Kegiatan ini, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, melalui Poltekkes Makassar. Forum internasional yang mempertemukan para pemangku kebijakan dan tenaga kesehatan dari berbagai negara Asia Pasifik ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas negara di bidang pengelolaan kesehatan anak.

Selama tiga hari pelaksanaan, 20–22 Januari 2026, Makassar menjadi ruang bertemunya gagasan, praktik terbaik, dan komitmen bersama untuk memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan berkualitas.

Dipilihnya Makassar sebagai lokasi kegiatan mencerminkan kepercayaan internasional terhadap komitmen pemerintah kota dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka secara resmi Workshop on Managing Child Health for Healthcare Workforce yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui Poltekkes Makassar, di The Rinra Hotel, Selasa (20/1/2026).

Workshop internasional yang berlangsung selama tiga hari, 20–22 Januari 2026 ini, bertujuan untuk berbagi best practice serta memperkuat kolaborasi pengelolaan kesehatan anak antarnegara di kawasan Asia Pasifik.

Sejumlah delegasi dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam hadir secara langsung, sementara perwakilan dari Meksiko, Jepang, dan China Taipei mengikuti kegiatan secara daring.

Munafri menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Makassar sebagai tuan rumah kegiatan internasional tersebut. Ia menilai forum ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan solusi bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan anak, khususnya di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk besar.

“Kota Makassar memiliki sekitar 1,4 juta penduduk yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Dengan jumlah tersebut, tentu tantangan di sektor kesehatan cukup besar. Karena itu, kami sangat senang APEC dan Poltekkes membawa forum penting ini ke Makassar,” ujar Munafri.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama kesehatan anak sebagai generasi masa depan.

“Kami tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan kesehatan yang kuat bersama seluruh komunitas. Kesehatan anak adalah fondasi utama untuk masa depan kota ini,” tambahnya.

Ia memaparkan kondisi fasilitas dan sumber daya kesehatan di Kota Makassar di depan peserta Internasional. Saat ini, Makassar memiliki 47 puskesmas, 35 puskesmas pembantu (Pustu), 214 klinik, satu rumah sakit umum daerah, serta total 52 rumah sakit umum.

Menurutnya, ketersediaan data tenaga kesehatan yang akurat, terstandarisasi, dan mutakhir menjadi kunci penguatan sistem pelayanan kesehatan.

Munafri turut menyoroti angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan, pada tahun 2024 terdapat 19 kasus kematian ibu dan 198 kematian bayi. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 13 kematian ibu dan 185 kematian bayi.

“Angka ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan,” ujarnya.

Karena itu, Munafri menyampaikan harapannya agar Workshop APEC ini dapat memperkuat jejaring kerja sama lintas negara dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesehatan anak dan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

“Kami berharap lokakarya ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa kami terapkan di Makassar,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Makassar, Rusli, menyatakan bahwa lokakarya ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga pembuat kebijakan, dalam pengelolaan kesehatan anak.

Menurutnya, kesehatan anak merupakan isu krusial yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Melalui pertukaran praktik terbaik, diskusi mendalam, dan pemanfaatan teknologi, kami berharap lokakarya ini mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat sistem kesehatan primer di masing-masing negara,” ujarnya. (*)

Artikel Buka Workshop APEC, Munafri Perkuat Kolaborasi Internasional Kesehatan Anak pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Sebagai solusi, Pemkot Makassar mempertimbangkan menggunakan mekanisme Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Hal sebagai upaya menepis stigma gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kian mengkhawatirkan belakangan ini.

Kepala BKPSDMD Makassar, Akhmad Namsum, menyebutkan bahwa mekanisme PJLP dinilai lebih memungkinkan dibanding outsourcing.

“Yang jelas tidak ada PHK. Solusi bagi bagi pegawai honor memungkinan akan ada sekema lewat PJLP,” kata Namsum, Senin (19/5/2025) malam.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar tengah mencari solusi bagi sekitar 3.000 tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kelompok ini merupakan bagian dari total 11 ribu lebih honorer atau Laskar Pelangi yang sebelumnya menjalin kontrak kerja dengan Pemkot.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 lebih tenaga honorer telah mengikuti seleksi PPPK. Artinya, masih ada selisih sekitar 3.000 orang yang belum terakomodasi dalam sistem kepegawaian resmi.

Mayoritas dari 3.000 honorer yang belum terserap merupakan tenaga kebersihan. Tercatat, lebih dari 2.000 orang bekerja sebagai petugas kebersihan, sementara sisanya berasal dari berbagai bidang lain.

Sebagai bentuk solusi, Pemkot akan menggunakan mekanisme Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), sebuah skema pengadaan jasa individu yang akan diproses melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Kebutuhan tenaga akan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ujar Akhmad Namsum.

Dengan menggunakan PJLP, para honorer tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan meski tidak lagi berstatus pegawai non-ASN, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Salah satu syarat utama untuk mengikuti skema PJLP adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan.

Menurutnya, NIB ini digunakan dalam proses lelang jasa di ULP. Pemkot akan memberikan bantuan teknis kepada honorer dalam proses pengurusan NIB dan pemahaman mekanisme pengadaan.

“Nantinya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan melakukan analisis jabatan untuk menentukan kebutuhan riil tenaga kerja yang akan direkrut melalui PJLP. Kontrak kerja pun akan langsung berada di bawah OPD, tidak lagi tersentral di BKPSDMD,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan sosialisasi dan edukasi agar para honorer memahami alur dan persyaratan skema PJLP. Mereka juga akan dibuatkan akun khusus untuk mempermudah akses layanan ini.

Diharapkan proses analisis jabatan segera selesai agar pengadaan PJLP bisa dimulai Juni 2025, mengingat Mei merupakan bulan terakhir pembayaran gaji honorer dengan skema lama.

Langkah ini merupakan bagian dari penataan kepegawaian, seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang melarang pengangkatan pegawai honorer baru. Pejabat yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai regulasi yang berlaku.

“Sebagai bentuk kepedulian, Pemkot akan membantu proses pembuatan NIB dan memberikan edukasi terkait tahapan dalam pengadaan jasa perseorangan,” tuturnya.

“Nantinya, honorer akan memiliki akun masing-masing untuk mengakses informasi dan proses rekrutmen di OPD sesuai kebutuhan,” tambah dia.

Artikel Pemkot Makassar Siapkan Solusi untuk Ribuan Honorer Tak Terdaftar pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat memimpim apel pembersihan pasar menyampaikan apresiasinya atas semangat gotong royong yang ditunjukkan TNI dengan melibatkan semua pihak.

“Kegiatan karya bakti ini yaitu bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga hubungan antara TNI, masyarakat dan pemerintah kota terjalin lebih erat,” kata Munafri saat jadi Pimpinan Apel Karya Bakti Pembersihan Pasar Terong yang diadakan Kodim 1408/Makassar, di Masjid Al-Maskaz Al-Islami.

Menurutnya, kegiatan ini memberikan dampak positif dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Makassar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Kata Appi, kegiatan ini juga menjadi bukti kedekatan TNI, rakyat, dan pemerintah. Juga sebagai upaya untuk menjaga kebersihan saluran agar tidak tersumbat, sekaligus mencegah genangan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

“Ahamdulillah kegiatan ini diinisiasi oleh pak Dandim, kita bersama-sama memperhatikan kebersihan lingkungan, kita mulai dengan proses pembersihan dari sekitar Pasar Terong,” jelasnya.

Appi berharap kegiatan ini tidak hanya fokus pada satu lokasi saja, melainkan dapat menjadi agenda rutin TNI bersama pemerintah kota dengan pelibatan masyarakat. Sehingga pasar-pasar yang ada di Kota Makassar lebih terjaga.

“Kebersihan mencerminkan identitas suatu daerah. Kita mulai dari pasar, kalau pasar kita bersih tentu lingkungan lain juga akan ikut bersih. Kami pemerintah kota memberikan dukungan penuh kegiatan seperti ini,” tutup Appi.

Artikel Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin Imbau Masyarakat Terapkan Hidup Sehat Mulai dari Pasar pertama kali tampil pada Dot NEWS.