Dalam kunjungan ini, Munafri didampingi Camat Rappocini, M. Aminuddin, jajaran lurah, serta aparat keamanan dari Polsek Rappocini dan Koramil.

Appi memantau proses pelipatan dan penghitungan jumlah surat suara yang sedang berlangsung di kantor kecamatan.

Untuk menjaga transparansi, ia meminta setiap kelurahan mencatat secara terbuka jumlah surat suara yang dicetak, dipakai pada pemilu raya RT/RW, tanggal 3 Desember mendatang.

“Sisa kertas suara kita bakar bersama. Transparan itu gampang sekali, agar tak ada kecurigaan dalam proses demokrasi ini,” imbuh Appi.

“Kalau lebih banyak yang ribut daripada yang senang, sistemnya tidak berjalan baik,” lanjutnya.

Mantnan Bos PSM itu juga menginstruksikan agar proses pengguntingan dan pelipatan surat suara dilakukan secara terpusat di kantor kelurahan, melibatkan Pj RT/RW, untuk mencegah munculnya kecurigaan dari warga.

“Kalau dipilah-pilah tempatnya, hilang kepercayaan. Semua harus dikerjakan di satu lokasi di setiap kelurahan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan pemilihan yang dijalankan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, mengikuti aturan, petunjuk teknis, dan perwali yang telah disiapkan.

Kepercayaan masyarakat, kata dia, hanya dapat dibangun melalui integritas pelaksana pemilihan.

Munafri memberi peringatan keras kepada perangkat kecamatan dan kelurahan agar tidak menjadi sumber provokasi kepada masyarakat.

Selain perangkat kecamatan dan kelurahan, Wali Kota juga meminta dukungan penuh dari unsur keamanan.

“Pada Bapak Danramil dan dari Kapolsek, kami sangat berharap kerja sama yang maksimal. Kkami akan berkoordinasi dengan Dandim dan Kapolrestabes untuk menjaga ini,” tegasnya.

Ia berharap pemilihan RT/RW tahun ini dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi tingkat bawah yang damai, tertib, dan dipercaya masyarakat.

Dia menekankan bahwa ketua RT dan RW yang terpilih nantinya harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas.

“Harus memastikan program ditujukan kepada masyarakat sampai tepat sasaran,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa kelancaran pemilihan membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari TNI, Polri, lurah, camat, hingga masyarakat.

“Ini adalah pesta demokrasi tingkat bawah. Saya harap bisa berjalan dengan baik. Kita semua punya tanggung jawab menjaga kondusivitas dalam pelaksanaannya,” pesan politisi Golkar itu.

Kecamatan Rappocini:
– 11 Kelurahan
– Calon RT 991 orang
– Calon RW 229 orang.

Artikel Wali Kota Makassar Tinjau Kesiapan Pemilihan RT/RW, Pastikan Proses Berjalan Transparan dan Aman pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Rapat koordinasi bersama jajaran TNI dan Polisi ini dihelat untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah kota Makassar.

Diketahui pemilihan RT tahun ini menjadi momentum penting karena dihelat secara demokratis selayaknya pilkada dengan jumlah TPS cukup besar. Serta terdapat wilayah yang dinilai memerlukan pengawasan ekstra.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolrestabes bersama Dandim menyatakan kesiapan membantu Pemerintah Kota Makassar dalam pengamanan, termasuk penurunan personel gabungan di titik-titik pemilihan.

“Babinkantibmas memang ada, tetapi itu tidak cukup. Kalau Pak Wali berkenan, saya bersama Dandim siap membantu. Kami ingin memastikan situasi tetap kondusif saat pemilihan berlangsung,” ujar Arya.

Lebih rinci, Arya juga menjelaskan pola penempatan personel pihaknya yang akan diterapkan berdasarkan pemetaan zona keamanan yakni hijau, kuning, dan merah.

“Kami sudah meminta tambahan pasukan dari Polda. Skemanya, satu personel polisi akan mengawal empat TPS di zona hijau, tiga TPS untuk zona kuning, dan dua TPS untuk zona merah,” urainya.

Menurutnya, strategi ini digunakan karena jumlah TPS cukup banyak sehingga diperlukan pembagian pengamanan yang proporsional dan tepat sasaran.

Munafri menyambut positif dukungan Forkopimda dalam memastikan jalannya pemilihan berlangsung aman. Ia menyepakati skema pentingnya pemetaan detail agar distribusi personel tepat dan tidak berlebihan di lokasi yang tidak memerlukan pengamanan intensif.

“Ada wilayah tanpa pemilih, ada yang hanya calon tunggal. Pasukan bisa diminimalisir di titik-titik itu agar fokus pengamanan maksimal di lokasi yang berpotensi rawan,” tegas Munafri.

Munafri juga menyampaikan bahwa Pemilihan RT adalah tahap awal sebelum Pemilihan RW yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember mendatang di kantor-kantor kelurahan.

Sebagai bentuk komitmen menjaga jalannya proses demokrasi tingkat dasar tersebut, Munafri memastikan dirinya bersama Kapolrestabes dan Dandim akan turun langsung ke lapangan untuk memantau situasi pemilihan, besok.

Mereka ingin masyarakat tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi, menyusul adanya potensi aksi keberatan dari pihak-pihak yang tidak terakomodasi di beberapa TPS.

“Kita ingin demokrasi berjalan sehat. Jika ada dinamika, kita harap riak seperti itu untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.

Artikel Jelang Pemilihan RT, Wali Kota Makassar Gelar Rakor Pengamanan dengan Kapolrestabes dan Dandim pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga kondusivitas hingga ke tingkat akar rumput.

Pada pemantauan malam kedua pimpinan kota itu, turun langsung Senin (1/12/2025) sekitar pukul 21.40 WITA, Appi–Aliyah menyambangi Kantor Kecamatan Ujung Pandang. Keduanya disambut Camat Andi Husni bersama jajaran lurah.

Turut mendampingi dalam rangkaian pemantauan tersebut Sekda Kota Makassar, Kepala Kesbangpol, Kepala BKPSDMD, serta para asisten dan staf ahli Pemkot, serta Kabag Protokol Pemkot.

Dalam arahannya, Munafri kembali menekankan pentingnya menjaga suasana adem, harmonis, dan saling menghormati menjelang hari pemilihan RT/RW tanggal 3 Desember mendatang.

Menurutnya, ketegangan sekecil apa pun dapat berdampak luas apabila tidak dikelola sejak dini.

“Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat itu yang paling penting untuk menjaga stabilitas,” imbuh Munafri.

“Kalau ada yang merasa tidak terakomodir di DPT, harus dikoordinasikan,” sambung Appi.

Lanjut dia, karena semua proses sudah berjalan sesuai juknis, jangan sampai ada yang dikecualikan. Kalau satu saja diberi perlakuan khusus, dampaknya bisa ke 153 kelurahan.

Wali Kota juga menjelaskan alasan dirinya meninjau Kecamatan Ujung Pandang, yaitu karena wilayah tersebut tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan jumlah lokasi tanpa pemilihan terbanyak.

Bahkan di wilayah domisilinya sendiri, Kelurahan Sawerigading, tidak ada pemilihan karena calon tunggal.

Appi juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pelaksanaan teknis pemilihan, termasuk jumlah lokasi yang menggelar pemilihan hingga lokasi yang tidak memiliki calon.

“Harus jelas berapa lokasinya, berapa yang dipakai, berapa yang tersisi supaya transparansinya jelas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar koordinasi lintas sektor tetap diperkuat, terutama terkait penggunaan fasilitas publik seperti sekolah yang dijadikan lokasi pemungutan suara.

“Jangan sampai mengganggu anak-anak sekolah,” tambahnya.

Di sisi lain, Appi meminta agar proses komunikasi dengan warga tetap dilakukan secara terbuka, terutama ketika ada pihak yang meminta bantuan untuk kelancaran pemilihan.

Melalui pemantauan langsung ini, Pemkot Makassar ingin memastikan seluruh kecamatan benar-benar siap, baik dari sisi teknis.

“Baik keamanan, maupun partisipasi masyarakat, sehingga pemilihan RT/RW dapat berlangsung damai dan legitimate di seluruh wilayah,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham turut menyampaikan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan RT/RW berlangsung tertib, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemimpin lingkungan memiliki peran strategis dalam memperkuat pelayanan publik dan membangun kedekatan pemerintah dengan warga.

“Pemilihan RT/RW adalah momentum penting untuk melahirkan pemimpin lingkungan yang mampu bekerja dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Dia ingin memastikan proses ini berjalan jujur, tertib, dan memberi ruang partisipasi seluas-luasnya bagi warga. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah.

“Dalam memperkuat pelayanan dan menghadirkan solusi yang cepat bagi kebutuhan masyarakat,” tutup Aliyah Mustika Ilham.

Diketahui, untuk Kecamatan Ujung Pandang:
– 10 Kelurahan
– Calon RT 190 orang
– Calon RW 69 orang.

Artikel Pemkot All Out Kawal Pemilihan RT/RW: Appi–Aliyah Sidak Persiapan di Kecamatan Ujung Pandang pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Setelah dua kecamatan, Ujung Pandang dan Wajo. Pada Senin malam (1/12/2025) sekitar pukul 22.50 WITA, Appi-Aliyah
turun langsung meninjau fasilitas publik di Kecamatan Ujung Tanah untuk memastikan seluruh persiapan berjalan baik, aman, dan transparan.

Pada kesmepatan ini, Camat ujung Tanah, Amanda Syahwaldi bersama Lurah hadir. Appi menegaskan bahwa pemilihan RT/RW bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi ruang penting bagi warga untuk saling mengenal, bersosialisasi, dan menentukan figur yang benar-benar memahami wilayahnya.

Dalam arahannya, Appi mengingatkan bahwa pemilihan tingkat akar rumput harus menjadi ajang memperkuat persaudaraan, bukan memicu konflik.

“Jalannya pemilihan ketua RT dan RW ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Artinya saya menginginkan pemilihan RT dan RW ini menjadi sarana masyarakat untuk bersosialisasi, saling berkenalan dengan warga yang ada,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemilihan bukanlah ruang untuk pertikaian. Bahkan, pemilihan RT dan RW ini bukan tempat untuk saling gotok-gotokan, bukan saling siku-siku.

“Bukan tempat untuk saling menyebarkan fitnah, mencari kesalahan orang lain,” tegasnya.

Menurutnya, ketua RT/RW yang terpilih merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan program-program secara tepat sasaran.

Karena itu, mereka harus berasal dari lingkungan sendiri, dikenal masyarakat, serta memahami kondisi wilayah.

Appi juga mengingatkan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Jangan dibuat pemilihan ini menjadi pemilihan yang mencegah. Fungsi tokoh-tokoh masyarakat harus berperan penting. Ia menegaskan bahwa tokoh masyarakat harus menjadi peneduh.

“Tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan harus mampu meredam ketika terjadi gejolak di tengah masyarakat. Ini harapan kita,” harapnya.

Menjelang hari pemilihan, Appi mengajak warga memanfaatkan sisa waktu untuk memastikan pilihan terbaik.

“Saya berharap, sisa dua hari ini, pastikan bahwa kita bisa menentukan atau memilih orang-orang terbaik. Orang-orang yang mau sibuk, mau berkontribusi terhadap proses pembangunan di Kota Makassar,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa proses pemilihan harus jujur dan adil. Appi juga mengingatkan agar hasil pemilihan tidak menciptakan perpecahan. Pemilihan ini menentukan ada yang menang dan ada yang kalah.

“Kalau ad menang menang, rangkulah yang kalah untuk menjadi bagian dari kekompakan masyarakat. Kalau kalah, ikutlah bersama yang menang supaya keadaan masyarakat lebih stabil,” pesannya.

Appi kemudian menekankan, pentingnya netralitas dan integritas petugas kecamatan dan kelurahan. Yang paling diutamakan adalah transparansi.

“Jangan sampai petugas justru tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jangan bermain-main, jangan tidak netral,” tegasnya.

Appi memohon dukungan aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif.

“Kepada Bapak Kapolsek dan Danramil, mohon benar-benar membantu menjaga stabilitas pemilihan ini,” pinta Appi.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Dandim dan Kapolrestabes,” katanya, melanjutkan.

Appi menegaskan aturan terkait masa sanggah. Lanjut dia, masa sanggah tidak lagi diproses dalam wilayah saat proses berlangsung, tapi menjadi sengketa hasil.

Appi kembali mengingatkan pentingnya pengawasan logistik pemilihan.

“Saya ingin memastikan bahwa kertas suara yang dikirim ke kecamatan harus ditulis dan dihitung baik-baik. Berapa yang dikirim ke kelurahan, berapa dipakai, berapa sisa. Supaya transparan, tidak ada permainan di kertas suara,” imbuh dia.

Mantan Bos PSM itu menutup dengan pesan bahwa pemilihan ini adalah bagian dari pendidikan demokrasi di tingkat paling kecil.

“Ini adalah bagaimana belajar menjalankan proses demokrasi di wilayah kecil yang ada di Kota Makassar ini,” tukansya.

Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mengatakan momentum ini bukan hanya sebagai bentuk pengawasan saja, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap keterlibatan warga dalam membangun lingkungan yang lebih baik.

“Pemilihan RT/RW adalah momen ketika suara warga menjadi pusat dari segalanya. Saya selalu percaya bahwa perubahan besar dimulai dari lingkungan kecil, dari orang-orang yang saling mengenal dan saling peduli,” jelasnya.

Melalui dialog dan tatap muka langsung bersama masyarakat serta jajaran kecamatan ujung Tanah ini, Aliyah Mustika Ilham ingin memastikan bahwa proses demokrasi di tingkat akar rumput berlangsung inklusif, nyaman, dan memberi ruang bagi suara warga untuk benar-benar didengar.

“Karena itu, saya berharap proses ini bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang memperkuat kebersamaan, menjaga kejujuran, dan memastikan setiap warga merasa dihargai suaranya. Kita bangun Makassar mulai dari lorong-lorongnya, dari hati warganya,” tutur Aliyah Mustika Ilham.

Artikel Jelang Pemilihan RT/RW, Wali Kota Appi Tinjau Kesiapan hingga Larut Malam: Tekankan Netralitas, Keamanan, dan Kekompakan Warga pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk menyusun regulasi dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) secara serentak.

“Rencana ini kami targetkan digelar pada bulan November mendatang, sebelum memasuki Desember 2025,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin .

Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan demokratis hingga ke tingkat akar rumput.

Pertemuan koordinasi antara kedua lembaga berlangsung di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025), yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, bersama Divisi Teknis Penyelenggaraan Sri Wahyuningsih dan Sekretaris KPU Makassar Asrar.

Kehadiran mereka disambut oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, serta Kepala Badan Kesbangpol, Fatur Rahim.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan instrumen hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan RT/RW secara serentak di seluruh wilayah Kota Makassar.

Munafri menekankan, hal ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Makassar untuk memastikan pelaksanaan pemilihan RT/RW berjalan demokratis, tertib, dan damai, dengan dukungan kelembagaan yang kredibel.

Bahkan ia menyambut positif keterlibatan KPU dalam proses tersebut. Appi menilai, kehadiran KPU akan memperkuat legitimasi dan kualitas pelaksanaan pemilihan RT/RW di Makassar.

“Kalau ada KPU yang dampingi, saya pikir lebih bagus lagi karena legitimasinya akan lebih baik. Harapan kita adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pemilih itu seperti ini,” jelas Munafri.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, Pemkot akan memastikan seluruh tahapan dan juknis pelaksanaan pemilihan disiapkan secara matang sebelum turun ke lapangan.

“Sebelum turun sosialisasi, memang perlu didetailkan juknisnya, karena yang namanya pemilihan RT/RW ini kan kita mau demokrasi berjalan aman dan damai,” lanjutnya.

Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW.

Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Perwali Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Perwali Nomor 82 Tahun 2022 mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses pemilihan RT/RW di Kota Makassar tidak hanya berjalan tertib dan demokratis, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pendidikan politik masyarakat serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong di lingkungan warga.

Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan RT/RW akan mengadopsi sistem serupa dengan proses pemilihan umum pada umumnya.

“Mekanisme pemilihan akan sama seperti pemilihan umum lainnya, mencakup proses pendaftaran, pendaftaran calon, pemilihan, perhitungan suara, dan penetapan Ketua RT yang terpilih,” ungkapnya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Makassar, jumlah warga yang akan berpartisipasi dalam pemilihan Ketua RT ini mencapai lebih dari 1,4 juta jiwa, dengan sebaran sementara 453.404 KK yang menjadi pemilik hak suara.

Kebutuhan teknis di lapangan, kata Anshar, meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), logistik surat suara, hingga perlengkapan administrasi.

Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Makassar yang mencakup 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Tercatat, ada sekitar 4.965 RT dan 992 RW se-Kota Makassar.

Saat ini, BPM bersama KPU Kota Makassar tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk mengatur setiap tahapan pemilihan.

Ia memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga penetapan hasil, akan rampung bulan Novembet.

“Rentang waktu dari awal sampai akhir proses saat ini sedang disusun dalam juknis dan juklak, namun dipastikan tidak akan melewati Desember,” jelas Anshar.

Pemerintah berharap pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak ini menjadi momentum pembelajaran demokrasi di tingkat masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan yang inklusif dan harmonis.

Sebagai langkah awal, pada Senin mendatang, BPM akan menggelar sosialisasi Perwali Nomor 19 Tahun 2025 di 15 kecamatan se-Kota Makassar.

Sosialisasi ini sekaligus menjadi ajang meminta persetujuan Wali Kota Makassar terkait jadwal pelaksanaan pemilihan.

Terkait struktur pelaksana, Anshar menyebut bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota, terdapat tiga unsur utama yang akan terlibat dalam penyelenggaraan, yakni Panitia Pelaksana, Panitia Pemilihan, dan Petugas TPS.

“Panitia Pelaksana terdiri dari unsur BPM dan kecamatan, Panitia Pemilihan dari unsur kecamatan dan kelurahan, sedangkan Petugas TPS akan bertugas langsung di tempat pemungutan suara,” jelasnya.

Untuk menjamin keterbukaan dan integritas proses, BPM menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Masyarakat diimbau aktif ikut mengawal jalannya pemilihan agar terhindar dari praktik kecurangan, termasuk politik uang.

Pengawasan diharapkan melibatkan seluruh warga untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi ini, termasuk jika terjadi money politic.

“Kalau di tingkat TPS saja sudah ada praktik seperti itu, tentu menjadi contoh yang kurang baik bagi demokrasi kita,” ujarnya.

Mekanisme pemilih mencakup poin RT dipilih oleh masyarakat, sedangkan RW dipilih oleh RT. Dalam pelaksanaan pemilihan ini, pemerintah Kota menerapkan sistem satu Kartu Keluarga (KK) satu suara sebagai dasar pemberian hak pilih bagi warga.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak warga, BPM juga menyiapkan mekanisme pengaduan dan masa sanggah.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melapor langsung kepada Panitia Pemilihan. Masyarakat bisa menyampaikan langsung ke panitia jika ditemukan kecurangan.

“Masa sanggah diberikan satu hari, dan kami juga akan menyiapkan hotline pengaduan,” tambahnya.

Dengan penyusunan juknis yang sedang difinalkan dan dukungan koordinasi dari KPU Kota Makassar, BPM menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan lancar.

Sementara itu, untuk wilayah yang tidak memiliki calon yang mendaftar, akan diberikan opsi penetapan langsung Ketua RT secara administratif.

“Jika di suatu wilayah tidak ada calon yang maju, maka Ketua RT dapat langsung ditetapkan,” terang Anshar.

Pada kesempatan ini, Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan KPU akan memberikan legitimasi sekaligus meningkatkan kualitas proses pemilihan di lingkungan warga.

Pihaknya, menyambut baik kolaborasi bersama Pemkot untuk pemilu raya RT/RW.

“Alhamdulillah, Pak Wali menerima dan menyambut baik serta memerintahkan Kepala BPM untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan KPU terkait mekanismenya,” ujar Yasir.

Ketua KPU Makassar itu menjelaskan bahwa petunjuk teknis pemilihan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Juknis tersebut akan menjadi pedoman bagi panitia pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam mengatur setiap tahapan pemilihan.

“Mengenai petunjuk teknis, saat ini masih dalam tahap diskusi dan akan merujuk pada Perwali 2025 yang sudah ada,” terangnya.

Secara umum, mekanisme pemilihan RT/RW akan menduplikasi format pemilihan umum (pemilu) pada umumnya, meliputi tahapan pendaftaran, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil.

“Isi dari proses pemilihan ini adalah menduplikasi proses pemilu yang sudah ada. Jadi masyarakat bisa belajar langsung bagaimana demokrasi dijalankan di lingkungannya,” jelas Yasir.

KPU Kota Makassar juga akan terlibat aktif dalam proses penyusunan juknis sekaligus berperan sebagai pengawas dan evaluator pelaksanaan pemilihan.

Namun, penyelenggaraan teknis tetap menjadi tanggung jawab utama Pemerintah Kota melalui BPM dan jajaran kecamatan.

“Keterlibatan KPU adalah dalam penyusunan juknis serta menjadi pengawas dalam pelaksanaan dan evaluasi prosesnya. Penyelenggaraannya tetap menjadi domain Pemkot,” tegas Yasir.

Sementara itu, untuk urusan teknis lapangan seperti penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Makassar. Hal itu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan data kependudukan.

” Instrumennya karena pemilihnya berdasarkan Kartu Keluarga (KK), maka terkait lokasi TPS diserahkan ke Pemkot, apakah di kantor kelurahan atau di titik lain yang dianggap representatif,” katanya.

Yasir menilai bahwa aspek terpenting dari penyelenggaraan pemilihan RT/RW bukan hanya teknis, tetapi juga pendidikan demokrasi bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran politik warga di tingkat lokal. Isu utamanya adalah bagaimana sosialisasi pendidikan pemilih terkait demokrasi bisa berjalan.

“Ini momentum penting untuk memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa pemilihan itu harus dilakukan secara terbuka dan jujur,” ungkapnya.

Yasir juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari praktik money politics di tingkat lingkungan.

Lanjut dia, jika praktik curang dibiarkan sejak skala kecil, hal itu akan mencederai pendidikan politik masyarakat.

“Kalau di tingkat TPS saja sudah ada money politick, ke depan itu bisa jadi contoh yang kurang baik bagi demokrasi kita. Maka kami ajak semua pihak untuk mengawal proses ini bersama-sama,” tandasnya.

—————————————

Persyaratan Calon Ketua RT/RW yakni:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945

3. Berbakti kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

4. Mempunyai integritas, loyalitas dan moralitas terhadap pemerintah dan masyarakat

5. Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun,

6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

7. Berdomisili dan bertempat tinggal secara tetap di wilayahnya

8. Pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat

9. Bersedia melaksanakan visi misi Pemerintah Kota

10. Bersedia membantu dan mendukung segala program serta kebijakan pemerintah

11. Berkelakuan baik dan tidak sedang terjerat masalah Hukum.

12. Jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu menjaga marwah lembaga kemasyarakatan yang kelak diembannya serta menjadi panutan masyarakat

13. Tidak rangkap jabatan sebagai ketua, sekretaris, bendahara pada lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan

14. Bukan merupakan pengurus salah satu partai politik

15. Bersedia dan bekerjasama serta menjalin koordinasi dengan semua pihak baik swasta, lembaga kemasyarakatan lainnya serta pemerintah kota makassar yakni lurah dan camat

16. Tidak menjabat sebagai penjabat sementara Ketua RT atau penjabat sementara Ketua RW.

17. Persyaratan calon Ketua RW sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan.

————————-

Mekanisme Pemilihan Langsung Ketua RT dilakukan melalui:

1. Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga

2. Hak suara dalam Pemilihan Ketua RT hanya berlaku dengan ketentuan yakni 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara

3. Kepala Keluarga yang berhalangan dapat diwakili oleh anggota keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan membawa bukti fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya, fotokopi Kartu Keluarga dengan menyertakan surat kuasa,

4. Pemilih wajib hadir di TPS yang telah disediakan dan sesuai jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan hak suaranya:

5. Petugas TPS berkewajiban membimbing dan/atau memandu pemilih namun tidak dapat menuntun atau mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon Ketua RT dalam TPS

6. Pemilih memberikan hak suaranya secara tertutup tanpa diketahui ataupun terlihat oleh petugas TPS maupun orang lain dengan menggunakan bilik suara yang telah ditentukan.

—————————-

Mekanisme Pemilihan Langsung Ketua RW dilakukan melalui:

1. Ketua RW dipilih oleh setiap Ketua RT yang berada diwilayahnya

2. Hak suara dalam pemilihan Ketua RW hanya berlaku dengan ketentuan yakni 1 (satu) Ketua RT 1 (satu) suara

3. Ketua RT yang berhalangan tidak dapat diwakili oleh anggota keluarga, kerabat dan/atau orang lain

4. Pemilih wajib hadir di TPS yang telah disediakan dan sesuai jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan hak suaranya

5. Petugas TPS berkewajiban membimbing dan/atau memandu pemilih namun tidak dapat menuntun atau mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon Ketua RW dalam TPS

6. Pemilih memberikan hak suaranya secara tertutup tanpa diketahui ataupun terlihat oleh petugas TPS maupun orang lain dengan menggunakan bilik suara yang telah ditentukan.

Artikel Pemerintah Kota Makassar dan KPU Kolaborasi Siapkan Pemilihan RT/RW Demokratis pertama kali tampil pada Dot NEWS.