Melalui transformasi digital berbasis satu platform layanan, Pemkot Makassar membuka peluang besar untuk melakukan penghematan anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun, tanpa mengurangi layanan, bahkan justru meningkatkan kualitas dan integrasi pelayanan publik.

Penghematan tersebut dapat diwujudkan dengan menjadikan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+) sebagai sebuah aplikasi Super Apps yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu platform bersama.

Melalui LONTARA+, seluruh layanan pada 51 SKPD, 210 subbagian, standar harga layanan disatukan dalam satu sistem yang terintegrasi dan terstandarisasi.

Tidak hanya itu, aplikasi LONTARA+ juga telah terintegrasi dengan Dasbor Command Center, di lantai 7 kantor Diskominfo, sehingga seluruh alur layanan dan aduan masyarakat dapat dipantau secara real time melalui command center, guna memastikan pelayanan berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat Rapat Pembahasan Pengintegrasian Server IT dan Aplikasi SKPD yang digelar di Ruang Rapat Sipakatau Lantai 2, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (30 Desember 2025).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta seluruh jajaran SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pada kesmepatan ini, Munafri menegaskan bahwa ke depan seluruh aplikasi dan server teknologi informasi (IT) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terintegrasi dan berpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Munafri menegaskan bahwa pengelolaan infrastruktur IT tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing SKPD tanpa tata kelola yang jelas. Menurutnya, secara regulasi nasional, pengelolaan sistem informasi pemerintahan harus berada dalam satu kerangka governance yang terkoordinasi.

“Secara regulasi nasional, tidak ada satu pun aturan yang membolehkan SKPD membangun infrastruktur IT secara independen tanpa governance dari Dinas Kominfo,” tegas Munafri.

Artikel Lewat LONTARA+, Pemkot Makassar Berpotensi Hemat Anggaran hingga Rp30 Miliar per Tahun pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan langsung keunggulan dan dampak nyata aplikasi Makassar Super Apps LONTARA+ dalam sesi penjurian virtual yang berlangsung sekitar 75 menit. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar, Dr. Muhammad Roem.

“Kami membangun sistem terpadu yang menggabungkan ratusan aplikasi pemerintah kota ke dalam satu platform bernama LONTARA+. Saat ini sudah ada 358 aplikasi yang terintegrasi,” jelas Munafri.

Nama LONTARA, diambil dari aksara tradisional Makassar yang bersejarah, menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus semangat digitalisasi daerah.

Transformasi Digital Menuju Kota Cerdas

Dalam paparannya, Munafri menegaskan bahwa LONTARA+ bukan sekadar aplikasi, melainkan tonggak perubahan menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini menyatukan berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, pengaduan infrastruktur, pendidikan, bantuan sosial, hingga informasi publik secara real time.

“Melalui satu aplikasi, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan tanpa birokrasi berbelit. Pemerintah juga bisa memantau proses pembangunan secara langsung,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Appi itu.

Data Aduan Jadi Ukuran Respons Pemerintah

Sejak diluncurkan pada Juli 2025, fitur aduan masyarakat menjadi sorotan utama. Berdasarkan data Pemkot Makassar, terdapat 820 laporan masuk, dengan 746 aduan telah ditindaklanjuti, 71 masih dalam proses, dan 3 ditangguhkan.

“Sebelum ada aplikasi ini, kami tidak bisa menghitung secara pasti berapa banyak laporan warga yang sudah ditangani. Sekarang semuanya terukur dan transparan,” kata Munafri.

LONTARA+ kini telah berkembang ke versi 2.0, memungkinkan warga memberikan umpan balik langsung yang diteruskan otomatis ke dinas terkait. Mekanisme ini mempercepat respons dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.

Dorong Akuntabilitas dan Cegah Korupsi

Selain mempercepat pelayanan, LONTARA+ juga memperkuat sistem transparansi dan keamanan data, sekaligus menutup celah praktik pungutan liar.

“Kami berharap LONTARA+ menjadi instrumen untuk mendorong akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik,” tegas Munafri.

Ia menambahkan, pengembangan aplikasi ini akan terus dilakukan secara bertahap hingga empat tahun ke depan agar seluruh layanan publik benar-benar dapat diakses hanya melalui satu platform.

Apresiasi Nasional untuk Inovasi Daerah

Sebelumnya, LONTARA+ juga telah mendapatkan apresiasi di CNN Indonesia Award 2025, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi Makassar dalam membangun kota yang cerdas, inklusif, dan berbasis digital.

Ajang Top Digital Awards 2025 sendiri merupakan penghargaan tertinggi bagi instansi pemerintah dan korporasi yang berhasil mengimplementasikan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

Kegiatan ini melibatkan Dewan TIK Nasional, Aptikom, Aspekindo, serta sejumlah akademisi dan pakar teknologi nasional. Penjurian dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting dan disiarkan terbatas di kanal YouTube internal IT Works untuk keperluan evaluasi.

Dengan keikutsertaan di ajang ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan visinya menjadikan Makassar sebagai kota digital yang humanis, adaptif, dan inovatif — tempat teknologi digunakan bukan sekadar alat, tetapi jembatan antara pemerintah dan warganya.

Artikel LONTARA+ Bawa Makassar ke Panggung Nasional: Wali Kota Munafri Paparkan Inovasi Digital di Top Digital Awards 2025 pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Aplikasi versi 1.0 merupakan langkah awal dalam mengembangkan sistem operasi mobile yang terbuka dan berbasis Linux, yang kemudian menjadi sangat populer.

Aplikasi ini diposisikan sebagai program prioritas (flagship) Pemkot Makassar untuk periode 2025–2030 dan akan menjadi tulang punggung bagi berbagai program strategis lainnya. Dan kini bisa download aplikasi di Play Store.

Peluncuran Lontara+ dilakukan dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, serta pimpinan media dan tim ahli Pemkot serta Forkopimda.

Pada kesempatan ini, Tim ahli Pemkot Makassar, Dara Nasution, menjelaskan bahwa saat ini terdapat setidaknya 358 aplikasi milik berbagai SKPD yang berjalan secara terpisah.

Lanjut dia, LONTARA plus hadir untuk mengintegrasikan seluruh fungsi tersebut ke dalam satu aplikasi ringan, sehingga tidak membebani memori ponsel masyarakat namun mampu memberikan akses ke seluruh layanan kota.

“Visinya adalah satu aplikasi terpadu untuk seluruh layanan publik Kota Makassar. Kami tidak ingin warga harus mengunduh banyak aplikasi berbeda. Semua fungsi yang ada sebelumnya kami rangkum di Lontara+,” ungkap Dara.

Artikel Mudahkan Layanan ke Masyarakat, Pemkot Makassar Luncurkan Aplikasi LONTARA+ pertama kali tampil pada Dot NEWS.