani dan nelayan, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Artikel Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Kucurkan Bantuan Miliaran Rupiah ke Bantaeng pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”.

Secara angka, nilai SAKIP Sulsel meningkat dari 69,02 menjadi 70,26 poin. Meski kenaikannya tipis, lonjakan kategori ke level BB menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemprov Sulsel, Jayady, menjelaskan penilaian SAKIP dilakukan secara komprehensif dan ketat oleh Kementerian PANRB.

“Penilaiannya mencakup perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, sampai evaluasi internal. Ini bukan sekadar angka, tapi menggambarkan sejauh mana program pemerintah berdampak,” ujarnya.

Di tingkat daerah, implementasi SAKIP melibatkan sejumlah perangkat utama. Bappeda menangani perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab atas pelaporan, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal. Seluruh OPD disebut berkontribusi dalam peningkatan nilai tersebut.

Jayady menegaskan, capaian ini menjadi kerja kolektif jajaran Pemprov Sulsel. Namun, ia mengingatkan bahwa mempertahankan predikat BB akan menjadi tantangan berikutnya.

“Harapan Bapak Gubernur, seluruh OPD konsisten memperkuat penerapan SAKIP agar kualitas kinerja terus meningkat,” katanya.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Akuntabilitas dan integritas birokrasi adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ajang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan pemerintah daerah penerima penghargaan.

Dengan capaian ini, Pemprov Sulsel memperbaiki posisinya dalam peta akuntabilitas nasional. Tantangan selanjutnya bukan hanya menjaga angka, tetapi memastikan peningkatan kinerja tersebut benar-benar terasa dalam pelayanan publik.

Artikel Nilai SAKIP Naik ke BB, Pemprov Sulsel Perbaiki Akuntabilitas Kinerja pertama kali tampil pada Dot NEWS.