Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan tujuh program unggulan MULIA (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan) dari Program Wali Kota dan Wawali Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham.

Memasuki hari ke-100 masa jabatan Munafri-Aliyah, pada 1 Juni 2025, berbagai aspek dipersiapkan oleh Pemerintah Kota untuk menjadi fondasi pembangunan sosial dan ekonomi selama lima tahun ke depan.

Sejumlah program kini telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara lainnya tengah dipersiapkan dengan penguatan regulasi dan infrastruktur pendukung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda mengatakan, Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan tujuh program prioritas yang menjadi bagian dari Sapta Mulia, sebagai fondasi visi misi kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang kini memasuki hari ke-100 masa jabatan MULIA.

“Sebenarnya, 100 hari ini bukan untuk menyelesaikan semua program, tetapi untuk memastikan arah kebijakan sudah sesuai dengan jalur yang direncanakan,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

Andi Zulkifly Nanda menegaskan, bahwa periode 100 hari bukan ditujukan untuk menyelesaikan program secara instan, melainkan memastikan seluruh kebijakan strategis berjalan pada jalur yang tepat.

Pria yang kini masih menjabat Kepala Bappeda itu menuturkan, Pemerintah Kota Makassar kini tengah merampungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memasuki tahap rancangan akhir.

“Karena sebagian besar program prioritas membutuhkan regulasi baru, perubahan struktur organisasi, dan dukungan dari dokumen RPJMD,” ungkapnya.

A. Zulkifly Nanda mengungkapkan, bahwa dokumen ini menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan dan merupakan hasil integrasi dari visi-misi Wali Kota dan Wakil Walikota, program prioritas Presiden, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

“RPJMD kita ini sudah masuk ke tahap rancangan akhir. Hari ini sudah kita masukkan ke Inspektorat untuk direview, lalu akan dibawa ke DPRD sebelum disahkan menjadi Perda,” ujar Andi Zulkifly.

Ia menegaskan bahwa RPJMD kabupaten/kota tidak bisa disahkan lebih dulu dari RPJMD Provinsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar menyesuaikan isi dokumen agar selaras dan mendukung kebijakan provinsi maupun nasional.

“Salah satu program prioritas yang masuk dalam RPJMD adalah pembangunan stadion baru di wilayah Untia. Proyek ini bersifat multiyears dan akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Beberapa inisiatif strategis kini sudah berada di tahap finalisasi dan siap direalisasikan dalam waktu dekat. Di antaranya adalah :

Program Bebas Sampah Gratis, yang Perwali-nya sudah hampir rampung. Diharapkan bisa diterapkan tahun ini.

Program Bebas Pakaian Sekolah, telah masuk tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Program Pemasangan Air Bersih Gratis, dengan 2.000 rumah siap mendapatkan sambungan PDAM secara gratis tahun ini.

Makassar Creative Hub, sedang dalam proses pembangunan fisik di Pantai Losari, sementara sistem dan regulasinya disiapkan oleh OPD terkait.

Makassar Super Apps, yang akan mengintegrasikan lebih dari 140 layanan digital Pemkot ke dalam satu platform terpadu. Nama aplikasinya akan diumumkan langsung oleh Wali Kota dalam waktu dekat.

Andi Zulkifly menyebut, program tersebut merupakan langkah awal untuk mempercepat implementasi Sapta Mulia dalam lima tahun ke depan. Namun, beberapa di antaranya ditarget bisa mulai dijalankan di tahun pertama.

“Misalnya, program sampah gratis dan seragam sekolah—kalau regulasi dan anggarannya sudah lengkap, bisa langsung jalan. Tidak perlu menunggu lima tahun,” tambahnya optimis.

Meski demikian, Sekda juga mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program prioritas, terutama dari sisi regulasi dan anggaran.

“Perlu penyusunan Perwali bahkan Perda. Ini butuh sinergi dengan pihak provinsi dan kementerian terkait. Selain itu, kita juga harus cermat dalam mengelola APBD, agar pendapatan dan belanja daerah efektif dan efisien,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penyesuaian strategi, Pemerintah Kota Makassar juga akan merevisi SK Program Strategis Wali Kota pada Juni 2025, setelah sebelumnya diterbitkan pada Februari lalu.

Langkah-langkah ini, menurut Andi Zulkifly, menunjukkan komitmen kuat Pemkot dalam membangun kebijakan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

“Yang terpenting, bukan soal kecepatan, tapi ketepatan dan keberlanjutan. Kami yakin dengan pondasi yang kuat, hasilnya akan terasa nyata oleh masyarakat,” tutupnya.

Diketahui, adapun program-program prioritas yang tertuang dalam Sapta MULIA mulai menunjukkan geliat, meskipun sebagian besar masih dalam tahap penyiapan regulasi, perencanaan anggaran, hingga pembangunan fisik awal.

1. Seragam Sekolah Gratis:
Program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri telah disiapkan melalui anggaran hasil efisiensi senilai Rp11,49 miliar. Pemkot juga telah melakukan pendataan UMKM penjahit di seluruh kecamatan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal dalam penyediaan seragam.

2. Gratis Iuran Sampah:
Untuk rumah tangga kategori miskin ekstrem, Pemkot tengah merampungkan regulasi terkait retribusi sampah melalui Perda/Perwali. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan kajian potensi kehilangan PAD akibat pembebasan iuran ini.

3. Pemasangan Instalasi Air Bersih Gratis:
Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun hingga kini dirampungkan progres di PDAM.

4. Pembangunan Stadion Sepak Bola:
Pemkot mengalokasikan anggaran multi-tahun untuk pembangunan stadion modern. Tahun ini difokuskan pada studi kelayakan (FS) dan analisis dampak lingkungan serta lalu lintas dengan total anggaran awal Rp2,3 miliar.

5. MULIA Berjasa – Jaminan Sosial Terpadu:
Pemkot telah menganggarkan puluhan miliar untuk tambahan peserta BPJS kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran), termasuk penguatan layanan Posyandu dan peningkatan kelayakan bangunan Puskesmas.

6. Makassar Super Apps:
Aplikasi super berbasis integrasi dengan 74 layanan publik dari 358 website. Untuk Makassar Apps aplikasi Pemkot kini tengah dalam pengembangan. Nama resmi dan sistem layanan digitalnya akan segera diumumkan oleh Wali Kota.

7. Makassar Creative Hub:
Fasilitas co-working space di tiap kecamatan mulai dirintis. Di Pantai Losari, pembangunan fisik Makassar Creative Hub (MCH) telah dimulai dengan gabungan dari Dinas PU dan Dinas Pariwisata.

Artikel 100 Hari Munafri-Aliyah, Program Unggulan MULIA Mulai Bergerak pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Terutama para tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang mengabdikan diri tanpa lelah di wilayah kepulauan Makassar. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi. Meski harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para tenaga kesehatan dan guru yang bertugas di wilayah kepulauan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang mengabdikan diri tanpa lelah di wilayah kepulauan Makassar,” ujar Appi, usai update menuju 100 hari program MULIA, Kamis (29/5/2025).

Munafri menegaskan, dirinya sudah mengunjungi tujuh pulau. Diantaranya, tiga pulau terdekat dan empat pulau terluar dan terjauh. Ia melihat langsung berbagai kondisi yang ada di Pulau tersebut.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Tidak hanya melalui peningkatan tunjangan bagi guru dan tenaga kesehatan, tetapi juga dengan membenahi infrastruktur seperti dermaga, pengadaan kapal transportasi, serta memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa.

“Kami percaya, akses yang merata terhadap layanan dasar dan pendidikan yang layak adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau,” terang politisi Golkar itu.

Selain itu, Pemkot juga akan menaikkan tunjangan bagi pegawai di sektor pendidikan dan kesehatan yang bertugas di pulau-pulau terluar dan menengah di wilayah kota.

“Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi, meski harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana,” tutur Munafri.

Ia menegaskan, sudah saatnya pegawai yang bertugas di pulau mendapatkan perhatian yang layak, penghargaan yang setimpal, dan dukungan yang nyata untuk terus berkarya demi masa depan yang lebih baik.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, Pemkot Makassar akan memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp2,5 juta per bulan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu. Dan pulau-pulau yang tergolong terluar dari wilayah Kota Makassar.

Sementara itu, untuk guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat, seperti Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo, akan diberikan tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Munafri menjelaskan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tantangan geografis yang harus dihadapi oleh para tenaga pengajar dan medis setiap hari.

“Kita melihat paling pertama adalah, lokasinya harus menyeberang laut dan sebagainya. Karena itu, kita juga akan menyediakan transportasi khusus untuk mereka, agar dalam proses bolak-balik tidak mengeluarkan biaya sendiri,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemkot berharap para guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi, sekaligus memastikan akses layanan dasar tetap terjaga bagi warga pulau.

“Kami berharap para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi,” tukas Appi.

Artikel Menuju 100 Hari, Appi-Aliyah Berikan Tukin Hingga Rp2,5 Juta Bagi Nakes dan Guru di Kepulauan pertama kali tampil pada Dot NEWS.