Kehadiran Aliyah Mustika Ilham mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Rapat ini digelar dalam rangka penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan kontribusi seluruh anggota DPRD dalam proses penyusunan Ranperda tersebut.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan DPRD dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda ini. Ini adalah bentuk nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Terkait sektor pendidikan, Pemkot Makassar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan alokasi anggaran wajib (mandatory spending), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta penguatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.

Aliyah Mustika Ilham juga mengungkapkan bahwa nilai aset daerah tercatat sebesar Rp35,22 triliun dengan ekuitas mencapai Rp35,09 triliun.

Artikel Aliyah Mustika Ilham Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 pertama kali tampil pada Dot NEWS.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar, Supratman, berlangsung di ruang Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Makassar, Selasa (6/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Supratman, menyampaikan bahwa hasil reses anggota dewan menemukan sejumlah persoalan penting yang kini menjadi perhatian masyarakat.

Terutama kata Supra, banyaknya kerusakan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan banjir yang melanda beberapa wilayah di Makassar.

“Setelah masa paskah dan musim hujan, banyak infrastruktur terutama jalanan di perumahan dan pemukiman mengalami kerusakan. Ini perlu segera menjadi perhatian pemerintah kota,” terang Supra.

Selain infrastruktur, Supratman juga menyinggung masalah kesehatan, khususnya terkait iuran BPJS yang menurutnya memberatkan warga kurang mampu.

“Kita harus kembali mengidentifikasi warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, agar tidak ada yang terabaikan dalam hal pelayanan kesehatan,” jelasnya.

“Ada usulan dari beberapa daerah pemilihan, khususnya Dapil 3 dan 4, agar dibangun waduk sebagai solusi mengatasi banjir di wilayah tersebut, terutama untuk menampung aliran air dari kawasan Goa,” terangnya.

Artikel DPRD Makassar Laporkan Kondisi Infrastruktur dan Layanan Kesehatan pertama kali tampil pada Dot NEWS.